PEMECATAN sebagai kader Golkar sekaligus anggota dewan mengancam
Ketua DPD II Golkar Takalar Natsir Ibrahim alias Nojeng. Sanksi tegas
ini konsekuensi atas sikap melawan keputusan partai.
Partai berlambang beringin yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo di Sulsel ini tidak akan memberi toleransi kepada kader yang terbukti membangkang keputusan partai. Apalagi, Nojeng dinilai telah ditawari posisi yang sesuai kondisi berdasarkan hasil survei. Nojeng diberi peluang maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Burhanuddin Baharuddin.
Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, HM Roem menegaskan, bila ditemukan bukti Nojeng lompat partai atau memutuskan maju mengendarai partai lain, Golkar langsung memproses pemecatannya. "Ada pentunjuk pelaksanaan (juklak) dan perintah organisasi yang mengaturnya," tegas Roem, Kamis, 24 Mei.
Keputusan Golkar menetapkannya sebagai calon wakil mendampingi Burhanuddin sudah melalui pertimbangan matang. Sebelum penetapan, pengambilan keputusan didahului survei hingga lima kali dan sudah ada kesepakatan bersama semua calon.
"Ini repotnya bila ada yang ingin maju, semua harus jadi, sementara penetapan punya mekanisme. Semua sudah diberi peluang. Keputusan DPP berdasar acuan dan juklak. Kalau ada protes, silakan langsung ke DPP," tegasnya.
Roem berharap, pembangkangan yang terjadi di Takalar hingga pembakaran atribut partai tidak terjadi di daerah lain, terutama Bone dan Palopo. Kader-kader di Bone yang bersaing ketat mendapat rekomendasi Golkar diimbaunya bisa lebih lapang menerima keputusan partai.
Khusus penetapan calon bupati dan wakil bupati usungan Golkar, beber Roem, DPP berupaya menempuh jalan kompromi. Seperti harapan pencalonan bupati dan wakil bupati di Takalar, DPD I Golkar mengusulkan kader yang bersaing ketat di Bone juga berpasangan.
Langkah kompromi yang diupayakan antara Andi Fashar Padjalangi dan Andi Irsan Galigo membuat penetapan dan surat keputusannya belum dikeluarkan. Golkar Sulsel meminta agar diproses terlebih dahulu.
Roem mengelak bahwa belum ditetapkannya secara resmi Andi Fahsar Padjalangi sebagai calon bupati Bone yang diusung Golkar akibat kekhawatiran soliditas partai pecah. Perpecahan ini bisa berimbas pada dukungan suara untuk memenangkan kandidat yang diusung di pemilihan gubernur.
"SK penetapan belum ada yang keluar, masih menunggu kedatangan Aburizal Bakrie (ketua umum Golkar, red). Hanya Takalar yang sudah ada berita acara penetapannya, bukan SK. Takalar lebih dahulu keluar berita acara penetapannya dari Bone dan Palopo, karena penetapannya dahulu tertunda dan sempat disurvei ulang," tutur Roem.
Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, Arfandy Idris menegaskan, pembakaran bendera merupakan pelanggaran berat di Partai Golkar. "Bila pelaku pembakaran benar-benar kader Golkar, maka akan diberi sanksi berat," katanya.
Partai berlambang beringin yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo di Sulsel ini tidak akan memberi toleransi kepada kader yang terbukti membangkang keputusan partai. Apalagi, Nojeng dinilai telah ditawari posisi yang sesuai kondisi berdasarkan hasil survei. Nojeng diberi peluang maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Burhanuddin Baharuddin.
Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, HM Roem menegaskan, bila ditemukan bukti Nojeng lompat partai atau memutuskan maju mengendarai partai lain, Golkar langsung memproses pemecatannya. "Ada pentunjuk pelaksanaan (juklak) dan perintah organisasi yang mengaturnya," tegas Roem, Kamis, 24 Mei.
Keputusan Golkar menetapkannya sebagai calon wakil mendampingi Burhanuddin sudah melalui pertimbangan matang. Sebelum penetapan, pengambilan keputusan didahului survei hingga lima kali dan sudah ada kesepakatan bersama semua calon.
"Ini repotnya bila ada yang ingin maju, semua harus jadi, sementara penetapan punya mekanisme. Semua sudah diberi peluang. Keputusan DPP berdasar acuan dan juklak. Kalau ada protes, silakan langsung ke DPP," tegasnya.
Roem berharap, pembangkangan yang terjadi di Takalar hingga pembakaran atribut partai tidak terjadi di daerah lain, terutama Bone dan Palopo. Kader-kader di Bone yang bersaing ketat mendapat rekomendasi Golkar diimbaunya bisa lebih lapang menerima keputusan partai.
Khusus penetapan calon bupati dan wakil bupati usungan Golkar, beber Roem, DPP berupaya menempuh jalan kompromi. Seperti harapan pencalonan bupati dan wakil bupati di Takalar, DPD I Golkar mengusulkan kader yang bersaing ketat di Bone juga berpasangan.
Langkah kompromi yang diupayakan antara Andi Fashar Padjalangi dan Andi Irsan Galigo membuat penetapan dan surat keputusannya belum dikeluarkan. Golkar Sulsel meminta agar diproses terlebih dahulu.
Roem mengelak bahwa belum ditetapkannya secara resmi Andi Fahsar Padjalangi sebagai calon bupati Bone yang diusung Golkar akibat kekhawatiran soliditas partai pecah. Perpecahan ini bisa berimbas pada dukungan suara untuk memenangkan kandidat yang diusung di pemilihan gubernur.
"SK penetapan belum ada yang keluar, masih menunggu kedatangan Aburizal Bakrie (ketua umum Golkar, red). Hanya Takalar yang sudah ada berita acara penetapannya, bukan SK. Takalar lebih dahulu keluar berita acara penetapannya dari Bone dan Palopo, karena penetapannya dahulu tertunda dan sempat disurvei ulang," tutur Roem.
Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, Arfandy Idris menegaskan, pembakaran bendera merupakan pelanggaran berat di Partai Golkar. "Bila pelaku pembakaran benar-benar kader Golkar, maka akan diberi sanksi berat," katanya.
Majid Cadangan Bur
Pascaditetapkan sebagai cabup di Takalar, Burhanuddin Baharuddin mulai bicara soal bakal pendampingnya. Isyaratnya, Burhanuddin akan menggandeng Ketua DPRD Takalar, Abd Majid Makkaraeng.
Keinginan menggandeng Makkaraeng berdasar survei posisi cawabup yang menempatkan Makkaraeng unggul. Namun, pilihan menggandeng pengurus DPD Golkar Sulsel itu hanya dilakukan kalau Ketua DPD Golkar Takalar, Natsir Ibrahim alias Nojeng menolak mendampinginya.
Burhanuddin tetap menempatkan Nojeng skala prioritas mendampinginya di pemilukada Takalar, sebagaimana amanat DPP Golkar. Namun kalau melihat realitas sekarang dan pilihan Nojeng melawan partai, pilihan tersebut sulit terwujud. Apalagi, reaksi massa Nojeng cukup meyakinkan bahwa putra bupati Takalar itu tidak akan mau menjadi pendamping.
"DPP Golkar kan memberi waktu tiga hari mengatakan ya atau tidak. Tapi kalau saya, kita tunggu sampai hari Senin bagaimana sikapnya. Yang dibutuhkan dari dia kan apakah menerima atau tidak. Jadi itu saja, ya atau tidak," tegas Burhanuddin saat menggelar jumpa pers di kediamannya, Kamis, 24 Mei.
Burhanuddin didampingi Ketua Tim Pemenangan Fahruddin Dg Rangga mengaku tidak banyak waktu untuk bicara cawabup. Pasalnya tinggal tersisa tiga minggu proses pendaftaran di KPU Takalar sudah dimulai. Belum lagi persiapan untuk melakukan deklarasi pasangan juga harus segera dilakukan. Makanya, dia menargetkan pada 10 Juni mendatang, calon pendampingnya sudah harus jelas. Waktu yang mendesak inilah sehingga Burhanuddin dipastikan akan menggandeng Makkaraeng.
Aksi pembakaran atribut partai yang dilakukan massa Nojeng disesalkan DPD Golkar Sulsel. Mereka mengecam dan mengutuk tindakan tersebut yang menurutnya tidak mencirikan kader partai yang baik. Makanya, Golkar mendesak pelaku pembakaran bendera partai diusut tuntas. "Kalau pelaku adalah kader, partai harus bersikap dan memberi sanksi tegas," kata Biro Organisasi DPD Golkar Sulsel, Risman Pasigai.
Sementara itu, tawaran kepada Nojeng berdatangan. Calon bupati Takalar, Syamsari Kitta membuka diri kepada Ketua DPD Golkar Takalar, Natsir Ibrahim alias Nojeng. Cabup yang diusung PKS, Gerindra, PKB, dan PDIP ini siap berpaket Nojeng sebagai cawabup.
Kendati menawarkan Nojeng cawabup, Syamsari tidak menjadikan kader yang terdepak dari bursa cabup Golkar ini segalanya. Pasalnya, Syamsari saat ini tetap intens membangun dan mencari figur yang akan mendampinginya di pemilukada Takalar Oktober mendatang. "Sejak terbentuk koalisi dan partai pengusung, saya memang fokus mencari pendamping. Sehingga cabup merupakan harga mati dengan adanya partai pengusung ini," tandas Syamsari, Kamis, 24 Mei.
PKS melihat, keengganan Nojeng berpaket dengan Burhanuddin Baharuddin bukan semata karena tidak ingin menjadi cawabup, tapi lebih pada ketidakharmonisan antara keduanya. Makanya, PKS coba membangun komunikasi dengan Nojeng.
Perlawanan Natsir Ibrahim alias Nojeng terhadap keputusan Golkar langsung direspons Partai Demokrat Sulsel. Nojeng disiapkan menjadi calon bupati Takalar melawan rival beratnya, Burhanuddin Baharuddin.
Pascaditetapkan sebagai cabup di Takalar, Burhanuddin Baharuddin mulai bicara soal bakal pendampingnya. Isyaratnya, Burhanuddin akan menggandeng Ketua DPRD Takalar, Abd Majid Makkaraeng.
Keinginan menggandeng Makkaraeng berdasar survei posisi cawabup yang menempatkan Makkaraeng unggul. Namun, pilihan menggandeng pengurus DPD Golkar Sulsel itu hanya dilakukan kalau Ketua DPD Golkar Takalar, Natsir Ibrahim alias Nojeng menolak mendampinginya.
Burhanuddin tetap menempatkan Nojeng skala prioritas mendampinginya di pemilukada Takalar, sebagaimana amanat DPP Golkar. Namun kalau melihat realitas sekarang dan pilihan Nojeng melawan partai, pilihan tersebut sulit terwujud. Apalagi, reaksi massa Nojeng cukup meyakinkan bahwa putra bupati Takalar itu tidak akan mau menjadi pendamping.
"DPP Golkar kan memberi waktu tiga hari mengatakan ya atau tidak. Tapi kalau saya, kita tunggu sampai hari Senin bagaimana sikapnya. Yang dibutuhkan dari dia kan apakah menerima atau tidak. Jadi itu saja, ya atau tidak," tegas Burhanuddin saat menggelar jumpa pers di kediamannya, Kamis, 24 Mei.
Burhanuddin didampingi Ketua Tim Pemenangan Fahruddin Dg Rangga mengaku tidak banyak waktu untuk bicara cawabup. Pasalnya tinggal tersisa tiga minggu proses pendaftaran di KPU Takalar sudah dimulai. Belum lagi persiapan untuk melakukan deklarasi pasangan juga harus segera dilakukan. Makanya, dia menargetkan pada 10 Juni mendatang, calon pendampingnya sudah harus jelas. Waktu yang mendesak inilah sehingga Burhanuddin dipastikan akan menggandeng Makkaraeng.
Aksi pembakaran atribut partai yang dilakukan massa Nojeng disesalkan DPD Golkar Sulsel. Mereka mengecam dan mengutuk tindakan tersebut yang menurutnya tidak mencirikan kader partai yang baik. Makanya, Golkar mendesak pelaku pembakaran bendera partai diusut tuntas. "Kalau pelaku adalah kader, partai harus bersikap dan memberi sanksi tegas," kata Biro Organisasi DPD Golkar Sulsel, Risman Pasigai.
Sementara itu, tawaran kepada Nojeng berdatangan. Calon bupati Takalar, Syamsari Kitta membuka diri kepada Ketua DPD Golkar Takalar, Natsir Ibrahim alias Nojeng. Cabup yang diusung PKS, Gerindra, PKB, dan PDIP ini siap berpaket Nojeng sebagai cawabup.
Kendati menawarkan Nojeng cawabup, Syamsari tidak menjadikan kader yang terdepak dari bursa cabup Golkar ini segalanya. Pasalnya, Syamsari saat ini tetap intens membangun dan mencari figur yang akan mendampinginya di pemilukada Takalar Oktober mendatang. "Sejak terbentuk koalisi dan partai pengusung, saya memang fokus mencari pendamping. Sehingga cabup merupakan harga mati dengan adanya partai pengusung ini," tandas Syamsari, Kamis, 24 Mei.
PKS melihat, keengganan Nojeng berpaket dengan Burhanuddin Baharuddin bukan semata karena tidak ingin menjadi cawabup, tapi lebih pada ketidakharmonisan antara keduanya. Makanya, PKS coba membangun komunikasi dengan Nojeng.
Perlawanan Natsir Ibrahim alias Nojeng terhadap keputusan Golkar langsung direspons Partai Demokrat Sulsel. Nojeng disiapkan menjadi calon bupati Takalar melawan rival beratnya, Burhanuddin Baharuddin.
Demokrat bahkan tidak berlama-lama menentukan keputusannya.
Pekan depan, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu sudah
menentukan keputusan jadi tidaknya mengusung Nojeng.
Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah mengakui besarnya peluang Nojeng untuk diusung Demokrat sebagai calon bupati di Takalar. Demokrat bahkan akan mengusulkan kadernya mendampinginya sebagai calon wakil bupati, di antaranya ketua DPC Demokrat Takalar, Ikrar.
Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah mengakui besarnya peluang Nojeng untuk diusung Demokrat sebagai calon bupati di Takalar. Demokrat bahkan akan mengusulkan kadernya mendampinginya sebagai calon wakil bupati, di antaranya ketua DPC Demokrat Takalar, Ikrar.
DPP Siapkan SK Fahsar
Sementara itu, terkait pemilukada Bone, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar menegaskan akan segera menyerahkan surat keputusan penetapan Andi Fahsar Padjalangi sebagai Calon Bupati Bone dari Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Fadel Muhammad, Kamis, 24 Mei mengungkapkan, pihaknya sudah menggelar rapat terkait penerbitan SK calon bupati Bone untuk Fahsar. "Ya, sudah kita rapatkan lagi, dan suratnya akan segera kita terbitkan," ujar Fadel saat ditanya mengenai penetapan Fahsar.
Sebelumnya, DPP menunda penerbitan SK penetapan Fahsar sebagai calon bupati Bone dari Partai Golkar. Padahal, Selasa, 22 Mei lalu, dari tiga kabupaten kota yang dibahas bersamaan, DPP sudah menetapkan calon bupati di Takalar, yakni Burhanuddin Baharuddin, dan calon Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso.
Penundaan untuk Bone sebut Fadel, diambil DPP untuk memberikan kesempatan islah atau kompromi. Pasalnya, keduanya adalah kader Golkar dan sama-sama dari rumpun sama. Namun, niat baik DPP Partai Golkar tersebut, rupanya tidak bersambut.
Sementara itu, fungsionaris DPP Partai Golkar yang juga kerabat Fahsar, Andi Rio Idris Padjalangi paling ngotot mengumumkan keputusan DPP Partai Golkar sudah final. Dirinya sempat melihat berita acara, dan surat keputusan penetapan Fahsar. Rio juga menjamin kebenaran informasi tersebut, agar tidak menimbulkan polemik di level konstituen Partai Golkar di Bone.
Sementara itu, kepastian Andi Fahsar akan menggandeng Ambo Dalle di Bone melahirkan spekulasi bahwa Fahsar berhasil mengendarai Golkar karena sokongan penuh Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Golkar Nurdin Halid yang sejalan dengan keinginan Ketua DPD I Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Fahsar memang salah satu orang dekat Syahrul di Pemprov Sulsel. Sementara Ambo Dalle adalah keluarga dekat Nurdin Halid.
Nurdin Halid saat dikonfirmasi Kamis, 24 Mei membantah semua itu. Menurutnya, Fahsar ditetapkan bukan oleh rekayasa dirinya. "Semua sudah mengacu mekanisme partai, yakni melalui hasil survei," ujarnya. Nurdin membantah punya kepentingan politik kendati Ambo Dalle adalah keluarganya. (yuk-arif-sah)
Sementara itu, terkait pemilukada Bone, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar menegaskan akan segera menyerahkan surat keputusan penetapan Andi Fahsar Padjalangi sebagai Calon Bupati Bone dari Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Fadel Muhammad, Kamis, 24 Mei mengungkapkan, pihaknya sudah menggelar rapat terkait penerbitan SK calon bupati Bone untuk Fahsar. "Ya, sudah kita rapatkan lagi, dan suratnya akan segera kita terbitkan," ujar Fadel saat ditanya mengenai penetapan Fahsar.
Sebelumnya, DPP menunda penerbitan SK penetapan Fahsar sebagai calon bupati Bone dari Partai Golkar. Padahal, Selasa, 22 Mei lalu, dari tiga kabupaten kota yang dibahas bersamaan, DPP sudah menetapkan calon bupati di Takalar, yakni Burhanuddin Baharuddin, dan calon Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso.
Penundaan untuk Bone sebut Fadel, diambil DPP untuk memberikan kesempatan islah atau kompromi. Pasalnya, keduanya adalah kader Golkar dan sama-sama dari rumpun sama. Namun, niat baik DPP Partai Golkar tersebut, rupanya tidak bersambut.
Sementara itu, fungsionaris DPP Partai Golkar yang juga kerabat Fahsar, Andi Rio Idris Padjalangi paling ngotot mengumumkan keputusan DPP Partai Golkar sudah final. Dirinya sempat melihat berita acara, dan surat keputusan penetapan Fahsar. Rio juga menjamin kebenaran informasi tersebut, agar tidak menimbulkan polemik di level konstituen Partai Golkar di Bone.
Sementara itu, kepastian Andi Fahsar akan menggandeng Ambo Dalle di Bone melahirkan spekulasi bahwa Fahsar berhasil mengendarai Golkar karena sokongan penuh Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Golkar Nurdin Halid yang sejalan dengan keinginan Ketua DPD I Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Fahsar memang salah satu orang dekat Syahrul di Pemprov Sulsel. Sementara Ambo Dalle adalah keluarga dekat Nurdin Halid.
Nurdin Halid saat dikonfirmasi Kamis, 24 Mei membantah semua itu. Menurutnya, Fahsar ditetapkan bukan oleh rekayasa dirinya. "Semua sudah mengacu mekanisme partai, yakni melalui hasil survei," ujarnya. Nurdin membantah punya kepentingan politik kendati Ambo Dalle adalah keluarganya. (yuk-arif-sah)
Comment on Facebook
