INDEKS POLITICA NEWS: Munculnya beberapa figur dari jalur
perseorangan dalam Pemilukada daerah memberi tantangan serius
bagi partai politik untuk selektif mengusung calon.Tampaknya ini pula pemicu partai politik mengusung tokoh-tokoh populis sebagai kandidat mereka, termasuk mengimpor tokoh dari daerah lain. Menurut Direktur Eksekutif (IPI) Indeks Politica Indonesia' Suwadi Idris Amir.
Majunya Faisal Basri dipilkada gubernur DKI Jakarta dari jalur independen disambut positif perbagai kalangan. Figur-figur yang ”nonpartisan” dan kritis ternyata menggairahkan para pemilih yang bosan dengan figur dari parpol yang rata-rata ”minus” kepemimpinan, visi, dan integritas, Disulawesi selatan pada 2013 akan akan melangsungkan pemilukada di 12 kabupaten/kota dan juga pilkada gubernur awal 2013, sebagai sebuah propinsi yang memilki sumber daya kepemimpinan' toko-toko yang punya visi dan integritas harus berani tampil maju walaupun melalui jalur independent' karna hal yang paling penting dalam sebuah demokrasi adalah penyampaian ide dan gagasan kepada masyarakat' agar tercipta kesadaran kepada mereka bahwa Jalur Independent itu bisa mengurangi biaya kos politik para calon kepala daerah' sehingga meminimalisir terjadinya korupsi kepada kepala daerah' karna mereka tidak terbebani biaya kos politik pada saat pilkada' karna salah satu penyebab kepala daerah melakukan korupsi adalah dikarnakan terlalu besarnya beban biaya kampanye dan sosialisasi pada saat pilkada berlangsung' Kajian para pakar politik' Jalur Independent bisa mengurangi 50% biaya kos politik' dibanding menggunakan jalur Parpol.
Menurut Suwadi Idris Amir' Hingga satu dekade reformasi, citra negatif parpol itu tidak kunjung sembuh. Konstitusi memang merancang sistem parlemen, partai politik, dan pemilu yang semakin baik, tetapi kualitas demokrasi tidak semakin baik. Saat musim pilkada parpol besar di daerah melakukan praktik rente dengan ”menjual diri” kepada calon yang mau membayar mahal.
Belajar dari pengalaman itu, pada 2007 seorang calon gubernur dari NTB melakukan uji materi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur persyaratan pencalonan kepala daerah yang hanya lewat parpol. Keputusan MK No 5/PUU-V/2007 yang menggugurkan Pasal 56, 59, dan 60 UU No 32/2004 memuluskan calon independen maju dalam pilkada dengan acuan Pilkada Aceh.
Keputusan MK itu kemudian dilegalisasi ke dalam UU No 12/2008. Akhirnya, calon independen memiliki legalitas dan bisa memenangi beberapa pilkada tingkat II, seperti Batu Bara (Sumatera Utara), Rote Ndao (NTT), Kubu Raya (Kalimantan Barat), Garut (Jawa Barat), dan Sidoarjo (Jawa Timur). Hanya satu yang memenangi pemilihan gubernur, yaitu di Aceh.
Proses penyembuhan
Jaminan konstitusional tentang hak calon independen dalam pilkada penting dalam demokrasi Indonesia. Meskipun keberhasilan calon independen masih di bawah lima persen, calon independen akan memaksa parpol memperbaiki diri. Paling tidak kini setiap warga yang maju dalam pilkada tidak perlu membayar uang mahar dan membebat diri kepada parpol pengusung. Inilah peluang memutus rantai oligarki dan politik patronase.
Pernyataan bahwa calon independen akhirnya membuka model politik yang bersifat individual juga tidak benar. Bagaimanapun, proses memajukan diri sebagai calon independen telah mengalami pelembagaan sosial-politik dan memiliki konstruksi sosial. Tanpa proses pelembagaan, tidak ada calon independen yang bisa memenangi pilkada di seluruh Indonesia.
Ia sudah harus menginstitusionalisasi visi dan keterlibatan publik dalam kegiatan politik jauh hari dan memiliki modal cukup ketika momentum pilkada tiba. Ia tak bisa tiba-tiba hadir saat pilkada seperti calon kepala daerah ”bayaran”. Proses kontestasi ini memiliki legitimasi yang sama sahnya dengan parpol, juga sebagai kompetitor utama atas keberadaan institusi politik yang semakin oligarkis dan mengabdi kepada politik uang.
Ke depan bahkan perlu dipikirkan peluang dari jalur independen untuk maju dalam pemilu legislatif dan juga presiden. Sebagai hak konstitusional sipil, ia tak boleh disekat dalam partai politik yang jauh dari emansipasi, partisipasi, dan demokrasi.
Parpol memang keniscayaan demokrasi yang tak mungkin disirnakan. Namun, calon independen adalah salah satu obat sakit kronis demokrasi saat ini.'' By Suwadi Idris Amir
