Amien Rais Desak Partai Islam Usung Wajah Baru
Rabu, 27 Juni 2012 | 13:20
Sudah saatnya memang partai berbasis Islam melakukan refleksi.
Hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) soal merosotnya raihan elektabilitas partai berbasis Islam dikritik oleh Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.
"Saya tak percaya. Karena polling pemilu itu selalu keliru. Tapi yang jelas memang partai Islam pamornya menurun, itu jelas," kata Amien di Jakarta, hari ini.
Sebelumnya, Lembaga Survei Nasional (LSN) mempublikasi hasil risetnya pada Selasa (26/6), yang memperlihatkan partai-partai Islam atau partai berbasis massa Islam sudah tidak eksis dalam dunia percaturan politik Indonesia. Partai tersebut antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari hasil survei, elektabilitas rata-rata untuk partai Islam di bawah 5 persen.
Menurut Amien, sudah saatnya memang partai berbasis Islam melakukan refleksi. Bagi dia, banyak masyarakat kecewa dengan yang namanya partai Islam, tapi ternyata berperilaku politik sama dengan yang non-islam. Bahkan juga terlibat dalam kejahatan-kejahatan hukum dan moral.
Apabila memang diperlukan, lanjutnya, partai berbasis islam harus berani mengusung wajah baru. "Untuk itu buatlah transparan, buatlah program, buatlah etalase politik jujur, tidak korup. Supaya dapat simpati," tutur Amien.''(*)
Hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) soal merosotnya raihan elektabilitas partai berbasis Islam dikritik oleh Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.
"Saya tak percaya. Karena polling pemilu itu selalu keliru. Tapi yang jelas memang partai Islam pamornya menurun, itu jelas," kata Amien di Jakarta, hari ini.
Sebelumnya, Lembaga Survei Nasional (LSN) mempublikasi hasil risetnya pada Selasa (26/6), yang memperlihatkan partai-partai Islam atau partai berbasis massa Islam sudah tidak eksis dalam dunia percaturan politik Indonesia. Partai tersebut antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari hasil survei, elektabilitas rata-rata untuk partai Islam di bawah 5 persen.
Menurut Amien, sudah saatnya memang partai berbasis Islam melakukan refleksi. Bagi dia, banyak masyarakat kecewa dengan yang namanya partai Islam, tapi ternyata berperilaku politik sama dengan yang non-islam. Bahkan juga terlibat dalam kejahatan-kejahatan hukum dan moral.
Apabila memang diperlukan, lanjutnya, partai berbasis islam harus berani mengusung wajah baru. "Untuk itu buatlah transparan, buatlah program, buatlah etalase politik jujur, tidak korup. Supaya dapat simpati," tutur Amien.''(*)
Marwan: Politik Transaksional Biang Kerok Merosotnya Suara
Rabu, 27 Juni 2012 | 11:56
Masyarakat tidak lagi percaya pada ideologi, tapi lebih mendewakan uang.
Ketua F-PKB Marwan Jafar mengemukakan faktor utama terus merosotnya suara partai berbasis Islam karena maraknya politik transaksional yang terjadi akhir-akhir ini.
Politik transaksional telah merusak nilai-nilai luhur dalam ilmu politik. Selain itu, merusak moral dan tatanan masyarakat. Dampak lebih jauh adalah partai yang berbasis ideologi seperti partai berbasis Islam mengalami degradasi.
Masyarakat tidak lagi percaya pada ideologi tetapi lebih mendewakan uang. "Politik transaksional telah merusak segalanya. Memang bukan hanya terhadap partai berbasis Islam, partai lain juga kena. Tetapi praktik-praktik politik transaksional seperti itu sebagai satu alasan penurunan suara partai Islam," kata Marwan di Jakarta, hari ini.
Dia menegaskan, upaya untuk meningkatkan perolehan suara partai berbasis Islam adalah dengan melawan cara-cara politik transaksional yang berbasis uang.
Politik transaksional harus dihentikan. Caranya, dengan terus memberikan penyadaran terhadap masyarakat. Selain itu dengan membuka praktik-praktik itu ke publik lewat penyelidikan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya.
Dia yakin, jika politik transaksional itu bisa dilawan maka suara-suara partai berbasis ideologi dapat meningkat. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak agar mengakhiri cara-cara politik berbasis uang.
Politik, dia mengingatkan, harus didasarkan pada ideologi dan kerja nyata kepada masyarakat. Marwan optimistik suara-suara partai berbasis Islam masih akan kuat di Pemilu 2014.
Partai-partai berbasis Islam yang ada sekarang masih akan bertahan pada pemilu mendatang. "Kami tidak bisa menyebutkan berapa yang masih bertahan, tetapi kami optimis partai berbasis Islam masih kuat. Kami yakin rakyat sudah mulai marah dengan model-model politik transaksi akhir-akhir ini," tuturnya.''(*)
Sejumlah Kendala Partai Menengah Dongkrak Elektabilitas Ketua F-PKB Marwan Jafar mengemukakan faktor utama terus merosotnya suara partai berbasis Islam karena maraknya politik transaksional yang terjadi akhir-akhir ini.
Politik transaksional telah merusak nilai-nilai luhur dalam ilmu politik. Selain itu, merusak moral dan tatanan masyarakat. Dampak lebih jauh adalah partai yang berbasis ideologi seperti partai berbasis Islam mengalami degradasi.
Masyarakat tidak lagi percaya pada ideologi tetapi lebih mendewakan uang. "Politik transaksional telah merusak segalanya. Memang bukan hanya terhadap partai berbasis Islam, partai lain juga kena. Tetapi praktik-praktik politik transaksional seperti itu sebagai satu alasan penurunan suara partai Islam," kata Marwan di Jakarta, hari ini.
Dia menegaskan, upaya untuk meningkatkan perolehan suara partai berbasis Islam adalah dengan melawan cara-cara politik transaksional yang berbasis uang.
Politik transaksional harus dihentikan. Caranya, dengan terus memberikan penyadaran terhadap masyarakat. Selain itu dengan membuka praktik-praktik itu ke publik lewat penyelidikan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya.
Dia yakin, jika politik transaksional itu bisa dilawan maka suara-suara partai berbasis ideologi dapat meningkat. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak agar mengakhiri cara-cara politik berbasis uang.
Politik, dia mengingatkan, harus didasarkan pada ideologi dan kerja nyata kepada masyarakat. Marwan optimistik suara-suara partai berbasis Islam masih akan kuat di Pemilu 2014.
Partai-partai berbasis Islam yang ada sekarang masih akan bertahan pada pemilu mendatang. "Kami tidak bisa menyebutkan berapa yang masih bertahan, tetapi kami optimis partai berbasis Islam masih kuat. Kami yakin rakyat sudah mulai marah dengan model-model politik transaksi akhir-akhir ini," tuturnya.''(*)
Rabu, 27 Juni 2012 |
Lemahnya kemampuan memunculkan pemimpin nasional yang berkarakter kuat.
Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy mengemukakan rendahnya elektabilitas partai Islam adalah pernyataan yang menyesatkan (misleading). Yang terjadi bukan masalah Islam atau tidak Islam, tetapi masalah partai menengah.
Menurutnya, ada empat hal yang menjadi penyebab rendahnya suara partai menengah. Pertama, karena relatif lemah dalam kemampuan memunculkan pemimpin nasional yang berkarakter kuat.
Partai-partai menengah, termasuk PPP, Romahurmuziy menegaskan, belum memiliki figur yang memiliki jam terbang politik yang memadai dibandingkan dengan partai-partai papan atas.
Partai-partai papan atas, dipimpin oleh politisi berjam terbang lebih dari tiga pemilu. Sementara itu, 59 persen masyarakat yang berpendidikan rendah (tidak lulus SD, lulus SD, dan SMP), umumnya menilai partai dari karakter figur pemimpinnya.
Oleh karena itu, partai-partai papan atas diuntungkan oleh kuatnya karakter dan tingginya jam terbang pemimpinnya. "Jadi, lambatnya regenerasi kepemimpinan dalam parpol, alih-alih menjadi persoalan, ternyata justru menjadi faktor yang menguntungkan dalam hal elektabilitas," kata Romy di Jakarta, hari ini.
Masalah kedua adalah posisi minoritasnya di parlemen. Partai-partai menengah tidak kunjung bersatu dan kurang mampu tampil menjadi penggerak manuver politik di tingkat nasional.
Ketiga, demokrasi subtansial dibajak oleh demokrasi prosedural yang didominasi kosmetika pencitraan yang berbiaya tinggi. Akibatnya, partai menengah yang relatif terbatas aksesnya kepada sumber-sumber keuangan, secara faktual frekuensi penampilannya di media jauh lebih rendah dibandingkan partai papan atas.
Keempat, karena diberikannya ruang yang dominan di media massa atas tampilnya pemikir, pengamat, dan akademisi yang berorientasi politik sekuler. Sedikit banyak, lontaran-lontaran pemikirannya membentuk opini publik khususnya di kalangan menengah ke atas, yang umumnya kelas menengah itu juga pada gilirannya berperan sebagai local opinion maker.
"Namun demikian, terlepas dari motif dan momentumnya, masukan dari berbagai survei, tetap kita jadikan sebagai masukan untuk perbaikan kinerja ke depan," tutur Ketua Komisi IV DPR ini. ''(*)
Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy mengemukakan rendahnya elektabilitas partai Islam adalah pernyataan yang menyesatkan (misleading). Yang terjadi bukan masalah Islam atau tidak Islam, tetapi masalah partai menengah.
Menurutnya, ada empat hal yang menjadi penyebab rendahnya suara partai menengah. Pertama, karena relatif lemah dalam kemampuan memunculkan pemimpin nasional yang berkarakter kuat.
Partai-partai menengah, termasuk PPP, Romahurmuziy menegaskan, belum memiliki figur yang memiliki jam terbang politik yang memadai dibandingkan dengan partai-partai papan atas.
Partai-partai papan atas, dipimpin oleh politisi berjam terbang lebih dari tiga pemilu. Sementara itu, 59 persen masyarakat yang berpendidikan rendah (tidak lulus SD, lulus SD, dan SMP), umumnya menilai partai dari karakter figur pemimpinnya.
Oleh karena itu, partai-partai papan atas diuntungkan oleh kuatnya karakter dan tingginya jam terbang pemimpinnya. "Jadi, lambatnya regenerasi kepemimpinan dalam parpol, alih-alih menjadi persoalan, ternyata justru menjadi faktor yang menguntungkan dalam hal elektabilitas," kata Romy di Jakarta, hari ini.
Masalah kedua adalah posisi minoritasnya di parlemen. Partai-partai menengah tidak kunjung bersatu dan kurang mampu tampil menjadi penggerak manuver politik di tingkat nasional.
Ketiga, demokrasi subtansial dibajak oleh demokrasi prosedural yang didominasi kosmetika pencitraan yang berbiaya tinggi. Akibatnya, partai menengah yang relatif terbatas aksesnya kepada sumber-sumber keuangan, secara faktual frekuensi penampilannya di media jauh lebih rendah dibandingkan partai papan atas.
Keempat, karena diberikannya ruang yang dominan di media massa atas tampilnya pemikir, pengamat, dan akademisi yang berorientasi politik sekuler. Sedikit banyak, lontaran-lontaran pemikirannya membentuk opini publik khususnya di kalangan menengah ke atas, yang umumnya kelas menengah itu juga pada gilirannya berperan sebagai local opinion maker.
"Namun demikian, terlepas dari motif dan momentumnya, masukan dari berbagai survei, tetap kita jadikan sebagai masukan untuk perbaikan kinerja ke depan," tutur Ketua Komisi IV DPR ini. ''(*)
Prabowo Bicara Soal Soekarno
Rabu, 27 Juni 2012 | 13:04
Walau berseberangan dengan BK, selalu diajarkan untuk menghormati dia.
Walau menyebut dilahirkan dari keluarga yang secara politik bertentangan dengan Proklamator Soekarno, Prabowo Subianto mengaku selalu diajarkan orang tuanya untuk mengenangnya sebagai bapak pendiri bangsa.
Hal itu diungkapkan oleh Prabowo, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, saat bicara dalam sarasehan kebangsaan bertema "Bung Karno tentang Kepemimpinan Sosio Demokrasi" di Jakarta, hari ini.
Prabowo bercerita, sejak kecil di keluarga ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, pembicaraan di meja makan adalah tentang politik negara. "Tetapi yang aneh, walau orangtua saya yang memang berseberangan dengan BK, kami selalu diajarkan menghormati dia," kata Prabowo.
Saat itu, menurut Prabowo, Soemitro berujar, "Walau saya berbeda banyak dengan BK, saya minta kamu anak-anak saya, ingat, BK-lah yang mempersatukan bangsa Indonesia. Kita beda pandangan politik. Tapi ingatlah, dia sebagai bapak bangsa'. Jadi dia pemersatu, itu takdir sejarah. Tanpa dia bisa jadi tak ada Indonesia," lanjutnya.
Dia melanjutkan jasa Soekarno itu sangat jelas terlihat bila merefleksikan bahwa Indonesia terdiri dari suku, ras, dan agama berbeda. Sejarah menunjukkan negara demikian sulit untuk bisa eksis, kata Prabowo. Sebagai bukti, di PBB hanya ada AS, Rusia, India, Indonesia, dan Afrika Selatan sebagai negara dengan multietnik.
"Kalau di negara lain, bahkan ada perang hanya karena bahasa. Belgia saja jumlah penduduknya sekitar 8 juta, mau pecah antara yang menggunakan bahasa Prancis dan yang tidak," kata Prabowo.
Terlepas dari sisi kepemimpinan Soekarno yang kontroversial, lanjut dia, Prabowo meminta agar Soekarno tak hanya menjadi ikon yang diagung-agungkan namun apa ajarannya tak diterapkan.
Sebagai contoh, saat ini Indonesia menghadapi situasi perekonomian yang sama seperti yang dulu pernah diingatkan Bung Karno dalam pidato "Indonesia Menggugat" pada 1930. Apabila membaca pidato itu dan membandingkan dengan kondisi saat ini, publik hanya perlu mengubah kata 'gulden' di pidato dengan 'USD'.
"Kita akan kaget. Kondisi yang dia bicarakan pada 1930 persis sama seperti keadaan sekarang," kata Prabowo.
Dia menyatakan, sekarang ini banyak pengamat bicara soal angka ekonomi bagus. Tapi, hakikat ekonominya tak dibahas. Kondisi pada 1930 yang membuat BK meminta Indonesia merdeka adalah kekayaan Indonesia habis dibawa ke Eropa. Ternyata sekarang itupun masih berlangsung, dimana kekayaan negara masih bocor ke luar negeri.
"Kekayaan negara kita bocor ke luar negeri sebesar USD25 miliar per tahun selama 15 tahun. Anehnya beberapa tokoh justru bangga devisa kita USD115 miliar dolar. Masalahnya kemana 15 kali USD25 miliar yang hilang itu? Ini tak pernah mau dibahas elite ekonomi dan elite politik kita," kata Prabowo.
Dia melanjutkan, pandangan Soekarno itu seharusnya digunakan publik untuk memahami bahwa Bangsa Indonesia sebenarnya masih terjajah secara ekonomi.
"Apa yang dikatakan BK benar. Bumi air dan kekayaan alam tak ada dinikmati. Yang tinggal di kita hanya bentuk UMR, untungnya dibawa ke luar negeri," tandas pria yang digadang-gadang menjadi capres 2014 itu.''(*)
Walau menyebut dilahirkan dari keluarga yang secara politik bertentangan dengan Proklamator Soekarno, Prabowo Subianto mengaku selalu diajarkan orang tuanya untuk mengenangnya sebagai bapak pendiri bangsa.
Hal itu diungkapkan oleh Prabowo, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, saat bicara dalam sarasehan kebangsaan bertema "Bung Karno tentang Kepemimpinan Sosio Demokrasi" di Jakarta, hari ini.
Prabowo bercerita, sejak kecil di keluarga ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, pembicaraan di meja makan adalah tentang politik negara. "Tetapi yang aneh, walau orangtua saya yang memang berseberangan dengan BK, kami selalu diajarkan menghormati dia," kata Prabowo.
Saat itu, menurut Prabowo, Soemitro berujar, "Walau saya berbeda banyak dengan BK, saya minta kamu anak-anak saya, ingat, BK-lah yang mempersatukan bangsa Indonesia. Kita beda pandangan politik. Tapi ingatlah, dia sebagai bapak bangsa'. Jadi dia pemersatu, itu takdir sejarah. Tanpa dia bisa jadi tak ada Indonesia," lanjutnya.
Dia melanjutkan jasa Soekarno itu sangat jelas terlihat bila merefleksikan bahwa Indonesia terdiri dari suku, ras, dan agama berbeda. Sejarah menunjukkan negara demikian sulit untuk bisa eksis, kata Prabowo. Sebagai bukti, di PBB hanya ada AS, Rusia, India, Indonesia, dan Afrika Selatan sebagai negara dengan multietnik.
"Kalau di negara lain, bahkan ada perang hanya karena bahasa. Belgia saja jumlah penduduknya sekitar 8 juta, mau pecah antara yang menggunakan bahasa Prancis dan yang tidak," kata Prabowo.
Terlepas dari sisi kepemimpinan Soekarno yang kontroversial, lanjut dia, Prabowo meminta agar Soekarno tak hanya menjadi ikon yang diagung-agungkan namun apa ajarannya tak diterapkan.
Sebagai contoh, saat ini Indonesia menghadapi situasi perekonomian yang sama seperti yang dulu pernah diingatkan Bung Karno dalam pidato "Indonesia Menggugat" pada 1930. Apabila membaca pidato itu dan membandingkan dengan kondisi saat ini, publik hanya perlu mengubah kata 'gulden' di pidato dengan 'USD'.
"Kita akan kaget. Kondisi yang dia bicarakan pada 1930 persis sama seperti keadaan sekarang," kata Prabowo.
Dia menyatakan, sekarang ini banyak pengamat bicara soal angka ekonomi bagus. Tapi, hakikat ekonominya tak dibahas. Kondisi pada 1930 yang membuat BK meminta Indonesia merdeka adalah kekayaan Indonesia habis dibawa ke Eropa. Ternyata sekarang itupun masih berlangsung, dimana kekayaan negara masih bocor ke luar negeri.
"Kekayaan negara kita bocor ke luar negeri sebesar USD25 miliar per tahun selama 15 tahun. Anehnya beberapa tokoh justru bangga devisa kita USD115 miliar dolar. Masalahnya kemana 15 kali USD25 miliar yang hilang itu? Ini tak pernah mau dibahas elite ekonomi dan elite politik kita," kata Prabowo.
Dia melanjutkan, pandangan Soekarno itu seharusnya digunakan publik untuk memahami bahwa Bangsa Indonesia sebenarnya masih terjajah secara ekonomi.
"Apa yang dikatakan BK benar. Bumi air dan kekayaan alam tak ada dinikmati. Yang tinggal di kita hanya bentuk UMR, untungnya dibawa ke luar negeri," tandas pria yang digadang-gadang menjadi capres 2014 itu.''(*)
Puan dan Amien Rais Sepakat Soal Pemikiran Bung Karno
Rabu, 27 Juni 2012 |
"Demokrasi kita harus mengabdi kepada kepentingan seluruh masyarakat."
Indonesia dinilai harus kembali kepada pemikiran Bung Karno soal sosiodemokrasi mengingat iklim demokrasi yang saat ini dipraktikkan semakin menjauh dari cita-cita mensejahterakan rakyat Indonesia.
Menurut Cucu Soekarno, Puan Maharani, demokrasi saat ini seolah hanya untuk demokrasi itu sendiri dan terkesan telah menjadi berhala baru.
"Seakan-akan demokrasi menjadi satu-satunya tujuan berbangsa dan bernegara," kata Puan Maharani saat pidato pembukaan sarasehan kebangsaan bertema "Bung Karno tentang Kepemimpinan Sosio Demokrasi" di Jakarta, hari ini.
Sarasehan itu diselenggarakan oleh lembaga Megawati Institute dalam rangka kegiatan bulan Juni sebagai Bulan Bung Karno.
Menurutnya, Indonesia justru terlena dan terlelap dalam dekapan demokrasi liberal yang penuh dengan bius politik hingga akhirnya kita telah melupakan jati diri dan kepribadian bangsa kita sendiri.
Padahal, kata dia, Soekarno sudah pernah menuliskan pada tahun 1932 soal Demokrasi kaitannya dengan Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi.
Menurut Bung Karno, kata Puan, pelaksanaan sosiodemokrasi seperti di Indonesia saat ini belum tentu selamatkan negara karena kapitalisme marajalela. Maka demokrasi demikian harus diimbangi dengan sosionasionalisme, bahwa demokrasi bukan berdiri sendiri. Namun paham itu harus memperbaiki keadaan di dalam masyarakat, khususnya kesejahteraan.
"Keseimbangan demikian akan membuat keadaan pincang jadi sempurna, keadaan yang membuat tak ada orang celaka dan sengsara. Sosionasinalisme adalah yang mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi," kata Puan.
Dia melanjutkan gagasan Bung Karno itu sangat relevan untuk dibahas dan diimplementasikan saat ini.
"Kini sudah saatnya kita terbangun dari tidur lelap ini. Saatnya kita sadar dan bangkit dari kekeliruan dan kekhilafan sejarah kita sebagai sebuah negara bangsa," tandasnya.
"Demokrasi kita harus mengabdi kepada kepentingan seluruh masyarakat. Demokrasi kita bukanlah demokrasi ala revolusi Perancis. Bukan Demokrasi ala Amerika, Inggris, atau Belanda."
Pendapat itu diamini oleh Amien Rais, Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) yang turut hadir dalam acara itu.
Saat ini, menurut Amien, Indonesia berada pada pilihan apakah bangsa merdeka dengan kapitalisme merajalela, atau kehidupan merdeka dimana semua rakyat sejahtera dan terpenuhi kebutuhan hidupnya.
"Jangan kira kalau kita memiliki parlemen saja berarti kita sudah sejahtera. BK sudah lama mengingatkan negara Eropa dan AS itu mengusung demokrasi politik saja, maka tak adil juga," kata Amien.
Dia menceritakan salah satu pemikiran kritis atas revolusi Prancis dimana menghasilkan kebebasan politik, dengan contoh seorang buruh pabrik bisa saja melempar seorang pejabat negara dengan suara politiknya. Namun keadaan itu belum tentu terjadi di ekonomi.
"Seorang pegawai pabrik bisa melempar pejabat menteri, tapi ketika masuk ke pabrik, dia bisa dilempar begitu saja, dan mati kelaparan di jalan. Itulah sekarang. Saat ini ekonomi kita adalah ekonomi kapitalis, ekonomi komprador dan ekonomi gendeng-gendengan," kata Amien.
"Sekarang berpulang ke saudara-saudara, take over the job, saya hanya bisa berdoa untuk anda semua" tutupnya.''(*)
Indonesia dinilai harus kembali kepada pemikiran Bung Karno soal sosiodemokrasi mengingat iklim demokrasi yang saat ini dipraktikkan semakin menjauh dari cita-cita mensejahterakan rakyat Indonesia.
Menurut Cucu Soekarno, Puan Maharani, demokrasi saat ini seolah hanya untuk demokrasi itu sendiri dan terkesan telah menjadi berhala baru.
"Seakan-akan demokrasi menjadi satu-satunya tujuan berbangsa dan bernegara," kata Puan Maharani saat pidato pembukaan sarasehan kebangsaan bertema "Bung Karno tentang Kepemimpinan Sosio Demokrasi" di Jakarta, hari ini.
Sarasehan itu diselenggarakan oleh lembaga Megawati Institute dalam rangka kegiatan bulan Juni sebagai Bulan Bung Karno.
Menurutnya, Indonesia justru terlena dan terlelap dalam dekapan demokrasi liberal yang penuh dengan bius politik hingga akhirnya kita telah melupakan jati diri dan kepribadian bangsa kita sendiri.
Padahal, kata dia, Soekarno sudah pernah menuliskan pada tahun 1932 soal Demokrasi kaitannya dengan Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi.
Menurut Bung Karno, kata Puan, pelaksanaan sosiodemokrasi seperti di Indonesia saat ini belum tentu selamatkan negara karena kapitalisme marajalela. Maka demokrasi demikian harus diimbangi dengan sosionasionalisme, bahwa demokrasi bukan berdiri sendiri. Namun paham itu harus memperbaiki keadaan di dalam masyarakat, khususnya kesejahteraan.
"Keseimbangan demikian akan membuat keadaan pincang jadi sempurna, keadaan yang membuat tak ada orang celaka dan sengsara. Sosionasinalisme adalah yang mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi," kata Puan.
Dia melanjutkan gagasan Bung Karno itu sangat relevan untuk dibahas dan diimplementasikan saat ini.
"Kini sudah saatnya kita terbangun dari tidur lelap ini. Saatnya kita sadar dan bangkit dari kekeliruan dan kekhilafan sejarah kita sebagai sebuah negara bangsa," tandasnya.
"Demokrasi kita harus mengabdi kepada kepentingan seluruh masyarakat. Demokrasi kita bukanlah demokrasi ala revolusi Perancis. Bukan Demokrasi ala Amerika, Inggris, atau Belanda."
Pendapat itu diamini oleh Amien Rais, Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) yang turut hadir dalam acara itu.
Saat ini, menurut Amien, Indonesia berada pada pilihan apakah bangsa merdeka dengan kapitalisme merajalela, atau kehidupan merdeka dimana semua rakyat sejahtera dan terpenuhi kebutuhan hidupnya.
"Jangan kira kalau kita memiliki parlemen saja berarti kita sudah sejahtera. BK sudah lama mengingatkan negara Eropa dan AS itu mengusung demokrasi politik saja, maka tak adil juga," kata Amien.
Dia menceritakan salah satu pemikiran kritis atas revolusi Prancis dimana menghasilkan kebebasan politik, dengan contoh seorang buruh pabrik bisa saja melempar seorang pejabat negara dengan suara politiknya. Namun keadaan itu belum tentu terjadi di ekonomi.
"Seorang pegawai pabrik bisa melempar pejabat menteri, tapi ketika masuk ke pabrik, dia bisa dilempar begitu saja, dan mati kelaparan di jalan. Itulah sekarang. Saat ini ekonomi kita adalah ekonomi kapitalis, ekonomi komprador dan ekonomi gendeng-gendengan," kata Amien.
"Sekarang berpulang ke saudara-saudara, take over the job, saya hanya bisa berdoa untuk anda semua" tutupnya.''(*)
KPK Dicurigai Alihkan Isu Kegagalan Berantas Korupsi
Rabu, 27 Juni 2012 | 12:59
Komisi III tak ingin lembaga pimpinan Abraham Samad ini sibuk mencari popularitas.
Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, upaya penggalangan dana untuk membangun gedung baru KPK adalah dramatisasi. Itu juga dianggapnya sebagai pengalihan isu atas kegagalan KPK mengungkap kasus-kasus besar.
"Saya justru menaruh kecurigaan jangan-jangan upaya mendramatisasi pengadaan gedung KPK oleh unsur pimpinan saat ini adalah sekadar pengalihan isu dan perhatian publik karena mereka gagal mengungkap kasus-kasus korupsi,"kata Ahmad melalui pesan elektronik, hari ini.
Dia mengatakan, Komisi III belum mencabut tanda bintang atau simbol anggaran belum disetujui karena melihat kinerja KPK yang belum maksimal.
Menurutnya, Komisi III tak ingin lembaga pimpinan Abraham Samad ini sibuk mencari popularitas.
"Mereka ingin agar KPK lebih dahulu menunjukkan kinerja yg maksimal dan terutama menunaikan janji-janji para pimpinan KPK jilid III ini untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi besar yang sistemik merugikan keuangan negara," kata dia lagi.
Bagi Komisi III, Ahmad menuturkan, pemberian persetujuan anggaran dan fasilitas gedung harus berbasis pada kinerja KPK. "Bukan atas dasar ambisi-ambisi mencari popularitas masing-masing pribadi," tutupnya.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Basarah menyusul wacana penggalangan dana untuk pembangunan gedung baru KPK yang disampaikan Wakil Ketua Bambang Widjojanto di gedung Parlemen beberapa hari lalu. Pimpinan KPK menilai, Komisi III cenderung "menahan" pencabutan tanda bintang dalam anggaran tersebut.''(*)
Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, upaya penggalangan dana untuk membangun gedung baru KPK adalah dramatisasi. Itu juga dianggapnya sebagai pengalihan isu atas kegagalan KPK mengungkap kasus-kasus besar.
"Saya justru menaruh kecurigaan jangan-jangan upaya mendramatisasi pengadaan gedung KPK oleh unsur pimpinan saat ini adalah sekadar pengalihan isu dan perhatian publik karena mereka gagal mengungkap kasus-kasus korupsi,"kata Ahmad melalui pesan elektronik, hari ini.
Dia mengatakan, Komisi III belum mencabut tanda bintang atau simbol anggaran belum disetujui karena melihat kinerja KPK yang belum maksimal.
Menurutnya, Komisi III tak ingin lembaga pimpinan Abraham Samad ini sibuk mencari popularitas.
"Mereka ingin agar KPK lebih dahulu menunjukkan kinerja yg maksimal dan terutama menunaikan janji-janji para pimpinan KPK jilid III ini untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi besar yang sistemik merugikan keuangan negara," kata dia lagi.
Bagi Komisi III, Ahmad menuturkan, pemberian persetujuan anggaran dan fasilitas gedung harus berbasis pada kinerja KPK. "Bukan atas dasar ambisi-ambisi mencari popularitas masing-masing pribadi," tutupnya.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Basarah menyusul wacana penggalangan dana untuk pembangunan gedung baru KPK yang disampaikan Wakil Ketua Bambang Widjojanto di gedung Parlemen beberapa hari lalu. Pimpinan KPK menilai, Komisi III cenderung "menahan" pencabutan tanda bintang dalam anggaran tersebut.''(*)
Demokrat Minta Ruhut Sitompul Bisa Menahan Diri
Selasa, 26 Juni 2012 | 13:46
Ketua Departemen
Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat Ruhut Sitompu.
Partai Demokrat meminta Ruhut Sitompul yang telah mendapat teguran dari fraksi untuk bisa menahan diri saat berbicara ke publik.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, konflik di internal Demokrat adalah hal yang wajar dan tak perlu dibesar-besarkan.
"Saya tidak menyalahkan siapapun tapi (Ruhut) harus bisa menahan diri," kata dia, di gedung Parlemen, Senayan, Selasa (26/6).
Max melanjutkan, dia sendiri belum mengetahui surat peringatan yang diberikan fraksi kepada Ruhut karena dianggap berbicara tidak sesuai dengan tata tertib fraksi.
"Saya pikir semuanya bisa diselesaikan. Perbedaan bukan tabu tapi harus kita selesaikan," tutur dia.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat peringatan terhadap Ruhut yang ditembuskan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pembina Partai.
Surat tersebut dilayangkan setelah berkali-kali diingatkan secara lisan, Ruhut tetap melontarkan pernyataan yang tidak etis kepada media.
Terakhir, anggota Komisi III ini menyuarakan agar kader bermasalah dalam partainya termasuk Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng mundur.
Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena menilai, kasus Ruhut ini merupakan dinamika politik. Namun, hal tersebut tidak akan menyebabkan perpecahan di tubuh Demokrat.
"Kami tetap kompak dan solid supaya peringkat Demokrat naik," kata Melani, yang juga wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu.''(*)
Dua Cara Demokrat Selesaikan Masalah Internal
Selasa, 26 Juni 2012 | 11:44
The end of the year, semua harus selesai. Karena tahun depan adalah tahun pertarungan.
Politisi senior Partai Demokrat (PD), Sutan Bhatoegana, menyatakan permasalahan internal dalam tubuh partainya akan selesai akhir tahun ini.
Menurutnya, itulah prasyarat yang harus dilaksanakan demi perbaikan kondisi partai.
"The end of the year, semua harus selesai. Karena tahun depan adalah tahun pertarungan," kata Sutan, di Jakarta, Selasa (26/6).
Menurut Sutan, ada dua upaya penyelesaian yang akan ditempuh PD. Yakni mencari solusi politik secara internal dimana Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono menjadi leading figure-nya. Kedua adalah secara ekseternal yakni melalui penegakan hukum.
"Kami juga terus menjaring suara dari daerah. Orang-orang yang ngomong d DPC itu sudah kami panggil semua. Kita lagi jalan," kata Sutan.
Prahara Partai Demokrat dimulai pasca kongres partai 2010 yang menempatkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD yang baru. Disinyalir ada banyak pihak yang tak puas dengan hasil pemilihan itu.
Di tengah itu, prahara makin berat setelah Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum PD, ditangkap KPK atas kasus korupsi. Nazaruddin lalu menyeret sejumlah nama elit partai dalam pusaran kasus korupsinya itu.
Politisi senior Partai Demokrat (PD), Sutan Bhatoegana, menyatakan permasalahan internal dalam tubuh partainya akan selesai akhir tahun ini.
Menurutnya, itulah prasyarat yang harus dilaksanakan demi perbaikan kondisi partai.
"The end of the year, semua harus selesai. Karena tahun depan adalah tahun pertarungan," kata Sutan, di Jakarta, Selasa (26/6).
Menurut Sutan, ada dua upaya penyelesaian yang akan ditempuh PD. Yakni mencari solusi politik secara internal dimana Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono menjadi leading figure-nya. Kedua adalah secara ekseternal yakni melalui penegakan hukum.
"Kami juga terus menjaring suara dari daerah. Orang-orang yang ngomong d DPC itu sudah kami panggil semua. Kita lagi jalan," kata Sutan.
Prahara Partai Demokrat dimulai pasca kongres partai 2010 yang menempatkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD yang baru. Disinyalir ada banyak pihak yang tak puas dengan hasil pemilihan itu.
Di tengah itu, prahara makin berat setelah Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum PD, ditangkap KPK atas kasus korupsi. Nazaruddin lalu menyeret sejumlah nama elit partai dalam pusaran kasus korupsinya itu.
Kena Kutip Saat Bikin KTA, Kader Golkar Protes
Selasa, 26 Juni 2012 | 11:1
DPP Partai Golkar diminta meninjau ulang kebijakan itu.
Ketua Forum Silaturrahmi DPD II Partai Golkar se-Indonesia H Muntasir Hamid kembali mengritik kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Kali ini, dia melaporkan persoalan yang dihadapi DPD II Partai Golkar se-Indonesia yang mengadukan pendistribusian kartu tanda anggota (KTA) partai. Muntasir mengatakan setiap kartu bagi yang akan masuk atau yang akan memperbaharui KTA lama wajib dibayar Rp7.000 - Rp10.000 per lembar.
Iming-iming yang diberikan adalah apabila si pemegang kartu itu meninggal dunia, maka mendapat santunan Rp 3 juta dari asuransi. "Dan ini sudah sangat berbahaya bagi kader. Dulu di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla, KTA langsung didistribusikan ke wilayah DPD II. Tetapi di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, KTA ini justru dibisniskan," tegas Muntasir dalam keterangan persnya di Jakarta, hari ini.
Muntasir mendesak DPP Partai Golkar agar meninjau ulang kebijakan itu agar pengurus daerah tidak kesulitan. Dia juga memohon kepada Ketua Dewan Pertimbangan Partai Akbar Tandjung untuk segera menyurati Ketua Umum Aburizal Bakrie terkait kebijakan KTA yang bisa membuat proses perekrutan anggota terhenti, plus banyak anggota lama meninggalkan partai.
"Orang yang memiliki asuransi janganlah mencari nasabah di dalam partai. Kita berharap uang tersebut dikembalikan karena banyak keluhan yang disampaikan oleh anggota," tuturnya.
Ketua Forum Silaturrahmi DPD II Partai Golkar se-Indonesia H Muntasir Hamid kembali mengritik kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Kali ini, dia melaporkan persoalan yang dihadapi DPD II Partai Golkar se-Indonesia yang mengadukan pendistribusian kartu tanda anggota (KTA) partai. Muntasir mengatakan setiap kartu bagi yang akan masuk atau yang akan memperbaharui KTA lama wajib dibayar Rp7.000 - Rp10.000 per lembar.
Iming-iming yang diberikan adalah apabila si pemegang kartu itu meninggal dunia, maka mendapat santunan Rp 3 juta dari asuransi. "Dan ini sudah sangat berbahaya bagi kader. Dulu di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla, KTA langsung didistribusikan ke wilayah DPD II. Tetapi di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, KTA ini justru dibisniskan," tegas Muntasir dalam keterangan persnya di Jakarta, hari ini.
Muntasir mendesak DPP Partai Golkar agar meninjau ulang kebijakan itu agar pengurus daerah tidak kesulitan. Dia juga memohon kepada Ketua Dewan Pertimbangan Partai Akbar Tandjung untuk segera menyurati Ketua Umum Aburizal Bakrie terkait kebijakan KTA yang bisa membuat proses perekrutan anggota terhenti, plus banyak anggota lama meninggalkan partai.
"Orang yang memiliki asuransi janganlah mencari nasabah di dalam partai. Kita berharap uang tersebut dikembalikan karena banyak keluhan yang disampaikan oleh anggota," tuturnya.
Pembangunan Gedung Baru KPK Dinilai tidak Perlu
Selasa, 26 Juni 2012 | 10:39
Eva Kusuma Sundari.
Anggota Komisi III (Bidang Hukum & Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan) DPR Eva Kusuma Sundari menegaskan hal itu, hari ini, di Semarang, Jawa Tengah.
Menurut Eva, sebaiknya KPK justru didorong untuk memanfaatkan gedung pemerintah yang sudah ada. "Kita dorong KPK untuk mencari gedung aset Pemerintah yang sudah ada, tidak perlu pembangunan gedung baru," kata Eva yang juga Wakil Ketua F-PDIP.
Dia lalu mencontohkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang juga mempunyai kebutuhan yang sama. Institusi ini berhasil mendapatkan gedung eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dan Komisi III menyetujui penambahan dana sebesar Rp900 juta untuk pelunasan gedung tersebut.
Menyinggung gerakan pengumpulan koin untuk membangun gedung baru KPK, Eva menegaskan bahwa hal itu merupakan bentuk pelanggaran hukum. "Itu melanggar hukum. Lembaga negara tidak punya wewenang untuk pengumpulan dana, kecuali yang didukung keppres. Namun, semuanya harus masuk APBN melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Jusuf Rizal mengatakan bahwa Lira dan Fedarasi LSM Indonesia akan turut menggalang dana untuk pembangunan gedung baru KPK senilai Rp61 miliar.
Pembangunan itu, menurut Jusuf, penting agar KPK sebagai lembaga antikorupsi terus berjalan dan bersama seluruh masyarakat antikorupsi bersatu membangun perubahan bagi Indonesia yang lebih bersih.
"Kami siap menggerakkan masyarakat di berbagai daerah untuk turut membantu pembangunan gedung KPK berapa pun besarnya. Dengan demikian, KPK akan lebih memiliki kewibawaan dan keberanian dalam menuntaskan berbagai kasus korupsi," kata Jusuf, yang juga Ketua Umum Federasi LSM Indonesia.
Dia juga menilai, penolakan pengajuan anggaran pembangunan gedung KPK senilai Rp61 miliar oleh DPR RI bermuatan politis. Yakni, demi mengecilkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi.
Terkait itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lira telah membentuk Gerakan Bantu KPK dengan nama Lumbung Dana Gedung KPK yang akan bergerak di seluruh Indonesia.
Polisi Didesak Bongkar Kaitan Narkoba dan Terorisme
Selasa, 26 Juni 2012 | 12:1
Transaksi narkoba Rp 42,8 Triliun per tahun.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengaku risau atas laporan Badan Nasional Narkotika (BNN) ke DPR soal narkoba yang makin merajalela di Indonesia.
Anggota Pansus Tindak Pidana Pembiayaan Terorisme (TPPT) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menjelaskan pihaknya mendapat laporan BNN soal keterlibatan warga asing dalam sindikat narkoba.
Selain itu, juga dilaporkan soal transaksi narkoba Rp 42,8 Triliun per tahun. Ditengarai, keberadaan tempat-tempat hiburan malam sebagai pusat peredaran narkoba yang dilakukan secara terbuka.
"Kami sepakat dengan laporan masyarakat yang menunjuk adanya beking dari oknum-oknum aparat keamanan baik dari kepolisian maupun angkatan bersenjata. Ini merupakan faktor signifikan pelanggengan bisnis narkoba di tempat-tempat hiburan malam," tegas Eva dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (26/6).
Terhadap hal itu, kata Eva, BNN sebenarnya sudah memiliki nota kesepahaman (MOU) antara BNN dan para pemilik tempat hiburan malam perihal pelarangan bisnis tersebut.
"Tetapi BNN melaporkan penegakan hukum sepenuhnya di tangan Kepolisian setempat karena hal tersebut sudah di wilayah penindakan," kata Eva.
Selain itu, Eva mengaku pihaknya memberi perhatian khusus pada kasus di Solo, Jawa Tengah, yang berawal dari laporan pimpinan Polres Solo pada Senin (25/6) lalu soal fakta bahwa Solo menempati posisi tertinggi dalam kasus narkoba di Jawa Tengah.
Eva menilai bahwa hal itu sebenarnya menunjukkan kinerja yang belum maksimal dari kepolisian Solo dalam memberantas narkoba. Hanya saja, menurutnya, perhatian lebih wajib diberikan Polri di Solo terhadap fakta itu, apalagi jika dikaitkan dengan temuan BNPT berupa mulai adanya praktek 'narco- terrorism'. Praktik ini diindikasikan juga melibatkan Ustadz Abu Bakar Basyir yang mengendalikan dari Solo.
"Soal itu terungkap di rapat BNPT dengan Pansus TPPT kemarin. BNPT menegaskan perlunya dukungan legislasi untuk memungkinkan penindakan hukum terhadap aksi-aksi di tahap persiapan, atau tindakan-tindakan yang dapat menjurus pada aksi terorisme, termasuk terkait dengan pendanaannya," ujar Eva.''(*)
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengaku risau atas laporan Badan Nasional Narkotika (BNN) ke DPR soal narkoba yang makin merajalela di Indonesia.
Anggota Pansus Tindak Pidana Pembiayaan Terorisme (TPPT) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menjelaskan pihaknya mendapat laporan BNN soal keterlibatan warga asing dalam sindikat narkoba.
Selain itu, juga dilaporkan soal transaksi narkoba Rp 42,8 Triliun per tahun. Ditengarai, keberadaan tempat-tempat hiburan malam sebagai pusat peredaran narkoba yang dilakukan secara terbuka.
"Kami sepakat dengan laporan masyarakat yang menunjuk adanya beking dari oknum-oknum aparat keamanan baik dari kepolisian maupun angkatan bersenjata. Ini merupakan faktor signifikan pelanggengan bisnis narkoba di tempat-tempat hiburan malam," tegas Eva dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (26/6).
Terhadap hal itu, kata Eva, BNN sebenarnya sudah memiliki nota kesepahaman (MOU) antara BNN dan para pemilik tempat hiburan malam perihal pelarangan bisnis tersebut.
"Tetapi BNN melaporkan penegakan hukum sepenuhnya di tangan Kepolisian setempat karena hal tersebut sudah di wilayah penindakan," kata Eva.
Selain itu, Eva mengaku pihaknya memberi perhatian khusus pada kasus di Solo, Jawa Tengah, yang berawal dari laporan pimpinan Polres Solo pada Senin (25/6) lalu soal fakta bahwa Solo menempati posisi tertinggi dalam kasus narkoba di Jawa Tengah.
Eva menilai bahwa hal itu sebenarnya menunjukkan kinerja yang belum maksimal dari kepolisian Solo dalam memberantas narkoba. Hanya saja, menurutnya, perhatian lebih wajib diberikan Polri di Solo terhadap fakta itu, apalagi jika dikaitkan dengan temuan BNPT berupa mulai adanya praktek 'narco- terrorism'. Praktik ini diindikasikan juga melibatkan Ustadz Abu Bakar Basyir yang mengendalikan dari Solo.
"Soal itu terungkap di rapat BNPT dengan Pansus TPPT kemarin. BNPT menegaskan perlunya dukungan legislasi untuk memungkinkan penindakan hukum terhadap aksi-aksi di tahap persiapan, atau tindakan-tindakan yang dapat menjurus pada aksi terorisme, termasuk terkait dengan pendanaannya," ujar Eva.''(*)
Studi Banding Pansus RUU Desa Tunggu Hasil Korespondensi
Selasa, 26 Juni 2012 | 12:41
Budiman Sudjatmiko.
Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko mengatakan pihaknya belum pasti akan bertolak ke Venezuela dan China untuk melakukan kunjungan kerja. Pansus akan mendahulukan korespondensi dengan negara-negara yang dituju.
"Kami akan kirim surat ke negara-negara yang bersangkutan melalui KBRI untuk mengajukan 20 sampai 25 pernyataan dan kalau itu didapat (jawabannya) maka bisa kami putuskan enggak jadi (kunjungan)," kata Budiman di Gedung Parlemen, Senayan, hari ini.
Namun hal tersebut yang selama ini, kata dia, tidak diberitakan media. Tidak hanya Pansus RUU Desa, Pansus RUU Pemerintah Daerah (Pemda) juga akan mengirimkan pertanyaan kepada pemerintah Jerman dan Jepang sebelum mengadakan kunjungan yang direncanakan Juli mendatang.
Politikus PDIP itu menambahkan, langkah itu dilakukan karena tidak akan diperoleh informasi dan riset yang cukup jika hanya mengandalkan internet.
Menurut Budiman, negara China dan Venezuela, misalnya memiliki undang-undang soal keanekaragaman desa yang sudah mapan. Sedangkan Indonesia, hanya pernah punya aturan mengenai peneyeragaman desa pada Rezim Orde Baru yang dinilainya tidak sesuai dengan kultur bangsa.
"Kami sudah mengundang duta besarnya masing-masing, kami akan tunggu jawaban pertanyaannya," kata Budiman lagi.
Pertanyaan tersebut, kata dia, akan dikirimkan pada Juni ini dan pansus akan menunggu jawaban hingga Juli. "Ya enggak (molor), kami wasangka baik saja," ujarnya.
Sebelumnya, Pansus RUU Desa dan RUU Pemda diberitakan akan melakukan kunjungan ke luar negeri. Pansus RUU Desa akan bertolak ke negara Cina dan Venezuela. Sedangkan, Pansus RUU Pemda akan pergi ke negara Jerman dan Jepang.''(*)
Balik Arah Soal Gedung KPK, Demokrat dan Gerindra Dipertanyakan.''
Selasa, 26 Juni 2012 | 10:15
Dalam rapat pleno Komisi III sembilan fraksi sepakat menunda anggaran Gedung KPK.
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengaku heran dengan pernyataan sejumlah fraksi di DPR yang tiba-tiba berbalik arah mendukung pembangunan gedung baru KPK.
Untuk diketahui, Demokrat dan Gerindra belakangan memang menyatakan sedang berusaha agar anggaran pembangunan gedung baru KPK itu bisa segera disetujui Komisi III DPR.
Padahal dalam rapat pleno Komisi III DPR pada masa persidangan yang lalu, kata Bambang, sembilan fraksi yang ada, melalui juru bicara fraksi masing-masing menyampaikan pendapatnya untuk sepakat menunda anggaran pembangunan itu.
"Termasuk Fraksi Partai Demokrat dan Gerindra. Semua terdokumentasi dalam notulen dan keputusan rapat," kata Bambang, dalam keterangan persnya di Jakarta, hari ini.
Dia melanjutkan, salah satu concern Komisi III saat itu adalah status KPK sebagai institusi ad hoc. Karena statusnya yang ad hoc itu, muncul pemikiran apakah tidak lebih baik memanfaatkan gedung-gedung pemerintah yang banyak kosong dan tidak terpakai, atau gedung-gedung sitaan BPPN yang juga banyak menganggur.
"Membangun gedung baru KPK, tentu memerlukan waktu yang cukup lama ketimbang merenovasi dan memanfaatkan gedung menganggur yang ada," tuturnya.
Namun begitu, jika KPK bersikeras hendak membangun gedung sendiri, tentu saja hal ini memerlukan pembahasan lagi di Komisi III. Bambang menegaskan, pihaknya sepakat bahwa KPK perlu memiliki gedung baru.
"Termasuk mengumpulkan dana masyarakat sih oke saja. Hanya perlu dipikirkan dampaknya jika kemudian langkah itu diikuti oleh lembaga lain seperti TNI, Polri, MA, MK, KY, BIN, PPATK, Lembaga Kepresidenan, dan bahkan DPR atau DPD. Pasti akan gaduh sekali republik ini, manakala negara tidak memenuhi keinginan anggaran mereka," ungkap Politisi Partai Golkar itu.
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengaku heran dengan pernyataan sejumlah fraksi di DPR yang tiba-tiba berbalik arah mendukung pembangunan gedung baru KPK.
Untuk diketahui, Demokrat dan Gerindra belakangan memang menyatakan sedang berusaha agar anggaran pembangunan gedung baru KPK itu bisa segera disetujui Komisi III DPR.
Padahal dalam rapat pleno Komisi III DPR pada masa persidangan yang lalu, kata Bambang, sembilan fraksi yang ada, melalui juru bicara fraksi masing-masing menyampaikan pendapatnya untuk sepakat menunda anggaran pembangunan itu.
"Termasuk Fraksi Partai Demokrat dan Gerindra. Semua terdokumentasi dalam notulen dan keputusan rapat," kata Bambang, dalam keterangan persnya di Jakarta, hari ini.
Dia melanjutkan, salah satu concern Komisi III saat itu adalah status KPK sebagai institusi ad hoc. Karena statusnya yang ad hoc itu, muncul pemikiran apakah tidak lebih baik memanfaatkan gedung-gedung pemerintah yang banyak kosong dan tidak terpakai, atau gedung-gedung sitaan BPPN yang juga banyak menganggur.
"Membangun gedung baru KPK, tentu memerlukan waktu yang cukup lama ketimbang merenovasi dan memanfaatkan gedung menganggur yang ada," tuturnya.
Namun begitu, jika KPK bersikeras hendak membangun gedung sendiri, tentu saja hal ini memerlukan pembahasan lagi di Komisi III. Bambang menegaskan, pihaknya sepakat bahwa KPK perlu memiliki gedung baru.
"Termasuk mengumpulkan dana masyarakat sih oke saja. Hanya perlu dipikirkan dampaknya jika kemudian langkah itu diikuti oleh lembaga lain seperti TNI, Polri, MA, MK, KY, BIN, PPATK, Lembaga Kepresidenan, dan bahkan DPR atau DPD. Pasti akan gaduh sekali republik ini, manakala negara tidak memenuhi keinginan anggaran mereka," ungkap Politisi Partai Golkar itu.
PPP Dukung Gedung Baru untuk KPK
Senin, 25 Juni 2012 | 22:21
Harus melalui kajian yang matang
Walau selama ini anggotanya menyatakan penolakan gedung baru untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan mendukung rencana pembangunan kantor baru untuk KPK itu.
Menurut Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi, pembangunan gedung baru itu akan membantu kemudahan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
"Fraksi PPP mendukung penuh ketersediaan sarana dan prasarana KPK terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi," kata Arwani, dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (25/6).
Walau demikian, dia menekankan pihaknya menginginkan agar rencananya benar-benar matang dahulu dari sisi pengkajian. Sebab selama ini banyak gedung negara yang sudah dibangun, namun tak maksimal dalam penggunaannya.
"Nanti kesannya hanya menghamburkan dana negara. Makanya setiap rencana pembangunan gedung baru, tak terkecuali pembangunan gedung baru KPK, harus melalui kajian yang matang," katanya.
Arwani juga menyatakan pihaknya mendesak Sekretariat Negara agar merespon secara aktif permintaan pembangunan gedung baru KPK itu, dengan mencari kemungkinan gedung yang tidak optimal agar digunakan oleh KPK.
Apabila Sekretariat Negara tidak menemukan gedung lain untuk digunakan KPK, maka rencana pembangunan gedung baru KPK harus didukung penuh.
Walau selama ini anggotanya menyatakan penolakan gedung baru untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan mendukung rencana pembangunan kantor baru untuk KPK itu.
Menurut Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi, pembangunan gedung baru itu akan membantu kemudahan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
"Fraksi PPP mendukung penuh ketersediaan sarana dan prasarana KPK terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi," kata Arwani, dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (25/6).
Walau demikian, dia menekankan pihaknya menginginkan agar rencananya benar-benar matang dahulu dari sisi pengkajian. Sebab selama ini banyak gedung negara yang sudah dibangun, namun tak maksimal dalam penggunaannya.
"Nanti kesannya hanya menghamburkan dana negara. Makanya setiap rencana pembangunan gedung baru, tak terkecuali pembangunan gedung baru KPK, harus melalui kajian yang matang," katanya.
Arwani juga menyatakan pihaknya mendesak Sekretariat Negara agar merespon secara aktif permintaan pembangunan gedung baru KPK itu, dengan mencari kemungkinan gedung yang tidak optimal agar digunakan oleh KPK.
Apabila Sekretariat Negara tidak menemukan gedung lain untuk digunakan KPK, maka rencana pembangunan gedung baru KPK harus didukung penuh.
Din Syamsuddin: Dugaan Korupsi al-Quran Menyedihkan
Minggu, 24 Juni 2012 | 13:45
Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin menilai kasus dugaan korupsi proyek pengadaan al-quran di Kementerian Agama merupakan hal yang sangat menyedihkan sekaligus memalukan karena menyangkut kitab suci umat Islam.
"Waduh, saya tersentak membaca itu (dugaan korupsi pengadaan al-quran). Maka perlu tabayun dan perlu verifikasi apakah betul demikian. Tapi mudah-mudahan itu tidak benar," kata Din Syamsuddin seusai penutupan Tanwir Muhammadiyah 2012, di Bandung, Minggu (24/6).
Pernyataan LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, kata Din, mengenai dugaan kasus korupsi pengadaan al-quran ini bisa kembali menempatkan Kementerian Agama sebagai kementerian terkorup.
"Dan jangan sampai terjadi lagi Kementerian Agama menjadi 'juara bertahan' sebagai kementerian yang paling korup. Ini memang memalukan, dan itu bukan menurut saya tapi menurut ICW atau Lembaga Transparasi Indonesia menuturkan selama ini, Kemenag menjadi 'kementerian paling korup'," ujar Din.
Menurut Din, dugaan korupsi pengadaan al-quran di tubuh Kementerian Agama sebuah ironi tersendiri bagi bangsa Indonesia saat ini.
"Kalau di Kementerian Agama terjadi korupsi seperti ini, bagaimana nantinya kalau mau melakukan pembinaan kehidupan beragama," kata dia.
Selain soal dugaan korupsi tersebut, Din juga menyoroti tentang permasalahan haji yang menurut Din, masyarakat Indonesia dan DPR terkesan 'diam'.
"Terutama menyangkut dana haji. Ini kita semua seolah diam dan DPR juga diam. Saya mendapat informasi yang perlu didalami dan diverifikasi bahwa dana haji yang sudah berapa triliun rupiah itu tidak jelas haknya bagi calon jamaah, terutama bagi yang menunggu lima hingga 10 tahun. Bahkan sebagian dana haji itu katanya dijadikan sukuk. Nah ini yang tidak benar," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau Kementerian Agama agar transparan dalam mengelola dana jamaah haji karena dana tersebut merupakan amanat umat yang jangan sampai dikorupsi atau diselewengkan.
"Saya berharap jangan bertahan jadi 'juara satu' dalam hal ini Kementerian Agama menjadi kementerian paling korup," ujar Din.''(*)
Muhammadiyah: Pancasila Konsensus Nasional Terbaik untuk Bangsa
Minggu, 24 Juni 2012 | 12:05
Ilustrasi (sumber: muhammadiyah.or.id)
Salah satu pokok piikiran dari Tanwir Muhammadiyah yang diadakan di Kota Bandung, pada 21-24 Juni 2012 ialah menegaskan sikap dan pandangan Pancasila merupakan konsensus nasional terbaik bagi bangsa Indonesia yang majemuk.
"Maka, Muhammadiyah menegaskan bahwa Pancasila ialah konsensus nasional terbaik untuk mencapai cita-cita nasional yang harus diisi dengan persaingan secara sehat (fastabiqul khairat)," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Agung Danarto di Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/6).
Agung Danarto menegaskan Pancasila merupakan rahmat Allah untuk bangsa Indonesia sebagai dasar untuk memajukan dan membangun bangsa yang merdeka dan berkemajuan.
"Pancasila bukan agama tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai Islam," kata Agung.
Namun, kata dia, nilai-nilai Pancasila belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam penyelenggaran negara dan bermasyarakat.
"Hal ini antara lain terlihat dari maraknya praktik-praktik korupsi, beranalisis friksi-friksi dalam masyarakat belum terwujudnya pemerataan atas hasil pembangunan nasional serta tingginya angka kemiskinan," ujarnya.
Dikatakannya, Indonesia berdasarkan Pancasila merupakan negara perjanjian atau kesepakatan (Darul Ahdi), negara kesaksian atau pembuktian (Darus Syahadah), dan negara yang aman dan damai (Darussalam).
"Dengan demikian, diperlukan institusionalisasi dan subtansialisasi atas nilai-nilai Pancasila yang terbuka dan dinamis dalam berbangsa dan bernegara," kata dia.''(*)
Hanura Dukung Pembangunan Gedung Baru KPK dengan Syarat
Jumat, 22 Juni 2012 | 18:02
Ketum Hanura Wiranto
Fraksi Partai Hanura mendukung pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan syarat. Yaitu, gedung baru boleh dibangun jika tak lagi ada gedung pemerintah yang bisa digunakan oleh lembaga tersebut.
"Kami mendukung pembangunan gedung baru KPK sepanjang sudah tidak ada lagi gedung pemerintah yang bisa digunakan," kata "Kami mendukung pembangunan gedung baru KPK sepanjang sudah tidak ada lagi gedung pemerintah yang bisa digunakan.", kata Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari fraksi Hanura di gedung Parlemen, Senayan, Jumat (22/3).
Menurutnya, jika KPK ingin menggalang dana pembangunan dari masyarakat, hal tersebut akan mempertaruhkan kredibilitas lembaga yang kini dipimpin Abraham Samad tersebut.
Selain itu, peluang tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang bermasalah untuk menanam budi di KPK.
"Saya yakin akan banyak masyarakat akan menyumbang KPK khususnya orang-orang yang lagi bermasalah," kata dia lagi.
Dia mengatakan, KPK justru akan merusak kepercayaan publik jika menggalang dana dari masyarakat untuk pembangunan gedung barunya.
"Publik akan menilai ini adalah suatu bentuk gratifikasi institusi," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memiliki rencana menggalang dana dari masyarakat untuk pembangunan gedung baru, yang anggarannya saat ini masih diberi tanda bintang, atau belum disetujui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).''(*)
PKS Isyaratkan Menolak Gedung Baru KPK
Jumat, 22 Juni 2012 | 16:1
PKS harus selektif memilih permintaan pembangunan gedung.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengisyaratkan keengganannya untuk menyetujui pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua Komisi III dari fraksi PKS, Nasir Jamil mengatakan, PKS harus selektif memilih permintaan pembangunan gedung. "Ada beberapa mitra kerja juga yang minta gedung baru, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," kata Nasir, di gedung Parlemen, Senayan, Jumat (22/6).
"Tentu Komisi III akan mempertimbangkan sehingga tidak diskriminatif, jangan ada kesan KPK diberikan tapi yang lain tidak diberikan," lanjutnya.
Nasir mengatakan, anggaran pembangunan gedung baru memang masih dibintangi, karena tengah dalam proses pembahasan. Namun, tanda bintang yang belum dicabut atas dana sekitar Rp166 miliar itu, bukan berarti menunjukkan keinginan Komisi III menghalangi rencana KPK ini.
Karena itu, Komisi III akan berkomunikasi dengan Sekretariat Negara untuk mengecek gedung-gedung milik negara, yang kemungkinan bisa digunakan KPK.
"Hari Senin dan Selasa bahas anggaran mitra kerja, kami bahas dalam rapat internal," kata Nasir.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengisyaratkan keengganannya untuk menyetujui pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua Komisi III dari fraksi PKS, Nasir Jamil mengatakan, PKS harus selektif memilih permintaan pembangunan gedung. "Ada beberapa mitra kerja juga yang minta gedung baru, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," kata Nasir, di gedung Parlemen, Senayan, Jumat (22/6).
"Tentu Komisi III akan mempertimbangkan sehingga tidak diskriminatif, jangan ada kesan KPK diberikan tapi yang lain tidak diberikan," lanjutnya.
Nasir mengatakan, anggaran pembangunan gedung baru memang masih dibintangi, karena tengah dalam proses pembahasan. Namun, tanda bintang yang belum dicabut atas dana sekitar Rp166 miliar itu, bukan berarti menunjukkan keinginan Komisi III menghalangi rencana KPK ini.
Karena itu, Komisi III akan berkomunikasi dengan Sekretariat Negara untuk mengecek gedung-gedung milik negara, yang kemungkinan bisa digunakan KPK.
"Hari Senin dan Selasa bahas anggaran mitra kerja, kami bahas dalam rapat internal," kata Nasir.
PDIP Berpeluang Dukung Gedung Baru KPK
Jumat, 22 Juni 2012 | 15:53
Gedung KPK (sumber: Murizal Hamzah)
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum memastikan dukungan terhadap pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di internal Komisi III, hal tersebut kata Eva Kusuma Sundari dari fraksi PDIP baru satu kali dibahas.
"Belum (mendukung), peluang ini ada tapi masih didiskusikan," kata Eva Kusuma Sundari di gedung Parlemen, Senayan, Jumat (22/6).
Dia menambahkan, ada perbedaan pendapat di Komisi III yang sebagian menginginkan KPK tak perlu mengelola gedung sendiri dan ada lembaga lain yang mengelola soal properti bangunan gedung ini. Sebagian lain menginginkan KPK mengelola gedung yang digunakannya.
"Sebenarnya diterima atau ditolak Kalau itu harus dalam rapat internal, ini masih pembahasan pertama.
"PDIP mendengarkan semua masukan, kami juga mendengar usulan-usulan dan masukan masyarakat, kami belum menentukan sikap," kata Eva.''(*)
Demokrat Lobi Fraksi Lain Soal Pembangunan Gedung KPK
Jumat, 22 Juni 2012 | 11:51
Saan Mustopa
Fraksi Demokrat mencoba mengajak fraksi lain guna menyetujui anggaran pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). Anggaran tersebut, hingga kini masih mendapat tanda bintang atau belum disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kami tentu akan coba ajak dari fraksi-fraksi yang lain bahwa gedung baru adalah kebutuhan mendesak sesuai beban KPK," kata anggota Komisi III dan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa di gedung Nusantara I, Senayan, Jumat (22/6).
Fraksi Demokrat, kata dia, sejak awal mendukung pembangunan gedung tersebut. Namun belum ada kesepakatan di Komisi III.
"Kan KPK membutuhkan gedung untuk satu komplek dengan intensitas yang begitu banyak dan memaksimalkan kerja memang membutuhkan gedung," lanjutnya.
Anggaran yang diperlukan KPK untuk pembangunan gedung kata Saan sekitar Rp166 miliar. Namun, ujarnya, Komisi III belum sepakat soal pembangunan ini. Karena, memang belum semua fraksi belum menemukan alasan rasional untuk pembangunan tersebut.
"Pernah ditawarkan gedung-gedung yang ada seperti BPPT, kalau memang mentok. Prinsipnya Demokrat mendukung," lanjut dia.
Persoalan pembangunan gedung baru KPK hingga kini masih menjadi bergulir. Sebelumnya, saat rapat dengan Komisi III, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menilai dukungan yang diungkapkan para anggota komisi hukum tak dikonkritkan. Padahal kebutuhan gedung tersebut mendesak.
Sejumlah anggota Komisi III sendiri tak terima akan tuduhan tersebut. Wakil Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin justru menilai pihak KPK tidak menunjukkan upaya keras dengan tidak datang pada rapat konsinyering anggaran yang diadakan komisinya pekan lalu di hotel J.W Marriot.''(*)
Negara Harus Tuntut Pertanggungjawaban Hukum dan Sosial Lumpur Lapindo.''
Jumat, 22 Juni 2012 | 15:01
Foto yang diambil
dari udara memeperlihatkan pusat semburan lumpur panas Lapindo di
Porong Sidoarjo, badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyatakan
ada penurunan tanah sedalam 90 Cm yang menyebabkan gunung lumpur longsor
hingga mendekati bibir tanggul penahan lumpur.
Pemerintah didesak untuk tidak hanya menyediakan anggaran untuk penanggulangan lumpur Sidoarjo, namun harus mendesak pertanggungjawaban sosial dan hukum atas kasus itu.
Hal itu disampaikan Ketua Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (22/6).
Menurut Gunawan, dana lumpur Lapindo di APBN harus dibaca sebagai tanggung jawab dan kewajiban hak asasi manusia (HAM) negara terhadap warganya yang terkena bencana. Dengan demikian, masih ada tanggung jawab sosial dan kewajiban hukum PT.Lapindo kepada masyarakat yang jadi korban, lingkungan hidup yang rusak dan infrastruktur publik.
"Artinya Bakrie Lapindo harus tetap bertanggung jawab kepada keresahan warga dan luapan lumpur lapindo," kata Gunawan.
Karena itulah, menurut dia, dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warga korban lumpur lapindo, negara seharusnya tidak hanya mengalokasikan anggaran, tetapi menuntut pertanggungjawaban perusahaan.
"Karena jika tidak dilakukan berarti negara melakukan praktek impunitas, pembiaran dan diskriminasi," kata Gunawan.
Jangan Eksploitasi Korban
Namun, menurut Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL), Khairul Huda, para korban lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jatim, tidak ingin selalu dimanfaatkan, apalagi dipolitisasi, hanya demi menghantam pengusaha tertentu.
“Setiap upaya untuk memanfaatkan, mengekspolitasi , dan politisasi korban lumpur panas Sidoarjo, harus dilawan. Sebab mereka hanya ingin megambil keuntungan dari para korban. Ironisnya, mereka yang mengecam pihak Lapindo, tidak mengerti persoalannya,” kata Khairul Huda, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Jumat (22/6).
Huda meminta, mereka yang tidak mengerti masalah di Porong, Sidoajo, jangan lagi mengekspolitasi para korban .
“Kami yang paling tahu dan paling mengerti. Kami pantau terus gerakan-gerakan yang hanya mengeksploitasi para korban. Pada saatnya, akan kami ungkap motif semua di balik gerakan itu,” tambahnya.
Menurut Huda, keinginan korban adalah pelunasan atas pembayaran tanah, rumah dan bangunan. Semua itu sudah berjalan dan sisanya juga akan diselesaikan. Pekan lalu, pihak Bakrie disebutnya telah melunasi pembayaran 4.000 berkas lagi dan sisanya akan dituntaskan akhir tahun ini.
“Pembayaran itu yang perlu kita kawal, bukan melakukan aksi dan politisasi yang mengakibatkan harapan para korban soal pembayaran tanah, rumah, dan bangunan jadi terhambat. Jika ini yang terjadi, korban bertambah susah dan membuka celah konflik baru,” kata Huda.
Jangan Politisasi
Sementara itu, bekas anggota Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR, Tamam Achda mengingatkan semua pihak untuk mencegah masalah korban lumpur panas ini menjadi bagian dari politisasi. Karena itu masyarakat jangan didorong ke arah politisasi yang hanya menambah kesulitan para korban.
“Menurut saya, para korban harus menjadi perhatian utama untuk ditolong dan diberdayakan, bukan dipolitisasi. Politisasi hanya akan menambah masalah baru,” ujar Achda.''(din/jar)
Elektabilitas Golkar Dinilai Belum Mampu Angkat Ical
Kamis, 21 Juni 2012 | 20:48
Ketua Umum Partai
Golkar Aburizal Bakrie.
Meskipun Partai Golkar beberapa kali menjadi partai yang
elektabilitasnya paling tinggi hasil sejumlah lembaga survei, namun
belum tentu bisa mendongkrak ketua umumnya, Aburizal Bakrie atau Ical
menjadi figur yang akan didukung masyarakat dalam pemilihan presiden
tahun 2014 mendatang.
Pasalnya, sejarah politik Indonesia dianggap berparadigma personal, dalam arti personal yang justru bisa mendongkrak partainya."Sejarah politik tunjukkan figur hebat yang bisa mengangkat partai jadi personal, oke lah Golkar tinggi tapi angkat Pak Ical susah," kata Peneliti lembaga riset dan survei Soegoeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, di gedung Parlemen, Senayan, hari ini.
Dia mencontohkan, figur Soekarno menaikkan partainya, begitupun figur Soeharto membuat masyarakat melirik Golkar. Sementara saat ini, yang membuat Partai Demokrat dilirik masyarakat tak lain tak bukan hanya karena figur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Golkar akan tinggi tapi sejarah politik kita sejarah personal, partainya hebat belum tentu bisa mengangkat personal tertentu," kata dia lagi.
Hasil jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei beberapa bulan ini menempatkan Partai Golkar yang paling populer, bahkan presentasenya tembus lebih 20 persen.
Meski demikian, figur Aburizal sendiri tidak menjadi calon presiden terpopuler, masih kalah dengan Megawati Soekarnoputri maupun Prabowo Subianto. Bahkan untuk internal partainya, ada lembaga survei yang menempatkan popularitas Ical dibawah Jusuf Kalla.
"Tokoh SBY hebat itu yang mengangkat Demokrat dan ini siapa yang menjadi tokoh hebat akan angkat partai," pungkasnya.''(*)
Ruhut: Media Kejam Soroti Perpecahan SBY dan Anas
Kamis, 21 Juni 2012 | 22:54
"Kalian
terlalu kejam memperhadapkan Pak SBY dan Bung Anas (Urbaningrum),
selama ada Pak SBY, partai ini enggak akan hancur dan tidak ada
perseteruan antara Bung Anas dan Pak SBY."
Pemberitaan yang memuat soal adanya perpecahan antara Ketua Dewan
Pembina Partai Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan
Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dinilai kejam.
"Kalian terlalu kejam memperhadapkan Pak SBY
dan Bung Anas (Urbaningrum), selama ada Pak SBY, partai ini enggak akan
hancur dan tidak ada perseteruan antara Bung Anas dan Pak SBY," kata
Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi, Ruhut Sitompul, dalam
diskusi yang membahas soal konflik SBY dan Anas di ruang pers, gedung
Parlemen, Senayan, Kamis (21/6).
Pun kata Ruhut, tak akan ada Kongres Luar Biasa (KLB). Jika ada kader yang mendapatkan status tersangka, baru dilakukan penonaktifan.
Ruhut kembali lagi mengatakan, meminta sejumlah kader yang merasa tersangkut hukum sebaiknya mundur dengan legawa. Kalau tidak, maka nasib Partai Demokrat bisa seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
"Kalau tak mau aku ngomong mundur legawa tolong katakan apa jaminannya partai kami tak jadi Miranda Goeltom nanti, Juni, survei dua lembaga, kami turun hampir tiga persen, enggak menangis kita," kata Ruhut.
Namun, kata Ruhut, bukan berarti hubungan SBY dan Anas saat ini sedang retak.
Pun kata Ruhut, tak akan ada Kongres Luar Biasa (KLB). Jika ada kader yang mendapatkan status tersangka, baru dilakukan penonaktifan.
Ruhut kembali lagi mengatakan, meminta sejumlah kader yang merasa tersangkut hukum sebaiknya mundur dengan legawa. Kalau tidak, maka nasib Partai Demokrat bisa seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
"Kalau tak mau aku ngomong mundur legawa tolong katakan apa jaminannya partai kami tak jadi Miranda Goeltom nanti, Juni, survei dua lembaga, kami turun hampir tiga persen, enggak menangis kita," kata Ruhut.
Namun, kata Ruhut, bukan berarti hubungan SBY dan Anas saat ini sedang retak.
Sementara itu, Ketua Divisi Advokasi dan
Bantuan Hukum Demokrat, Denny Kailimang, mengatakan isu perpecahan di
Demokrat dikarenakan ada pihak-pihak yang tak ingin partai tersebut
maju.
"Demokrat banyak yang melirik dan banyak yang sirik, apapun tindakannya selalu jadi perhatian," kata Denny.
Dia mengatakan, dalam partai Demokrat ada dinamika internal, perbedaan pendapat namun tidak keretakan antara dua tokoh terasnya.
"Di Partai Demokrat tidak ada masalah sebenarnya, cuma orang luar yang mengusik semua, itu satu dinamika," kata Denny.''(*)
"Demokrat banyak yang melirik dan banyak yang sirik, apapun tindakannya selalu jadi perhatian," kata Denny.
Dia mengatakan, dalam partai Demokrat ada dinamika internal, perbedaan pendapat namun tidak keretakan antara dua tokoh terasnya.
"Di Partai Demokrat tidak ada masalah sebenarnya, cuma orang luar yang mengusik semua, itu satu dinamika," kata Denny.''(*)
Prabowo Bangun Jaringan di Bali
Jumat, 15 Juni 2012 | 21:55
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (sumber: Jakarta Globe)
Pendiri Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto mulai membangun jaringan pendukung di Provinsi Bali bagian utara dengan mendirikan Gabungan Rakyat Dukung Prabowo (Gardu Prabowo) di Singaraja, Kabupaten Buleleng.
Peresmian Gardu Prabowo di Taman Wisata Pelabuhan Singaraja, Jumat (15/6), itu dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gardu Prabowo, Letnan Jendral (Purn) Petrus Sunyoto.
"Gardu ini merupakan ujung tombak pemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia Pemilu 2014," katanya.
Sementara itu, Ketua DPD Gardu Prabowo Provinsi Bali, Ida Bagus Cakra Catur Bawa, menambahkan bahwa upaya pembentukan organisasi sayap pendukung mantan Komandan Jenderal Kopassus di wilayah Bali utara itu sudah berlangsung lama.
"Kami tak sekadar 'show of force', melainkan bentuk gerakan riil para pendukung Prabowo," katanya.
Ketua DPC Gardu Prabowo Kabupaten Buleleng, Ketut Winada, mengklaim telah membentuk kepengurusan di semua kecamatan, termasuk desa dan kelurahan.
"Kedatangan Ketua DPN Gardu Prabowo ini menjadi momentum yang tidak ingin kami lewatkan," katanya.
Kabupaten Buleleng selama ini dikenal sebagai basis pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran itu juga mendominasi kursi DPRD Kabupaten Buleleng periode 2009-2014.
Dalam Pilkada Buleleng pada 22 April 2012, pasangan calon bupati dan wakil bupati dari PDIP, Putu Agus Suradnyana-Nyoman Sutjidra, menjadi pemenang dengan perolehan 54 persen suara.
Dalam pilkada itu, pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung beberapa partai, termasuk Gerindra, I Gede Wenten Suparlan-Ida Bagus Djodhi, hanya memperoleh 0,8 persen atau paling rendah dibandingkan perolehan suara tiga pasangan calon lainnya.
Begitu juga dalam pilkada-pilkada sebelumnya di Kabupaten Buleleng yang selalu dimenangi oleh calon dari PDIP.''
Kasus Bhakti Investama Kristalkan Niat Hary Tanoe Berpolitik
Jumat, 15 Juni 2012 | 20:03
Harry Tanoesoedibjo (sumber: forbes.com)
Terpaan kasus dugaan korupsi menyangkut PT.Bhakti Investama yang sedang disidik KPK ternyata tak menyurutkan niat Hary Tanoesudibyo untuk tetap semangat berpolitik sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
"Kejadian ini semakin membuat saya mengkristalkan keyakinan saya harus terjun di politik. Bagaimana membuat perubahan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Itu penting sekali," kata Hary, seperti dinyatakan dalam rilis Nasdem yang diterima di Jakarta, Jumat (15/6).
Sebagai CEO PT Bhakti Investama, Hary diperiksa KPK hari ini atas penangkapan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Perwakilan Pajak (KPP) Sidoarjo, Jawa Timur bernama Tommy Hendratno dengan seorang pengusaha bernama James Gunardjo.
KPK menangkap keduanya karena menduga ada penerimaan uang oleh Tommy dari James yang berkaitan dengan pengurusan pajak PT Bhakti Investama.
Nasdem meyakini Hary bersih, dan perusahaannya tidak terkait dengan penangkapan pegawai pajak Tomi Hendratmo.
Hary juga mengkritik kencangnya pemberitaan yang menyatakan seolah PT.Bhakti Investama terlibat dengan suap pegawai pajak tersebut dan terkesan sangat menyudutkannya.
Dirinya menduga hal tersebut lantaran dia aktif di dunia politik dengan menjadi Ketua Dewan Pakar Nasdem.
Dia meminta supaya kasus itu tak dikaitkan dengan pembahasan publik soal biaya pencalegan partainya yang baru-baru diumumkan dengan kisaran Rp 5 miliar - Rp 10 miliar per orang.
Hary menegaskan dana tersebut disiapkan justru agar para kader tidak mengusung politik transaksional, yang membuka celah korupsi.
Dia juga menegaskan bahwa setiap caleg pun tak diwajibkan untuk mengembalikan dana itu ke partai begitu terpilih sebagai anggota DPR.
"Jadi kalau ada caleg yang potensial, yang saya yakini bahwa secara baik di dalam kampanyenya bisa menjadi anggota legislatif. Itu, kita dukung aktivitasnya. Jadi aktivitas kampanye dengan atribut, kegiatan sosialnya, dan lain sebagainya, itu kita dukung," kata Hary.''
Anas Tetap Tolak Mundur dari Demokrat
Jumat, 15 Juni 2012 | 20:53
Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro. (sumber: Antarafoto)
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menolak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, lantaran desakan segelintir kader.
"Di Partai Demokrat ada aturan mainnya yang diatur dalam AD/ART," kata Anas Urbaningrum usai nonton bareng film "Soegija" di sebuah bioskop XXI di Jakarta, Jumat (15/6) sore.
Anas Urbaningrum mengatakan hal itu ketika dimintai tanggapannya perihal adanya penilaian yang mensinyalir ada upaya penggulingan dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
Pada kesempatan tersebut, Anas Urbaningrum nonton bareng dengan pengurus DPP Partai Demokrat, antara lain, Muhammad Jafar Hafsah, Johny Allen Marbun, Andi Nurpati, dan Sutan Bathoegana, Herman Khaeron, Saan Mustopa, dan Nova Riyanti Yusuf.
Anas menegaskan, dalam aturan main di Partai Demokrat, tidak bisa seorang kader yang belum jelas statusnya hukumnya atau baru sekadar disebut-sebut dinyatakan bersalah dan diminta mundur.
"Di partai politik ada aturan main yang jelas dan tegas," katanya.
Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini mensinyalir desakan agar dirinya mundur merupakan upaya adu domba di internal Partai Demokrat, sehingga antarkader menjadi tidak solid.
"Saya kira upaya adu domba itu tidak akan berhasil, karena kader Partai Demokrat tetap solid dan kompak," katanya.
Anas mengingatkan, agar pihak tertentu tidak perlu melakukan sesuatu yang bertendensi adu domba, karena akan gagal Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini menegaskan, pihak tertentu tersebut tidak akan bisa mengobrak-abrik Partai Demokrat hanya melalui isu penggulingan jabatannya dari kursi Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
Sebelumnya, Anas Urbaningrum tidak hadir pada dua kali pertemuan penting Partai Demokrat yang diselenggarakan pada pekan ini, sehingga mkengundang tanda tanya publik.
Pertemuan pertama yakni, Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, melakukan pertemuan para ketua DPD Partai Demokrat dari seluruh provinsi di Indonesia, di kediamannya pribadinya, di Puri Cikeas, Bogor, Selasa (12/6) malam.
Kemudian pertemuan kedua, diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD-PD) yang dihadiri Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan para ketua DPD Partai Demokrat dari seluruh provinsi di Indonesia, di Jakarta, Rabu (13/6) malam.''
Anas: Ada yang Mengadudomba Demokrat
Jumat, 15 Juni 2012 | 19:39
Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen DPP partai Demokrat Edhie Baskoro. (sumber: Antarafoto)
Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum membeberkan bahwa ada pihak yang mengadudomba partainya. Hanya saja, tegasnya, upaya itu tidak akan berhasil, lantaran Demokrat tetap solid hingga kini.
"Partai Demokrat itu solid dan bersatu, karena itu upaya untuk mengadudomba partai saya pastikan gagal," kata Anas usai acara nonton bareng film Soegija di Plaza Senayan, Jakarta, Jumat (15/6).
Menurut Anas, upaya pemecahan itu salah satunya datang lewat isu pelengseran dirinya. "Mereka berharap Demokrat tidak solid dan kacau lewat isu soal posisi saya. Mereka tidak akan bisa mengobrak-abrik Demokrat hanya lewat isu penggulingan diri saya," tandas Anas.
Sementara itu, soal adanya permintaan pihak-pihak tertentu agar dirinya mundur, Anas hanya menjawab singkat. "Dalam partai ada aturan main dan tanggungjawab," tutur Anas.
Pernyataan Anas soal Demokrat juga dipertegas Wakil Sekretaris Jenderalnya, Ramadhan Pohan. "Demokrat tetap solid hingga saat ini," terang Ramadhan yang turut hadir dalam konferensi pers.''
JAKARTA'' BAROMETER RAKYAT NEWS: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan,
lembaga survei harus ikut mendorong kemunculan tokoh baru pada Pemilu
2014 demi kemajuan demokrasi di Indonesia.Sayangnya menurut peneliti Perludem, Veri Junaedi, saat ini lembaga survei masih menyajikan tokoh yang itu-itu saja. “Tokoh lama, tidak ada yang baru,” kata dia dalam diskusi ‘Pemilihan Presiden 2014, Quo Vadis Partai Politik dan Lembaga Survei’ di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat 15 Juni 2012.
Menurut Veri, lembaga survei cenderung mengukur ketokohan seseorang dari sosialisasi dan publikasi media sehingga yang terbaca oleh survei dan publik akhirnya hanya tokoh-tokoh yang bisa banyak beriklan atau cukup sering muncul di tv.
“Misalnya survei Prabowo tinggi karena intensitas kampanyenya cukup tinggi. Begitu juga Partai NasDem,” kata Veri.
Seperti diketahui, sebelumnya hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate yang dirilis Rabu, 6 Juni 2012, menunjukkan Prabowo menempati peringkat teratas calon presiden dengan dukungan 25,8 persen dari total 2.192 responden.
Survei SSS tersebut dilakukan di 33 provinsi – mencakup 163 kabupaten dan kota – pada 14-24 Mei 2012, dengan margin of error 2,09 persen. “Survei melalui metode stratified random sampling dan teknik pengumpulan data dengan wawancara tatap muka pada responden,” kata Koordinator SSS, Muhammad Dahlan.
Perludem berpendapat, lembaga survei perlu mendorong munculnya tokoh baru karena partai politik sendiri belum bisa melakukan fungsi itu. Veri mengatakan, parpol yang notabene merupakan elemen penting dalam proses demokrasi ternyata belum bisa melakukan kaderisasi di internal partai meski sistem pemilu saat ini sudah terbuka.
“Kaderisasi di partai politik mesti ditingkatkan,” tegas Veri. Oleh karena itu, lanjutnya, parpol mesti didesak agar tidak hanya mengajukan elit partainya kepada masyarakat, namun juga harus membuka ruang untuk memunculkan tokoh potensial lainnya di luar partai.''(din/jar)
''Prabowo Ingin Cawapres dari Kalangan Muda''
DENPASAR'' BAROMETER RAKYAT NEWS: Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dipastikan akan diusung menjadi calon Presiden pada Pemilu 2014.
Ketua Umum Gerakan Rakyat Dukung Prabowo (Gardu Prabowo) Petrus Sunyoto, Kamis (14/6) malam, menegaskan bahwa Prabowo telah memiliki kriteria tertentu atas calon Wakil Presiden yang akan mendampinginya. "Cawapres yang diinginkan Pak Prabowo dari kalangan muda," kata Petrus usai menggelar pertemuan dengan jajaran pengurus DPD Gardu Prabowo Bali.
Kepastian itu disampaikan Petrus lantaran Prabowo menganggap tokoh yang saat ini mencuat ke permukaan terbilang tokoh tua. Sebut saja misalnya Jusuf Kalla (JK).
Petrus mengaku, saat hasil survei menunjukkan jika duet Prabowo-JK mendulang suara signifikan dari hasil survei, Prabowo menolak paket tersebut.
"Pak JK biar jadi Bapak Bangsa saja. Saya ingin tokoh muda," kata Prabowo seperti ditirukan Petrus.
Kendati begitu, Petrus belum mau membeber tokoh-tokoh muda yang sedang dibidik untuk mendampingi Prabowo. Yang pasti, tokoh muda tersebut sedang dalam proses pencarian.
"Pak Prabowo mengaku tidak akan bisa menyelesaikan masalah bangsa ini kalau tidak dibantu tokoh-tokoh muda," ungkap Petrus.
Mengenai batasan usia bagi tokoh muda yang dibidik, Petrus juga enggan mengungkapkannya.''(din/jar)
YOGYAKARTA'' BRN: Dukungan sejumlah kalangan untuk
kembali mencalonkan Jusuf Kalla sebagai calon presiden pada Pemilihan
Umum 2014 mendatang ditanggapi positif mantan Wakil Presiden itu. Hanya
saja, JK mengajukan syarat, yakni mendapat dukungan dan kepercayaan dari
masyarakat Indonesia, dan juga diusung partai politik."Pemilih kan masyarakat. Kalau didukung, tentu saya siap maju. Kita harus menghormati dukungan itu. Niat baik itu, tentu harus dibalas dengan niat baik pula," kata Jusuf Kalla di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (19/3).
Menurut JK, dirinya tak ingin maju menjadi salah satu kandidat presiden tanpa dukungan partai politik. Baginya, dukungan aprtai politik mutlak bagi calon presiden.
"Sekali lagi, saya siap maju kalau didukung masyarakat dan ada dukungan partai politik," tegas Kalla.
JK, adalah mantan Wakil Presiden Indonesia yang menjabat pada 2004 – 2009 dan Ketua Umum Partai Golongan Karya pada periode yang sama. JK menjadi Capres bersama Wiranto dalam Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan Hanura. Namun JK kalah dari pasangan SBY-Boediono.
Jusuf Kalla menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN. Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI yang ke-5). Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI yang ke-6, secara otomatis Jusuf Kalla juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang ke-10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.
Menyinggung soal penegakan hukum di Tanah Air, Kalla menilai, aparat penegak hukum Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk mengungkap kasus besar yang merugikan negara. Misalnya, Kasus Nazarudin, Bank Century dan cek pelawat yang diduga melibatkan mantan Deputi Senior Bank Indonesia Miranda S Goltom.
"Aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian harus segera menangani pekerjaan rumah menangani korupsi di Indonesia, khususnya kasus-kasus besar," kata Kalla
Kalla juga mengatakan, masyarakat harus mengawal kasus besar dan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum, khususnya KPK yang sedang menangani kasus korupsi besar di Indonesia. "Kasus-kasus besar ini dalam proses penyidikan KPK, kita tunggu saja hasilnya," kata Kalla.(sdh)
Pengamat: SBY Sudah Tak Nyaman dengan Kepemimpinan Anas
Jumat, 15 Juni 2012 | 17:10
Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat didampingi
Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie , Sekretaris Dewan Pembina Andi
Mallarangeng , Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen
Edhie Baskoro Yudhoyono bersiap memberikan pengarahan dan pembekalan
kepada para pengurus DPP dan DPD Partai Demokrat di pendopo kediaman
pribadi Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.FOTO : /Widodo S.
Jusuf/ANTARA
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dinilai sudah tak lagi nyaman dengan kepemimpinan Anas Urbaningrum di Demokrat.
Pasalnya, hingga kini status Anas terkait kasus hukum seperti Hambalang yang dituduhkan padanya belum menemui kejelasan.
"Kelihatannya SBY tidak nyaman lagi, Anas (Urbaningrum) memimpin partai Demokrat. Kenapa tidak nyaman, karena proses hukumnya sampai saat ini belum tuntas," kata pengamat politik Saleh P Daulay dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat (15/6).
Dia mengatakan, maksud SBY membuat Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) partai untuk menunjukkan, bahwa dia sebagai ketua dewan pembina masih memiliki otoritas yang kuat dan bisa mengumpulkan seluruh kader.
Kemudian, sikap SBY itu mengatakan, dia bisa saja melakukan delegitimasi terhadap posisi Anas sebagai ketua umum. "SBY dengan enak mengundang DPD dan DPP ke Cikeas," lanjutnya.
Dia menambahkan, dengan mengundang DPD dan deklarator, SBY tak hanya menunjukkan kekuatannya pada Anas juga pada publik. Menurutnya, SBY juga menghitung kekuatan Anas, karena yang bersangkutan bisa menang dalam kongres.
"SBY tidak perlu memberikan sinyal khusus kepada Anas, karena yang diperlukan SBY adalah bagaimana publik mengetahui saya masih punya kuasa," kata dia.
Akhir Agustus, 5000 Kader Selamatkan Partai Demokrat
Jumat, 15 Juni 2012 | 13:28
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (sumber: Jakarta Globe)
Setelah pertemuan di Hotel Sahid yang sudah berlangsung dua hari pada pekan ini, Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat akan kembali berkumpul pada Agustus mendatang.
Pertemuan tersebut tak hanya dihadiri anggota FKPD, namun juga kader-kader partai di seluruh Indonesia yang diprediksikan mencapai 5.000 orang. Pertemuan akbar ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.
"Jadi tentatif tanggal 30 Agustus, tanggal yang sementara disetujui SBY. Rencananya akan dihadiri para pendiri dan deklarator di tingkat propinsi, kabupaten, kota, kami perkirakan ada sekitar 3000 orang," kata salah satu pendiri Demokrat, Ventje Rumangkang, saat dihubungi wartawan, Jumat (15/6).
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberi pengarahan dan akan dihadiri oleh sejumlah menteri.
Delegasi pendiri dan deklarator Partai Demokrat se Indonesia yang berjumlah 3.000 kader itu nantinya akan berkabung dengan kader Demokrat di sekitar Jabodetabek sekitar 2.000 orang. Sehingga menurut Ventje pertemuan tersebut bisa dihadiri hingga 5.000 orang.
"Agendanya bagaimana dalam rangka mengumpulkan teman-teman lama yang pada tahun 2001 hingga 2005 mereka begitu berada paling depan jadi dalam rangka usaha membesarkan partai," kata Ventje. "Teman-teman menjadi ujung tombak 7,5 persen, hanya dengan menjual figur SBY," lanjutnya.
Bertolak dari keinginan bersih-bersih dalam partai tersebut, kata Ventje, komponen Demokrat harus berkonsolidasi mengembalikan citra Partai Demokrat. "Dengan memperbaiki tentu harusnya bersih-bersih orang yang terkena kasus hukum, kami harapkan elektabilitas naik," imbuhnya.
Sebelumnya, Sekjen FKPD Sutan Batoegana dalam kesempatan berbeda di gedung Parlemen juga menyatakan akan ada hingga tiga ribuan orang dalam acara FKPD Agustus mendatang. "Nanti semua datang, tak hanya FKPD anggota-anggota DPR yang lama juga," kata Sutan Batoegana. Dia mengatakan, FKPD ini merupakan forum resmi dalam Partai Demokrat sehingga kegiatannya akan berkelanjutan.
Ibu Ani Siap Jalani Operasi Syaraf Leher
Jumat, 15 Juni 2012 | 14:17
Ibu Negara Ani Yudhoyono (sumber: Antara Foto)
Ibu Negara Ani Yudhoyono telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan siap untuk menjalani operasi syaraf di bagian tulang leher esok hari waktu Amerika Serikat (AS).
Ibu Ani saat ini sudah berada di Allegheney General Hospital, Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan perkembangan terakhir kondisi per tanggal 14 Juni mulai pukul 09.05-12:10 waktu setempat dan16.35-18.00 waktu setempat telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.
"Hasilnya baik dan tim dokter dari Allegheney General Hospital menyatakan Ibu Negara siap diambil tindakan besok pagi pukul 07.30 waktu setempat," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, hari ini.
Julian meminta kepada masyarakat untuk turut mendoakan agar operasi berjalan lancar dan sukses.
Ibu Ani bertolak ke Pittsburgh pada Rabu (13/6) bersama rombongan kecil ditemani putra bungsunya Edhie Baskoro Yudhoyono dan Kepala Tim Dokter Kepresidenan Dr. Aris Wibudi.
Hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta rombongan berangkat untuk melakukan kunjungan kerja ke Meksiko, Brazil dan Ekuador. Sebelum rangkaian kunjungan ke Amerika Selatan, SBY akan mampir ke Pittsburgh menjemput Ibu Ani untuk bersama-sama melakukan perjalanan ke Amerika Selatan.
Rombongan Presiden akan kembali ke Tanah Air pada tanggal 26 Juni 2012.
Jumat, 15 Juni 2012 | 11:14
Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Max Sopacua (sumber: Antara)
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menilai isi pidato Ketua Dewan Pembina Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak hanya ditujukan bagi seorang saja seperti Anas Urbaningrum. Namun, juga bagi seluruh kader partai.
"Saya kira kepada siapa saja," kata Max Sopacua melalui pesan elektronik, hari ini.
Dia mengatakan, proses bersih-bersih dalam partai Demokrat sedang dilakukan. Namun untuk status hukum, partai menyerahkan sepenuhnya pada proses di lembaga penegak hukum.
"Maksud beliau untuk percepatan pembersihan," lanjut anggota Komisi I ini lagi.
Hal tersebut disampaikan Max menyusul pidato presiden SBY beberapa hari lalu yang meminta agar kader bermasalah hukum mundur dari partai.
Saat ini sejumlah kader partai Demokrat menjadi terpidana dan tersangka kasus korupsi. Mereka adalah eks bendahara umum, Muhammad Nazaruddin, dan Angelina Sondakh yang sedang mendekam di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain mereka, nama Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng juga saat ini terseret dalam kasus Hambalang.
Max mengatakan, partainya sudah memiliki mekanisme tertentu terkait proses pengunduran diri kader Demokrat. "Proses hukum sudah kami jalankan tapi selama ini proses di partai juga berjalan," kata dia.
DPR Pastikan Aria Bima Bukan Pria dalam Video Syur
Kamis, 14 Juni 2012 | 19:36
Foto Karolin Margret Natasa yang diunggah di www.skandal.kilikitik.net
Badan Kehormatan (BK) DPR memastikan pemeran pria dalam video adegan seks diduga melibatkan anggota DPR bukanlah Aria Bima, Politisi PDI Perjuangan dan Wakil Ketua Komisi VI DPR.
"Pimpinan BK sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR. Dalam surat itu pimpinan BK menyimpulkan video itu dipastikan pemeran laki-lakinya bukan Aria Bima," kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, di Jakarta, hari ini.
Tetapi untuk pemeran perempuannya, kata Priyo, BK belum dapat menyimpulkannya.
Priyo mengakui saksi ahli yang dipanggil BK untuk menelisik video itu masih berbeda sikap. Ada saksi ahli yang mengatakan mirip anggota DPR berinisial KMN, sementara saksi ahli lain menyatakan itu berbeda.
"Karenanya kita dukung bila BK meminta polisi mengusut lebih lanjut agar ada analisis forensik. BK juga meminta penyebar video itu ditangkap karena menurunkan derajat anggota DPR segera diusut dan dijerat UU ITE," tutur Priyo.
Bamsoet: Pernyataan SBY Hina Partai lain
Kamis, 14 Juni 2012 | 17:30
Anggota DPR dari
F-PG Bambang Soesatyo saat usai menemui Komisioner KPK terkait
perlindungan hukum bagi pengusaha, beberapa waktu lalu. (sumber:
Antarafoto)
Wakil Bendahara Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai pernyataan Ketua Dewan pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal "minimnya" korupsi di Partai Demokrat (PD) adalah sebuah hinaan bagi politisi partai lain.
"Statement dia, walaupun membesarkan hati para kader partainya, namun di dalam pidatonya menuduh, mengklaim dan menghina partai lain. Padahal, publik tahu justru Demokrat-lah yang tengah dirundung persoalan korupsi besar-besaran, karena melibatkan pucuk pimpinan Demokrat," kata Bamsoet, sapaan akrab politikus Golkar itu, di Jakarta, hari ini.
Soal data korupsi yang dibacakan SBY sebagai dasar pernyataannya, Bambang mempertanyakan asal dan validitas data tersebut. Menurutnya, cara yang digunakan SBY demikian itu tidak akan memberikan pelajaran baik kepada masyarakat.
Karena dengan menghimbau seperti itu, lanjut Bamsoet, artinya bahwa SBY memaklumi ada tindak-tanduk kadernya yang korupsi. "Saya kira yang terpenting bagi SBY adalah introspeksi diri ke internal partainya," tegas dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berkilah tidak hanya partainya yang terlibat kasus korupsi. Dirinya membela diri dengan mengatakan korupsi yang dilakukan PD terhitung kecil, jika dibandingkan dengan partai politik lainnya.
Menurut SBY, dari sumber-sumber yang sah, pada kasus korupsi DPRD Provinsi tahun 2004-2012, ada 3.9 persen oknum PD yang melakukan tindakan korupsi. Angka ini menempati peringkat kelima dengan presentase empat partai lainnya, peringkat pertama 34.6 persen, 24.6 persen, 9.2 persen dan, 5.3 persen.
Selain itu pada kasus korupsi DPRD tingkat Kabupaten/Kota Tajun 2004-2012 oknum Demokrat yang melakukan korupsi sebanyak 11.5 persen, urutan ketiga setelah dua parpol dengan tindak korupsi 27 persen dan 14.4 persen.
Sedangkan untuk korupsi pada tingkat menteri, DPR RI, gubernur, bupati dan wali kota Demokrat juga di urutan ketiga dengan 8.6 persen, di bawah dua partai politik yang melakukan 33.7 persen dan 16.6 persen.
SBY merasa PD mengalami pemberitaan yang tidak adil, dibandingkan dengan partai lainnya. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh kader untuk konsisten dalam memberantas kasus korupsi.
Priyo: Semoga SBY Cuma Keseleo Lidah
Kamis, 14 Juni 2012 | 18:51
Priyo Budi Santoso (sumber: Ist)
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya keseleo lidah ketika menyatakan bahwa gradasi korupsi di Partai Demokrat (PD) masih berada di bawah partai lainnya.
"Saya harap itu hanya slip of tongue," kata Priyo, kepada wartawan, di Jakarta, hari ini
Menurut dia, ada yang tidak lazim dari pidato Yudhoyono dan cenderung agak mengagetkan bagi partai lain. Priyo berkisah bahwa pernyataan SBY biasanya bijak dan santun.
Priyo pun berharap SBY lebih baik berposisi sebagai figur yang memiliki citra baik seperti selama ini. "Dugaan saya itu karena beban yang berat terkait berbagai kasus yang melilit Partai Demokrat," tandas Wakil Ketua DPR itu.
Pekan Lingkungan Hidup Indonesia Mulai Digelar di JCC
Kamis, 14 Juni 2012 | 16:14
Menteri Negara Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya (sumber: Antara)
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kembali gelar Pekan Lingkungan Hidup Indonesia (PLI) 2012 dengan tema "Ekonomi Hijau: Ubah Perilaku, Tingkatkan Kualitas Lingkungan", mulai 14 hingga 17 Juni mendatang, di Jakarta Convention Center.
“Tema kali ini mengedepankan soal ekonomi hijau yang bermakna potensi kuat baik individu maupun kelompok untuk ubah pola konsumsi ke perubahan perilaku berkesinambungan. Ekonomi hijau akan menjamin pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan, menjaga ketimpangan pengelolaan sumber daya alam tetapi tetap jaga lingkungan hidup,” kata Menteri Lingkungan Hidup (Men-LH), Balthasar Kambuaya, dalam pembukaan Pekan Lingkungan Hidup (PLI) 2012, di Jakarta, hari ini.
Menurut Batlhasar, konsep PLI mengusung zero waste yang menjanjikan bahwa tidak ada sampah yang keluar dari lokasi. “Saat penutupan nanti, kami akan umumkan berapa sampah yang keluar dan nilai ekonomisnya,” jelas dia.
Batlhasar menambahkan bahwa PLI 2012 diikuti oleh 192 peserta, 133 dari swasta, 47 propinsi, empat kementerian, empat LSM, dua institusi internasional, dan satu stand SIKIB (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu). PLI 2012 juga akan menampilkan pameran eco-creative, eco driving, hingga green music festival.
Forum Deklarator Dianggap Perusak Demokrat
Kamis, 14 Juni 2012 | 15:17
Ketum DPP Partai
Demokrat Anas Urbaningrum berbincang dengan Sekjen Edhie Baskoro
Yudhoyono sebelum acara silahturahim pengarahan dan pembekalan Ketua
Dewan Pembina Partai Demokrat SBY kepada para pengurus DPP dan DPD
Partai Demokrat di pendopo kediaman pribadi Puri Cikeas, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat. FOTO : Widodo S. Jusuf/ANTARA
Upaya dan manuver Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (PD) dinilai tidak lazim dan merusak pembentukan partai modern. Prinsip politik santun yang menjadi motto PD dipertanyakan.
Penilaian itu disampaikan Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, di Jakarta, hari ini.
Dalam organisasi modern, kata Ray, tak ada diatur AD/ART partai soal mekanisme pertemuan dewan pembina partai dengan para deklarator yang sudah berada di luar partai.
Ray menjabarkan, dari sisi legitimasi hukum, FKPD tidak ada dalam struktur partai, sehingga motif politik antara lain upaya untuk menyingkirkan Anas, sangat kental, meskipun tokoh-tokoh FKPD membantahnya.
Terkait legitimasi FKPD, menurut Ray, forum itu sah-sah saja sebatas ajang pertemuan. Namun mereka tak boleh mendesakkan pemunduran seorang ketua umum partai.
"Justru mereka membuat masalah baru. Apa yang mereka lakukan itu tak elok. Mereka telah membuat prinsip partai modern dan demokratis jadi rusak. Prinsip politik santun dan demokratis menjadi dusta. Yang ada hanya politik ademokratis," ungkap dia.
Ray juga mengingatkan sosok pendiri seperti Vence Rumangkang yang menginisiasi FKPD, sudah pernah keluar dari PD dan membentuk partai baru. "Itu sudah tambahan masalah. Eh malah dalam pertemuan-pertemuan itu ada pembicaraan soal melengserkan ketua umum," ujar Ray.
Ditambahkan Ray, Anas adalah ketua umum sah yang dipilih berdasarkan Kongres partai. Secara hukum, posisi Anas masih bisa bertahan karena hanya melalui kongres seseorang bisa diangkat atau diturunkan sebagai ketum. "Dari perspekti hukum dan legal formal, posisi Anas sah," tandasnya.
PDI-P Tak Merasa Disindir SBY Soal Ranking Parpol Korupsi
Kamis, 14 Juni 2012 | 13:32
Logo PDIP (sumber: Antara)
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung menyatakan partainya tak merasa disindir oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyatakan korupsi Partai Demokrat (PD) masih kecil dibanding korupsi partai lain.
Pramono mengatakan pihaknya tak mau berpretensi soal pantas tidaknya SBY, sebagai seorang presiden, mengatakan hal demikian di depan publik.
"Tapi kita tak merasa disindir," kata Pramono, Kamis (14/6).
Ia mengatakan, persoalan korupsi jadi persoalan bangsa secara kolektif, bukan persoalan partai. Walaupun SBY berbicara dalam konteks Ketua Dewan Pembina Demokrat, namun jabatannya sebagai presiden juga melekat.
Menurut Wakil Ketua DPR itu, pernyataan SBY bisa diartikan sebagai ajakan menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Sehingga, dirinya justru melihat bahwa apa yang disampaikan SBY seharusnya menjadi sebuah sikap kolektif semua partai. Apalagi persoalan korupsi sekarang ini memang sudah terjadi pada lingkaran orang yang berada di lembaga kekuasaan tingggi negara.
"Kalau memang ada, tidak perlu kemudian dibuat ranking dalam partai. Kalau saya pribadi, lawan saja bersama-sama. Itu jadi sikap bersama," kata Pramono.
SBY berkilah tidak hanya partainya yang terlibat kasus korupsi. Dia membela diri dengan mengatakan korupsi yang dilakukan PD terhitung kecil dibandingkan partai lainnya.
Menurut SBY, dari sumber-sumber yang sah, pada kasus korupsi DPRD provinsi tahun 2004-2012, ada 3,9 persen oknum PD yang melakukan tindakan korupsi.
Angka ini menempati peringkat kelima dengan presentase empat partai lainnya, peringkat pertama 34.6 persen, 24.6 persen, 9.2 persen dan, 5.3 persen.
Selain itu, pada kasus korupsi DPRD tingkat Kabupaten/Kota tajun 2004-2012 oknum Demokrat yang melakukan korupsi sebanyak 11.5 persen, urutan ketiga setelah dua parpol dengan tindak korupsi 27 persen dan 14.4 persen.
Sedangkan untuk korupsi pada tingkat menteri, DPR RI, gubernur, bupati dan walikota Demokrat juga di urutan ketiga dengan 8.6 persen, di bawah dua partai politik yang melakukan 33.7 persen dan 16.6 persen.
Marzuki Alie: Sindiran SBY untuk Angie Mundur dari DPR
Kamis, 14 Juni 2012 | 12:08
Wakil Ketua Dewan Pembina Parta Demokrat dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. FOTO : Afriadi Hikmal/Jakarta Globe
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Marzuki Alie, menilai bahwa pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pertemuan dengan Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Demokrat, soal kader yang sebaiknya mundur bila jadi tersangka, ditujukan kepada Angelina Sondakh, bukan terhadap Ketua Umum Anas Urbaningrum.
Menurut Marzuki, sama sekali tak ada sinyal-sinyal SBY hendak mendongkel Anas. Bagi Ketua DPR itu, PD adalah partai yang mengusung karakter bersih, cerdas, dan santun. Pernyataan SBY itu sendiri adalah pernyataan normatif dan tak ada sesuatu yang aneh.
"Saya setuju. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka lebih baik mengundurkan diri, prinsip saya seperti itu," kata Marzuki di Jakarta, hari ini.
"Jelas menyasar ke Angie?" tanya wartawan.
"Iya, (makanya lebih baik Angie) mengundurkan diri saja," jawab Marzuki.
Menurut Marzuki, SBY hanya menekankan bahwa yang yang terlibat kasus korupsi berarti tidak siap bekerja dengan bersih, dan tidak siap membangun karakter yang santun. Karenanya, lebih baik keluar saja dari Partai Demokrat.
"Kalau sudah tersangkut ya berhenti saja. Tidak usah minta diberhentikan. Ya kita kan harus berbasiskan hukum juga," kata Marzuki.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada kader yang tidak sesuai dengan garis politik partai, untuk secara sukarela mengundurkan diri. Hal itu diungkapkannya saat membuka Silaturahim Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (13/6) malam.
Wa Ode Yakin Permainan Badan Anggaran Terungkap
13 Jun 2012 at 12:50pm
JAKARTA' BAROMETER RAKYAT NEWS: Tersangka kasus suap Dana
Penyesuaian Infrastruktur Daerah Wa Ode Nurhayati yakin permainan
anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat akan terungkap lewat proses
pemeriksaan saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Jakarta. Dakwaan yang dibuat jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri
sama sekali tidak memuat nama-nama pimpinan Badan Anggaran DPR.
“Kami akan mengajukan eksepsi (nota
keberatan atas dakwaan). Kalau nanti ditolak, biarkan saksi yang akan
mengungkap permainan di Badan Anggaran,” kata pengacara Nurhayati, Wa
Ode Nur Zainab, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 13 Juni 2012.
Zainab yakin permainan anggaran akan
terkuak karena yang membeberkan kecurangan itu dalam penyidikan bukan
cuma kliennya, tetapi juga saksi lain. “Kalau (keterangan) dari Ibu
Nurhayati itu orang akan melihatnya sebagai pembelaan diri sendiri.
Kalau saksi-saksi akan mengarah pada permainan pimpinan Banggar,”
ujarnya.
Nurhayati berharap dalam sidang nantinya
Menteri Keuangan Agus Martowardojo bersedia memberikan keterangan
sebagai saksi meringankan. Sebab, Agus dinilai tahu soal daftar daerah
penerima DPID yang disodorkan DPR. Daerah-daerah yang ada dalam daftar
tersebut tidak sesuai dengan yang disepakati pemerintah dengan DPR dalam
rapat.
“Pak Menkeu nyata-nyata mengetahui
adanya satu perbuatan, pelanggaran, dan dalam hukum acara kita
diperbolehkan hakim memanggil seseorang, baik itu atas permintaan
penasihat hukum, penuntut umum, dan hakim sendiri,” ujarnya. “Apalagi
surat Menkeu sudah diperiksa, jadi wajar menterinya dihadirkan.”
Ketua DPR Marzuki Alie juga akan diminta
Nurhayati menjadi saksi dalam persidangannya. Alasannya, perkara suap
DPID bermula setelah Marzuki meminta Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan membuka rekening Nurhayati. Menurut Zainab, tindakan
itu melanggar hukum dan undang-undang.
Nurhayati dijerat pasal suap dalam
Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan pasal pencucian uang. Ia diduga
menerima Rp 6,9 miliar dari Fahd dan kader Golkar lainnya, Haris Andi
Surahman. Sogokan itu diberikan Fahd dan Haris agar mendapat proyek di
tiga kabupaten di Aceh, yakni Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah,
serta Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
Kesepakatan semula, Nurhayati akan
memperjuangkan daerah tersebut agar masing-masing mendapatkan alokasi
anggaran DPID sebesar Rp 40 miliar. Namun belakangan, hanya Aceh Besar
yang terealisasi Rp 19,8 miliar dan Bener Meriah Rp 24,75 miliar. Fadh
dan Haris kemudian menagih Nurhayati agar mengembalikan uang.
Nurhayati yang pernah dikonfirmasi
mengatakan telah mengembalikan uang tersebut. Bahkan, dia menyebutkan
pemberian uang itu sebagai bentuk percobaan penyuapan. Namun sumber
Tempo mengatakan uang yang dikembalikan Nurhayati hanya sekitar Rp 4
miliar.''(din/jar)
Pro Jakarta Protes Larangan Kampanye di Pasar
Rabu, 13 Juni 2012 | 10:31
Bakal Calon Wakil
Gubernur DKI Jakarta Nono Sampono menemui pedagang para pedagang di
Pasar Cikini, Jakarta. FOTO: ANTARA/Dhoni Setiawan
Pernyataan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya Djangga Lubis yang melarang calon gubernur DKI berkampanye di pasar tradisional Jakarta ditanggapi oleh kalangan Profesional Jakarta. Perkumpulan yang anggotanya terdiri dari kalangan profesional kelas menengah di Jakarta yang mendukung Jokowi-Ahok menjelaskan larangan itu merupakan pembodohan terhadap masyarakat yang ingin mengenal calon gubernur.
“Kami kira ada yang memerintahkan Pak Djangga Lubis mengeluarkan statement itu. Bisa jadi dari Incumben,” sebut Ketua Pro Jakarta Bimo Nugroho kepada BRN Rabu (13/6).
Bimo menjelaskan, calon gubernur pasti berkampanye di pasar-pasar untuk menawarkan program ekonominya kepada pedagang dan pembeli secara langsung. Dengan pendekatan langsung, maka masyarakat pasar dapat langsung menilai apakah program yang ditawarkan itu efektif atau tidak. Untuk itu, Profesional Jakarta tetap mendukung bahwa pasar merupakan salah satu tempat sosialisasi cagub dalam berkampanye.
“Di pasarlah, calon gubernur mengenal rakyat kecil secara langsung dan mensosialisasikan programnya,” timpal Bimo dalam pernyataan tertulisnya.
Kemarin Djangga di Jakarta menyatakan menjelang Pemilukada DKI 2012, pasar tradisional menjadi primadona, salah satu lokasi yang seksi untuk bersosialisasi menyampaikan janji-janjinya. Buktinya, semua kandidat datang ke pasar. Siapa pun boleh datang ke pasar, tapi ada aturan kampanye di pasar tidak diperbolehkan.
Karena itu, PD Pasar Jaya mengawasi para kandidat yang akan menggunakan pasar tradisional sebagai tempat kampanye. Pasar tradisional merupakan tempat yang netral dari kegiatan politik.
"Kami akan memperketat pengawasan kami," ujarnya.
Djangga menyesalkan tingkah sejumlah cagub dan cawagub yang telah melakukan sosialisasi dengan berkunjung ke pasar tradisional sekaligus memberikan janji yang tidak mungkin ditepatinya saat terpilih menjadi pemimpin Jakarta mendatang.
Salah satu janji yang sering diucapkan para kandidat, yaitu akan menggratiskan biaya administrasi yang telah ditentukan saat ini. Seperti biaya sewa kios, biaya listrik, air dan telepon serta kebersihan.
"Janji itu sangat mustahil dilaksanakan. Itu pasti tidak bisa. Sehebat apa pun gubernurnya, tidak bisa menggratiskan biaya pengelolaan pasar tradisional,"imbuhnya.
Cagub Dilarang Kampanye di Pasar Tradisional
Selasa, 12 Juni 2012 | 17:59
Bakal Calon
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodomengamati produk tas kulit di Pasar
Ular, Kebon Bawang, Jakarta Utara. FOTO: Yudhi Mahatma/ANTARA
Meski waktu kampanye belum dimulai, tetapi sudah cukup banyak para calon gubernur dan wakil gubernur (cagub dan cawagub) melakukan sosialisasi diri ke pasar-pasar tradisional. Padahal, pasar tradisional merupakan salah satu area yang dilarang dijadikan sebagai tempat kampanye.
"Menjelang Pemilukada DKI 2012, pasar tradisional menjadi primadona, menjadi salah satu lokasi yang seksi untuk bersosialisasi menyampaikan janji-janjinya. Buktinya, semua kandidat datang ke pasar. Siapa pun boleh datang ke pasar, tapi ada aturan kampanye di pasar tidak diperbolehkan," kata Dirut PD Pasar Jaya Djangga Lubis, Jakarta, Selasa (12/6).
Karena itu, lanjutnya, PD Pasar Jaya akan mengawasi para kandidat yang akan menggunakan pasar tradisional sebagai tempat kampanye. Pasar tradisional merupakan tempat yang netral dari kegiatan politik. "Kami akan memperketat pengawasan kami," ujarnya.
Djangga menyesalkan tingkah sejumlah cagub dan cawagub yang telah melakukan sosialisasi dengan berkunjung ke pasar tradisional sekaligus memberikan janji yang tidak mungkin ditepatinya saat terpilih menjadi pemimpin Jakarta mendatang.
Salah satu janji yang sering diucapkan para kandidat, yaitu akan menggratiskan biaya administrasi yang telah ditentukan saat ini. Seperti biaya sewa kios, biaya listrik, air dan telepon serta kebersihan.
"Janji itu sangat mustahil dilaksanakan. Itu pasti tidak bisa. Sehebat apa pun gubernurnya, tidak bisa menggratiskan biaya pengelolaan sebuah pasar tradisional,"imbuhnya.
Itu disebabkan pengelolaan pasar tradisional di Jakarta berbeda dengan di daerah lain. Bila di daerah lain, pengelolaan pasar tradisional di bawah koordinasi sebuah dinas, maka di Jakarta, pengelolaan berada pada kendali PD Pajar Jaya, yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) DKI.
Status BUMD DKI ini membuat pengelolaan aset pun dipisahkan. Tidak hanya itu, setiap tahunnya PD Pasar Jaya justru harus memberikan setoran sebesar 40 persen dari laba bersih setiap tahunnya ke pos anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kalau digratiskan, dari mana kami mendapatkan laba bersih? Lalu kami juga tidak bisa memberikan setoran ke PAD sebesar 40 persen dari laba bersih. Artinya kami melanggar peraturan yang telah menetapkannya seperti itu. Kalau itu terjadi, maka harus dirubah peraturannya. Lalu dari mana kami mengelola aset yang selama ini kami biayai sendiri," cetusnya.
Djangga meminta para kandidat lebih bijaksana dalam memberikan janji kepada para pedagang pasar. Sehingga tidak menjerumuskan para pedagang pada janji-janji yang tidak benar, dan akhirnya mengecewakan mereka.
Asisten Manager Divisi Humas PD Pasar Jaya, Yohanes Daramonsidi, mengungkapkan pada 2011 pihaknya menyumbangkan PAD ke Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 24 miliar. Sementara untuk tahun ini, ditargetkan bisa menyumbang PAD sebesar Rp 26 miliar.
"Setiap tahun, setoran 40 persen ke PAD selalu meningkat. Tercermin dari posisi setoran PAD tahun 2012 lebih tinggi Rp2 miliar dari setoran PAD pada tahun 2011," paparnya.
Dasar Hukum Pedoman Pemungutan Pemilukada DKI Bukan SK
Selasa, 12 Juni 2012 | 06:00
Ketua Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Dahliah Umar didampingi
anggota KPUD Sumarno ), Aminullah dan Suhartono memimpin rapat pleno
penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 di
Jakarta.FOTO: ANTARA
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menyatakan pedoman pemungutan dan penghitungan suara tidak dalam bentuk surat keputusan (SK) melainkan berupa surat edaran (SE). Kondisi ini berarti pedoman tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat.
"Surat edaran itu sudah dibuat dan akan disosialisasikan kepada Komite Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di lima wilayah kota dan satu kabupaten," kata Ketua Pokja Pendaftaran Pemilih KPU Provinsi DKI, Aminullah di KPU DKI Jakarta, Senin (11/6).
Menurut Aminullah, meski berbentuk SE, tidak akan mematahkan keberadaan pedoman tersebut sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Khususnya untuk mencegah pemilih ganda atau pemilih yang menggunakan suaranya dua kali.
“Keputusan berbentuk SE, tidak mengurangi kekuatannya untuk dijadikan payung hukum. Sebab, kebijakan memisahkan dan menandai pemilih ganda fiktif bukan untuk merubah peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Melainkan masuk dalam kategori penambahan klausul hukum dalam SK yang lama,” papar dia.
Surat Suara Mulai Dicetak
Meski pedoman pemungutan dan penghitungan suara masih sebatas SE, KPU DKI tetap menjalankan pencetakan surat suara sesuai rencana. Surat suara akan dicetak di Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur oleh PT Balai Pustaka. Ditargetkan pencetakan surat suara sudah rampung pada Rabu (20/6), sehingga bisa mulai didisitribusikan pada Kamis (21/6) ke seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
KPU DKI juga menjelaskan seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) sudah menyetujui nama dan foto yang akan ditulis dalam surat suara yang akan dicetak. Dari enam pasangan calon, hanya tiga pasangan calon yang tidak mencantumkan gelarnya lengkap. Salah satunya adalah calon gubernur incumbent Fauzi Bowo tidak mencantumkan gelarnya.
Dari berkas yang sudah ditandatangani masing-masing pasangan calon, terlihat calon incumbent Fauzi Bowo tidakmenggunakan gelar apapun di surat suara. Meski memiliki gelar Doktor-Ingenieur dari Technische Universität Kaiserslautern, Jerman.
Pasangan nomor 1 ini hanya menggunakan nama Fauzi Bowo- Nachrowi Ramli. Foto kedua pasangan ini menggunakan pakaian hitam dan peci. Kemudian pasangan nomor 2, bertuliskan gelar lengkap, yakni Mayjend TNI(Purn) Drs. H. Hendardji Soepanji SH- Ir. H Achmad Riza Patria MBA.
Lalu pasangan nomor 3 juga mencantumkan gelarnya, yakni Ir. H Joko Widodo- Ir Basuki Tjahaja Purnama MM (Ahok) dengan foto mengenakan baju kotak-kotak. Hanya pasangan nomor 4 yang paling singkat, yakni Hidayat- Didik.
Selanjutnya, pasangan nomor urut 5 mencantumkan Faisal B- Biem T Benyamin. Dan pasangan nomor 6 bertuliskan H. Alex Noerdin- Letjen TNI (Marinir) Purn H. Nono Sampono.
“Pasangan cagub nomor 5, sesuai KTP bernama Faisal Batubara, bukan Faisal Basri. Jadi di surat suara dia hanya mencantumkan Faisal B saja. Artinya, seluruh pasangan calon bebas mencantumkan namanya di surat suara asalkan sesuai dengan KTP masing-masing,” kata Aminullah.
Diungkapkannya, berdasarkan aturan KPU Pusat, jika pasangan calon lebih dari lima calon, maka gambar di surat suara diwajibkan dibuat dalam dua baris. Artinya, dengan dua baris, maka surat suara akan menampilkan tiga pasangan dibagian atas, dan tiga pasangan di bagian bawah.
Foke: Iklan HUT DKI dI Bioskop Bukan Kampanye
Selasa, 12 Juni 2012 | 15:31
Fauzi Bowo (sumber: Jakarta Globe)
Calon Gubernur incumbent, Fauzi Bowo (Foke), menolak tudingan kampanye gelap yang dialamatkan kepada dirinya, terkait iklan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke 485 di berbagai media.
Foke menegaskan bahwa iklan tersebut murni disajikan dirinya untuk Jakarta. Apalagi, posisi Foke masih sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Pada dasarnya kalau Jakarta ulang tahun, intinya semua warga merasa bersyukur kan," ungkap Foke di rumah dinasnya, Jl. Teuku Umar No. 7, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/6).
Sekedar mengingatkan iklan HUT DKI ke 485 telah banyak tersiar di berbagai perangkat media baik cetak maupun elektronik. Tidak tanggung-tanggung, iklan HUT DKI tersebut juga kerap muncul pada bioskop 21 Cineplex sebelum film diputar.
Diah Putri, salah satu pengunjung bioskop, mengaku cukup terganggu dengan adanya iklan tersebut. Ia menuturkan, pada akhir pekan lalu dirinya menyaksikan dua film sekaligus di bioskop Semanggi 21. Dan, pada setiap film dimulai, diawali dengan iklan HUT Jakarta terlebih dahulu.
"Masa setiap sebelum film dimulai harus lihat iklan itu dulu," ujarnya.
"Isi iklannya ya tentang keberhasilan BKT, Busway, Kesehatan Gratis, Pendidikan Gratis dan Mass Rapid Transportation, rasa-rasanya itu lebih mirip seperti kampanye," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Foke menegaskan bahwa iklan tersebut bukanlah bentuk kampanye.
"Kalau dilihat dari performance indikator Jakarta, semua di atas rata-rata, pendapatan kita di atas US$10 ribu. APBD kita juga naik hingga Rp41 triliun, jadi perhatikan dengan benar iklan itu" klaim Foke.
Politikus PDIP Minta Kepala BPN Baru Benahi Manajemen
Selasa, 12 Juni 2012 | 21:54
Logo BPN (sumber: bpn.go.id)
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo berharap Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang baru dapat membereskan masalah manajemen di lembaga tersebut.
"Saya sih siapa pun yang dipilih itu urusan presiden, tapi kami harapkan performa orang yang memimpin itu benar-benar nampak ketika DPR mengahadapi situasi banyaknya koflik-konflik pertanahan yang muncul," kata Ganjar, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (12/6).
Komisi II disebutnya mendapat laporan tak resmi bahwa selama Joyo Winoto memimpin, banyak persoalan manajemen internal di BPN. Namun, para pegawai BPN tak berani melaporkan kepada Komisi II karena kuatir para pelapor akan ketahuan oleh Joyo.
"Banyak masukan juga dari internal BPN bahwa manajemen BPN itu amburadul, tapi enggak ada yang berani ngomong karena banyak siluman dan hantu belau di DPR," katanya.
Komisi II, kata Ganjar, menyurati presiden dan meminta agar Joyo dievaluasi. Isu penggantian Joyo Winoto sebagai kepala BPN menurut Ganjar bukan hal baru, namun baru direalisasikan.
"Tapi yang jelas DPR sampai menyurati presiden untuk mengevaluasi pengelolaan manajemen di BPN, itu sudah lama," kata Ganjar.
Sebelumnya dikabarkan presiden berencana mengganti kepala BPN, Joyo Winoto. Nama Hendarman Supanji menjadi salah satu calon kuat.
Ganjar melanjutkan, Komisi II berharap kepala BPN yang baru responsif menindaklanjuti problem agraria.
"Taruhlah kalau misal pak Hendarman (Supandji), kan mantan jaksa agung mudah-mudahan mengerti persis bagaimana penanganan konflik," kata Ganjar.
SBY Tak Akan Berani Copot Anas
Selasa, 12 Juni 2012 | 21:27
Presiden yang juga
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan)
berjalan melintas di depan para pengurus Dewan Pembina Partai Demokrat
masa bakti 2010-2015 seusai pengucapan janji dan sumpah jabatan di
Raffles Hills, Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu (10/7/2010) (sumber:
Antara)
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap tak akan berani mencopot Ketua Umum Anas Urbaningrum. Meski, Anas terus terjerat kasus korupsi Hambalang, yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya rasa SBY akan lebih banyak tidak beraninya daripada berani (mencopot)," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah saat dihubungi melalui telepon, Selasa malam (12/6).
Menurutnya, karakter SBY yang peragu dan penuh kehati-hatian akan sulit untuk mengganti Anas. "Dengan sikap keragu-raguan dan ingin tampil cantik saya rasa tidak akan berani," kata dia lagi.
Padahal, lanjutnya, pencopotan Anas akan menaikkan popularitas partai pemenang Pemilu 2009 tersebut. Sebab, jika Anas tidak dilengserkan, maka publik menilai jika Demokrat melindungi para koruptor.
"Membiarkan Anas di partai seperti memelihara partai yang sakit. Menurunkan Anas memang akan sedikit melukai, tapi untuk menyembuhkan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai ini," paparnya.
Lebih lanjut Iberamsjah mengatakan bahwa selain Anas, sejumlah elite Demokrat yang ditengarai kasus hukum, seperti Andi Mallarangeng juga sepatutnya dicopot. Demokrat, seharusnya tak perlu takut adanya serangan balik dari elite-elite yang dilengserkan.
Tanpa adanya perubahan dalam tubuh Demokrat, maka partai tersebut diperkirakan akan ditinggalkan pemilih pada Pemilu mendatang.
"Serangan balik apa yang bisa dilakukan (Anas dkk)? tidak ada, tak perlu dikuatirkan," kata dia soal risiko jika ketua umum itu diturunkan.
Pertemuan Demokrat di Cikeas Tak Bahas Anas
Selasa, 12 Juni 2012 | 21:16
Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro. (sumber: Antarafoto)
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan, pertemuan DPD I Partai Demokrat dengan Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hal yang biasa.
"Itu hal biasa yang dilakukan di partai, sebelumnya fraksi di DPR dan DPP pun menggelar pertemuan," kata Saan di gedung Parlemen, Senayan, Selasa (12/6).
Menurut Saan, pertemuan tersebut hanya akan menggelar tukar pendapat dan dialog soal aspirasi daerah. "Tentu apa yang disampaikan daerah akan jadi masukan bagi partai untuk jadi rumusan menentkan kegiatan partai ke depan seperti apa, " kata Saan kepada Beritasatu.com.
Saat ditanyakan soal pembahasan Anas lagi, dirinya cuma menjawab singkat: "Rumor".
Saan juga tak mau memberikan penilaiannya terhadap si ketua umum.
"Biar DPD dan DPC saja yang menilai," tutupnya.
Priyo Puji Terobosan NasDem Bayari Caleg
Selasa, 12 Juni 2012 | 19:53
Priyo Budi Santoso (sumber: Ist)
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menilai inisiatif Partai Nasional Demokrat (NasDem) membiayai calon legislatif yang memiliki kapasitas tapi kurang dana sebagai sebuah terobosan.
"Hebat ini terobosan baru," kata Priyo, ketika ditemui wartawan di gedung DPR, Jakarta, hari ini.
Menurut Priyo, Partai NasDem pasti menyiapkan logistik yang besar untuk pemilihan legislatif mendatang. Ditegaskannya, langkah ini NasDem layak diapresiasi.
Priyo menjelaskan Partai Golkar sendiri punya cara lain menjaring para caleg berkualitas, tak harus dengan membiayai seperti NasDem.
"Golkar sendiri tidak menyiapkan logistik sebesar itu karena logistik bukan segalanya tapi saya menghormati langkah NasDem," ungkap dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem membenarkan bahwa mereka akan mengucurkan dana Rp 5 hingga Rp 10 miliar untuk membantu calon legislatif yang dianggap mumpuni berpolitik namun kurang dalam hal finansial.
Partai Hanura belum Bahas Figur Cawapres
Selasa, 12 Juni 2012 | 16:03
Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi (sumber: Antara)
DPP Partai Hanura belum membahas figur calon wakil presiden yang akan diusungnya untuk mendampingi Wiranto yang sudah ditetapkan sebagai calon presiden, untuk kepentingan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi menjelaskan, untuk sementara, pihaknya baru menetapkan calon presiden (capres), yakni Wiranto yang Ketua Umum DPP Partai Hanura.
"Kalau untuk posisi calon wakil presiden (cawapres), hingga sekarang belum ada pembahasan yang mengerucut ke nama atau figur tertentu. Namun, untuk kriterianya sudah ada gambaran," katanya di Sumenep, hari ini.
Yuddy bersama rombongan dari DPP Partai Hanura berada di Sumenep dalam rangka "road show" ke sejumlah kota/kabupaten di Jawa Timur. "Dari sekian kriteria untuk cawapres, salah satunya adalah tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi. Kami sepakat untuk tidak memilih figur yang pernah terkait kasus korupsi, sebagai cawapres. Itu akan mencoreng Partai Hanura," ujarnya.
Saat ini, kata dia, pihaknya semakin mengintensifkan koordinasi dengan seluruh pengurus dan kader Partai Hanura di daerah supaya siap menghadapi Pileg dan Pilpres 2014.
"Untuk kepentingan pemilu legislatif, kami tidak sebatas ingin melampaui angka 'parliamentary threshold', akan tetapi menjadi peraih suara terbanyak, dan selanjutnya akan digunakan sebagai modal memenangi pemilu presiden," ucapnya.
Yuddy juga mengemukakan, salah satu tujuan "road show" ke daerah yang digagas Badan Perencana Pemenangan Pemilu DPP Partai Hanura adalah menyosialisasikan Wiranto sebagai capres.
"Kunjungan ke daerah ini guna memotivasi semangat pengurus dan kader Partai Hanura untuk mengintensifkan kerja-kerja politik guna memenangi pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden pada 2014," ucapnya.
Pelantikan Tujuh Anggota DKPP
Selasa, 12 Juni 2012 | 16:35
Ketua Bawaslu,
Muhammad, Wakil Ketua Komisi II DPR, Taufiq Effendi, Ketua KPU, Husni
Kamil Malik, Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar, Dirjen Kesatuan,
Bangsa, dan Politik Kemdagri, Andi Tanri Balilamo, dan Wakil Ketua
Komisi II DPR, Ganjar Pranowo, usai menyampaikan keterangan tentang
pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa(15/5). Pembentukan DKPP berdasarkan
UU No 15 Tahun 2011, yang berfungsi untuk memeriksa, dan memutus
pengaduan atau pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh anggota KPU dan Bawaslu. (sumber: Antarafoto)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017 di Istana Negara, Jakarta, hari ini.
Sesuai dengan UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, DKPP diisi tujuh orang yang terdiri atas lima orang dari unsur masyarakat. Satu dari KPU, dan satu orang dari Bawaslu.
Ketujuh anggota yang dilantik tersebut adalah Ida Budhiarti mewakili unsur KPU dan Nelson Simanjuntak mewakili unsur Badan Pengawas Pemilu.
Sedangkan dari unsur masyarakat yaitu Abdul Bari Azed, Valina Singka Subekti, Jimly Asshiddiqie, Saut Hamonangan Sirait serta Nur Hidayat Sardini.
Tugas dari DKPP ini nantinya adalah memeriksa dan memutus pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU dan Bawaslu berserta jajarannya.
Sementara itu, dalam pelantikan tersebut tampak dihadiri sejumlah anggota kabinet, di antaranya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Elektabilitas Menurun, Pendiri Demokrat Turun Gunung
Selasa, 12 Juni 2012 | 12:47
Ilustrasi kader Partai Demokrat (sumber: Antara)
Elektabilitas Partai Demokrat yang menurun dalam beberapa survei belakangan ternyata membuat resah para pendiri Demokrat dan memicu dibuatnya pertemuan akbar para pendiri dan pengurus Partai Demokrat.
Kegelisan para pendiri Demokrat juga dipicu karena sejumlah kader dan eks kader yang tersangkut kasus hukum. Apalagi, internal Demorkat kini dikabarkan tidak solid sehingga pendiri partai dinilai harus turun tangan.
Dalam pertemuan yang akan diselenggarakan di Hotel Sahid pada Rabu (13/6), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan memberikan arahan dan wejangan kepada para kader.
"Jadi kami resah, resah sekali karena kami organisasi yang baik," kata Andi Saiman, salah seorang pendiri partai itu, hari ini.
Setelah Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh yang sudah tersangkut kasus hukum, kini nama Ketua Umum Anas Urbaningrum tengah diseret dalam kasus Hambalang. Begitu juga nama anggota Dewan Kehormatan Demokrat, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.
Sebagai pendiri partai, Andi mengatakan banyaknya kasus hukum sangat mengganggu citra partai dan kasus itu digunakan pihak tertentu untuk menarik-menarik partainya ke kasus hukum.
"Itu yang hendak kami benahi, memberikan pemahaman jangan terpengaruh untuk memajukan partai kami," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua mengatakan, DPP akan menerima masukan yang diberikan para pendiri dalam acara silaturahmi tersebut. Komunikasi tersebut menurut Max diperlukan agar tidak ada persepsi yang berbeda soal kondisi partai saat ini.
"DPP harus menerima dan menjalankan karena mereka adalah pendiri partai jadi jangan dianggap tidak berfungsi lagi," kata Max.
Dia mengatakan, DPP berharap agar pertemuan tersebut juga membuat para pengurus daerah tetap semangat bekerja bagi partai. "Pendiri punya hak memberikan masukan," tutup anggota Komisi I itu.
SBY "Rapatkan Barisan" Pendiri dan Petinggi Demokrat
Selasa, 12 Juni 2012 | 10:35
Sutan Bhatoegana. (sumber: Antara)
Besok, Partai Demokrat berencana mengumpulkan para pendiri, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Hotel Sahid Jakarta.
Pertemuan yang dinamakan "Forum Pendiri Partai Demokrat" tersebut akan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
"Karena pendiri kan kebanyakan tidak ada dalam struktur, jadi kita silahturahmi. Tujuannya, untuk menyemangati Demokrat. Pendiri masih ada di belakang Pak SBY," kata Ketua DPP Sutan Batoegana yang juga Sekjen Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, hari ini.
Sebelum acara itu diselenggarakan, para anggota DPD I akan berkumpul di kediaman SBY, malam ini. Namun, Sutan mengaku tidak tahu banyak soal agenda pertemuan nanti malam selain untuk alasan konsolidasi.
"Delapan bulan terakhir, badai terus menghadang Demokrat dan sebagai pendiri kami prihatin jadi bersama-sama memperbaiki, ini bukan untuk kongres luar biasa (KLB) dan kita harus kompak," lanjutnya.
Pertemuan di hotel Sahid, hari ini, dan mengawal program pemerintah.
"Kami mengingatkan, lagi perilaku politik bersih cerdas dan santun," tutup anggota Komisi VII tersebut.
Anas Hadiri Konsolidasi Partai Demokrat di Cikeas Malam Ini
Selasa, 12 Juni 2012 | 13:45
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (sumber: Jakarta Globe)
Pertemuan yang disebut konsolidasi tersebut mengundang antara lain Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono serta para ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I.
Ketua Divisi Komunikasi Publik Demokrat Andi Nurpati membenarkan pertemuan nanti malam tersebut.
Dia mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua dewan pembina partai akan menjelaskan berbagai kebijakannya. Antara lain soal pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan penghematan energi. Namun yang tidak kalah penting, konsolidasi partai menjelang Pemilu 2014.
"Umumnya silaturahim dengan ketua dewan pembina adalah Beliau menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil untuk dimaklumi dan dilaksanakan," kata Andi Nurpati melalui pesan elektronik kepada wartawan, Selasa (12/6).
Melalui pertemuan tersebut, para ketua DPD I diharapkan bisa menyampaikan kebijakan SBY kepada para konstituen Demokrat di daerah.
"Tapi yang penting konsolidasi internal saja," kata mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.
Ketua F-Demokrat: Silaturahmi Pendiri jangan Dibesar-besarkan
Selasa, 12 Juni 2012 | 13:38
Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (sumber: dok BKSAP)
Pertemuan forum pendiri Partai Demokrat besok hanya bersifat kekeluargaan. Tidak membahas hal yang serius, apalagi sampai pada pembahasan KLB.
Hal itu disampaikan Ketua F-Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, hari ini, di Gedung Parlemen, Jakarta. Lantaran itulah, dia meminta, agar hal itu jangan dibesar-besarkan.
"Sekali lagi ini forum silaturahmi, jadi kalau mengundang banyak kader biasa dan tak perlu dibesar-besarkan. Semua prihatin dengan suasana (kondisi partai) saat ini," katanya.
Nurhayati mengaku turut diundang dalam acara silaturahmi besok sebab ketua fraksi dianggap perpanjangan partai di parlemen. "Konsolidasi penting untuk setiap partai dan fraksi, untuk menyikapi masalah yang ada. Bukan hal yang luar biasa, jadi penting dan rutin untuk evaluasi kinerja," lanjut Anggota Komisi I DPR itu.
Nurhayati mengatakan, belum mengetahui kemungkinan sikap politik yang akan diambil dalam pertemuan tersebut. Namun dia menilai, pertemuan tersebut hanya silaturahmi yang tak terlalu menentukan bagi partai.
Pasalnya, para pendiri partai Demokrat pun kini sebagian sudah mendirikan partai-partai lain. "Bukan hal yang luar biasa," kata dia lagi soal pertemuan tersebut.''(din/jar)
Survei Prabowo Teratas, JK Urutan Ketiga
JAKARTA 7/6/2012.'' INDEKS POLITICA NEWS: Hasil survei
figur calon presiden dan calon wakil presiden 2014 Soegeng Sarjadi
Syndicate (SSS) mengunggulkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra
Prabowo Subiyanto. Urutan kedua ditempati Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Megawati Soekarnoputri,dan disusul mantan Wapres RI Jusuf Kalla di
urutan ketiga.
Hal tersebut terlihat dari hasil survei pemetaan capres 2014 yang dilakukan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) pada 14-24 Mei 2014 lalu. Prabowo berada di posisi teratas dengan persentase 25,8 %, Megawati 22,4 %,dan JK 14,9 %. “Alasan dukungan publik terhadap figur tersebut karena mereka tegas (22,1%), prorakyat (14,3 %, kemampuan memimpin (13,6 %), dan cerdas (12,2 %),” ujar Koordinator Peluncuran Hasil Survei SSS Muhammad Dahlan di Jakarta, kemarin. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) berada dibawah JK dengan dukungan 10,6 %,menyusul Ketua Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh 5,2 %. Survei tersebut bertema The Pair Who Will Shape Indonesia 2014 and Beyond yang dilakukan di 33 provinsi, mencakup 163 kabupaten/kota dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara tatap muka terhadap 2192 responden. Menurut Dahlan, Prabowo dan Megawati bersaing di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Di kawasan timur Indonesia, Prabowo dibayang- bayangi oleh JK, yakni Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.Namun,pemilih Prabowo belum tentu memilih Partai Gerinda,begitu juga dengan pemilih Megawati belum tentu memilih PDIP. Dukungan Prabowo dari parpol lain dalam survei ini juga menunjukkan peningkatan,yakni Partai Golkar 23,5 %, PDIP 19,1 %, PD 11,9 %, Gerindra 11,7 %, PKS 6,4 %,PAN 2,5 %,PPP 2,1 % dan PKB 2,3 %.“Jadi korelasi terhadap partai ke capres sangat rendah,” tandasnya. Kalau JK berada di nomor tiga pada survei capres, tokoh asal Sulsel ini malah unggul untuk kategori cawapres. Dukungan publik terbesar berada pada figur JK dengan persentase dukungan 18,7 %, diikuti Mahfud MD 16 %,Dahlan Iskan 13,8 %, Hatta Rajasa 11,3 %, dan Sultan Hamengkubuwono X 11 %. Jika Prabowo berpaket dengan JK, pasangan ini menunjukkan elektabilitas tertinggi yakni 14,6 %. Simulasi kedua adalah paket Megawati-JK dengan dukungan 13,4 %.Sementara Prabowo-Mahfud MD didukung 12,4 % responden,dan JK-Dahlan Iskan sebanyak 8,3 %. “Urutan pasangan tersebut memperlihatkan bahwa Prabowo dan Megawati merupakan dua capres yang secara bergantian menempati papan atas.Sementara JK,Mahfud MD, Dahlan Iskan,Sultan HB X dan Hatta Rajasa,sosok cawapres yang mampu memberikan peran signifikan bagi kemenangan pasangan calon,”jelasnya. Pengamat Politik dari Centre For Strategic and Internasional Studies (CSIS) J Kristiadi mengatakan figur Prabowo memang memiliki sifat yang tegas. Dimana rakyat Indonesia dan juga pemimpinnya sudah tidak bernegara.Pancasila hanya sebagai mantra saja oleh pemimpin bangsa ini. “Tidak kaget dengan hasil survei ini jika Prabowo berada di urutan pertama. Bulan Februari lalu, hal tersebut sudah menunjukkan hasil sama,”ujar Kristiadi. Menurut Kristiadi kasus yang melekat pada diri Prabowo yaitu tragedi Mei 1998 dan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),masih bisa di benahi dengan waktu 2,5 tahun lagi. Publik nanti yang akan menilai apakah Prabowo pantas sebagai pemimpin bangsa ini atau tidak. “Tidak mustahil Prabowo memenangkan Pilpres 2014, karena dia paling menonjol dibandingkan capres lain,”katanya. NasDem Rebut Pemilih Demokrat Partai Nasinoal Demokrat (NasDem) akan menjadi satusatunya partai baru yang bisa menembus parliamentary thereshold( PT) 2014.Hal ini mengacu pada hasil analisa survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) tentang keterpilihan partai politik pada Pemilihan Umum 2014. “Partai Nasional Demokrat (NasDem) akan menjadi wajah baru di DPR. Partai yang baru berdiri pada 26 Juli 2011 ini memperoleh dukungan 4,8% dari responden. Meningkat dibanding survei SSS Oktober 2011 sebesar 1,7%.Peningkatannya berarti pesat,” ujar Koordinator Survei SSS Muhammad Dahlan. Peningkatan NasDem, kata Dahlan, juga didukung fenomena bahwa mayoritas responden cenderung memilih partai yang berideologi nasionalis ketimbang partai berbasis agama. Partai nasionalis itu adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Hanura, dan termasuk NasDem.Adapun partai yang berbasis agama adalah PKS, PAN, PPP, dan PKB.“Sebaran suara responden memang lebih banyak ke partai nasionalis,” ungkapnya. Fenomena yang membuat NasDem meningkat pesat adalah akibat melorotnya Partai Demokrat yang diduga banyak elitenya terkait korupsi.Sebab, kata dia, suara Partai Demokrat lebih banyak kemudian mengalir ke Partai NasDem ataupun Partai Gerindra.“Hasil dukungan yang kuat kepada NasDem ini tentunya membuka jalan lebar bagi NasDem untuk lolos Pemilu 2014 dengan angka Parliamentary Thereshold 3,5%. Dalam survei kami ini juga, Partai Demokrat memang melorot drastis,” jelasnya. Selain NasDem, survei SSS juga mengunggulkan Partai Gerindra lantaran mendapat dukungan 10,5% dari 2.192 responden yang tersebur di 33 provinsi. Angka ini jauh melampaui perolehan Gerindra pada Pemilu 2009 sekitar 4,46%.Secara berurutan, hasil survei SSS ini menempatkan Golkar unggul dengan raihan 23%.Disusul PDIP 19,6%, Demokrat 10,7%,dan Gerindra 10,5%.Sementara PKS 6,9%, NasDem 4,8%, PPP 3%, Hanura 2,7%, PAN 2,2%, PKB 2%, dan lainnya 0,6%. Menanggapi hal ini,Ketua Umum DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan, perolehan suara NasDem memang terus meningkat dan survei SSS ini hanyalah salah satu penunjuk bahwa konsep restorasi Indonesia sudah diterima di kalangan masyarakat luas. Rio menjelaskan, Nas- Dem tidak berhenti sampai di sini,karena target yang dibawa adalah masuk dua besar dalam Pemilu 2014. “Artinya kita menarget perolehan suara 20% ke atas.Dan kerja keras itu sedang kita lakukan terus.Kita benahi struktur pengurus sampai bawah dan itu real,”ungkapnya. Rio menarget dalam waktu dua bulan mendatang, Nas- Dem sudah menarget mampu melampaui 10%, kemudian di akhir tahun 2012 target target masuk tiga besar sudah bisa dicapai. “Fokus kerja kita memang itu. Makanya NasDem tak pernah gentar dengan angka PT,apalagi hanya 3,5%.Kita malah mengusulkan PT itu 5%,”tandasnya. Pengamat Politik dari LIPI Siti Zuhro mengatakan,Partai NasDem memang memiliki kans besar untuk lolos PT bahkan masuk dalam jajaran partai menengah ke atas di 2014. Selain memiliki konsep dan idiologi perjuangan yang sudah tersosialisasi dengan baik, partai ini juga dinahkodai para politisi yang memahami benar peta arah pembangunan dan politik kebangsaan Indonesia ke depan. “Partai NasDem memang baru, tapi kalau melihat gebrakan dan infrastruktur maupun SDM yang dimiliki, tentu semua mengakui bahwa ini potensial di 2014.Modal mereka sudah ada, sehingga kita bisa memahami jika survei-survei menempatkan NasDem sebagai partai lolos PT,” ungkap Siti.''(dan/has) |
Posted 4 days ago by Suwadi Idris Amir
Puan Hanya Ingin Menangkan Pemilu 2014, Bukan 'Nyapres'
Minggu, 10 Juni 2012 | 17:47
Hingga kini kandidat capres di PDIP masih gelap.Puan Maharani, puteri Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa dirinya hanya memikirkan cara memenangkan pemilu 2014 mendatang, bukan bagaimana menjadi calon presiden.
Hal itu dikatakan Puan usai perayaan Apel Akbar Bulan Bung Karno, di Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu (10/6).
Seperti diketahui, hingga kini kandidat capres di PDIP masih gelap. Megawati, yang ditunjuk untuk menentukan kandidat capres dari partai tersebut, tak kunjung membuka mulut.
Sejauh ini, Mega hanya mengistruksikan seluruh kader partai untuk bersiap menyongsong pileg dan pilpres 2014.
Puan, yang ditanyakan soal penunjukkan sebagai capres, hanya memberikan jawaban tak pasti. "Saya siap untuk memenangkan PDIP pada pemilu legislatif dan pilpres, itu saja," paparnya.
Ia menekankan bahwa apapun keputusan Megawati, seluruh kader partai akan menghargainya. Seluruh kader yakin Sang Ketua Umum akan memutuskan berdasarkan pertimbangan akan dinamika politik nasional kini dan di masa mendatang.
"Tunggu saja, ada saatnya nanti kami umumkan siapa yang maju sebagai capres," tutur Puan.
Puan Serukan Pemenangan 2014
Minggu, 10 Juni 2012 | 15:52
Ketua DPP PDIP Puan Maharani (sumber: Antara Foto)
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyerukan, instruksi partai agar seluruh struktur dan kader partai bekerja keras memenangkan semua pemilihan kepala daerah, Pemilu legislatif, dan Pemilihan Presiden 2014.
Sebab memenangkan semua pertarungan politik itu adalah titik penting dalam mewujudkan mimpi Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian sesuai amanat Trisakti oleh Bung Karno.
Puan mengatakan, gagasan partai dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian--sesuai amanat Trisakti oleh Bung Karno untuk rakyat-dapat diwujudkan dengan memaksimalkan peran eksekutif dan legislatif, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.
"Sebagai sebuah negara demokrasi, kedua peran itu dapat dipegang partai melalui kemenangan dalam Pemilihan Umum. Maka untuk mewujudkan cita-cita negara dan gagasan partai guna kesejahteraan rakyat, saya instruksikan seluruh jajaran PDI Perjuangan supaya bersiap memenangkan pilkada, pileg, dan pilpres 2014," kata Puan dalam amanahnya di Apel Siaga Memperingati Bulan Bung Karno, di Purwokerto, Jawa Tengah, hari ini.
Sebagai contoh, kata Puan, PDIP memang sudah menunjukkan kerja keras menjaga kepentingan rakyat saat meloloskan UU BPJS. Atau ketika partai itu berjuang menolak kenaikan harga BBM subsidi.
Namun, Puan menegaskan, pekerjaan demikian akan lebih mudah dilakukan bila PDIP mampu memenangkan pemilukada, pileg, hingga pilpres. Bahkan partai itu akan bisa membuat lebih banyak lagi untuk rakyat kecil bila menjadi partai pemenang.
"Jiwa dan roh Bung Karno masih bersama kita. Saya yakin dari Banyumas ini, semangat ini akan menyebar ke seluruh Indonesia, membuat keadaan lebih baik bagi Indonesia. Indonesia akan selalu berharap kepada kita. Turunlah ke bawah, menyatu bersama rakyat. Tak ada Pemimpin tanpa rakyat," tandas dia.
Pada kesempatan itu, cucu Proklamator Soekarno itu mengatakan seluruh kader partai harus menjadikan Bulan Bung Karno sebagai momentum untuk menempatkan ide, gagasan dan cita-citanya sebagai sumber inspirasi dan motivasi menjadikan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.
Dia mengatakan, saat ini kedaulatan dan kesejahteraan masih belum terasa nyata di kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. "Lihat saja, adakah kedaulatan Indonesia ketika pekerja kita di luar negeri hidup menderita? Kita seharusnya cepat melindungi mereka," kata Puan.
"Adakah kesejahteraan Indonesia ketika orang takut sakit, karena tidak punya biaya berobat? Adakah kesejahteraan Indonesia di masa depan ketika generasi penerus bangsa, anak-anak kita, dihadapkan dengan biaya pendidikan yang makin tidak terjangkau?" katanya.
Pada Apel Akbar Bulan Bung Karno itu, tercatat 12 ribu struktur PDIP dari DPD Jawa Tengah yang menghadiri acara. Ditambah dengan masyarakat sekitar dan tamu undangan dari seluruh Indonesia, setidaknya 20 ribu orang berada hadir di Stadion Satria, Purwokerto, Jawa Tengah.
Kader PDIP Diimbau Terapkan Ajaran Bung Karno
Minggu, 10 Juni 2012 | 15:52
Ilustrasi lukisan Bung Karno (sumber: Antara)
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menyerukan kepada kader-kader partai agar bersikap dan berbuat bagi rakyat, bekerja menghasilkan manfaat yang jelas dan nyata sesuai dengan semangat ajaran Bung Karno.
Sebagai contoh, kata Puan, bila pasar kotor, maka kader PDIP harus proaktif membersihkan, memperbaiki jalanan rusak, dan mengadvokasi masyarakat yang merasakan ketidakadilan hukum.
"Kita semua berjuang di politik adalah untuk rakyat, untuk wong cilik. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk rakyat dan hanya rakyat," kata Puan, dalam amanatnya dalam Acara Apel Akbar Perayaan Bulan Bung Karno, di Purwokerto, Jawa Tengah, hari ini.
Perempuan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR itu juga mengingatkan seluruh struktur dan kader partai harus membiasakan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-harinya.
Puang mengatakan intisari Pancasila 1 Juni 1945 adalah gotong royong, sebuah paham dinamis yang dijelaskan Bung Karno sebagai: "amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama."
"Kita harus bergotong royong dan bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya instruksikan seluruh jajaran PDI Perjuangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan partai mulai hari ini," tutur Puan.
Pada Apel Akbar Bulan Bung Karno itu, tercatat 12.000 struktur PDIP dari DPD Jawa Tengah yang menghadiri acara. Ditambah dengan masyarakat sekitar dan tamu undangan dari seluruh Indonesia, setidaknya 20.000 orang berada hadir di Stadion Satria, Purwokerto, Jawa Tengah.
Mengenai Purwokerto dan Banyumas, Puan bercerita bahwa kedua kota itu adalah saksi sejarah salah satu kiprah Bung Karno. Ketika masih hidup, Soekarno hadir dan menginap dua malam di desa Kemrajen untuk mengenali jiwa yang hidup di rakyat. Pada kesempatan itu, Presiden Pertama Indonesia itu juga menghadiri Kongres Partai Nasional Indonesia (PNI) ke-10 pada 28 Agustus – 1 September 1963.
"Di Purwokerto inilah Bung Karno mengatakan bahwa kota ini adalah kota ibukotanya PNI. Karena rakyat di sini adalah rakyat Marhaen yang punya jiwa merdeka, tidak feodal, apa adanya," kata Puan, yang disambut riuh tepuk tangan serta teriakan 'merdeka' dari peserta apel.
Posted Yesterday by Suwadi Idris Amir
Tanpa Figur, Elektabilitas Demokrat Jeblok'' Nurhayati: Survei Demokrat Jeblok Bukan Akhir Segalanya
BAROMETER RAKYAT NEWS: Ada ketergantungan kuat partai itu terhadap sosok presiden SBY.Pengamat politik LIPI Indria Samego menilai, jebloknya elektabilitas Partai Demokrat bukanlah hal yang mengherankan. Sebab, menurut dia, publik mulai tidak melihat tokoh penarik dari partai.
Setelah menggunakan dua kali masa kepemimpinannya di negeri ini, Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi bisa maju pada Pemilu 2014. "Sebetulnya, naiknya posisi Demokrat bukan karena platform, perolehan Demokrat 20 persen (pada Pemilu) itu karena ada SBY. Sekarang orang melihat SBY pada 2014 tidak akan jadi presiden. Karena itu, saya yakin pengaruhnya terhadap Demokrat turun," kata Indria di Gedung DPD, hari ini.
Selain itu, turunnya hasil survei partai tersebut juga disebabkan karena adanya persoalan dalam internal partai tersebut. "Saya kira persoalan-persoalan dalam internal Demokrat sehubungan kelakuan politikus Demokrat, publik bukan hanya membaca tapi melihat di media soal kasus Hambalang sehingga menurunkan apresiasi," lanjutnya.
Hal tersebut membuktikan, adanya ketergantungan kuat partai itu terhadap sosok presiden SBY. Oleh karena itu, dalam dua tahun jelang Pemilu 2004, para kader partai ini harus bekerja keras.
"Kalau ditanya pada rakyat, kalau Pemilu diadakan sekarang maka kebanyakan akan ke Golkar dan kembali lagi ke Orde Baru," kata dia lagi.
Dia mengatakan, kecenderungan publik akan memilih partai yang para kadernya tidak diberitakan bermasalah. Persoalannya, Partai Demokrat belum bisa menjaga citra sebagai partai bersih.
"Ini persoalan citra, memang masih dua tahun lagi. Tapi Demokrat harus bisa mengatakan dan menunjukkan partainya bersih secara hukum dari segala persoalan korupsi yang dituduhkan," katanya.
Hal tersebut disampaikan Indria menyusul hasil survei Indobarometer tentang empat partai yang paling dipilih pemuda saat ini. Partai Demokrat mendapat posisi empat sementara tiga partai di atasnya, Golkar, PDIP, dan Partai Gerindra.
Nurhayati: Survei Demokrat Jeblok Bukan Akhir Segalanya''
Menyusul hasil survei Indobarometer yang menempatkan Partai Demokrat
pada posisi keempat sebagai pilihan pemuda, Ketua Fraksi Demokrat
Nurhayati Ali Assegaf mengatakan hasil survei itu tak boleh diabaikan
partainya.
Katanya, kader partai akan bekerja lebih keras dan disiplin dalam dua tahun jelang Pemilu mendatang.
"Sikap kami sebagai Partai Demokrat, survei ini harus tidak kami abaikan dan kita sikapi bijaksana, kami tahu ada survei yang Demokrat turun tapi ini bukan end of the world dan bukan akhir segalanya," kata Nurhayati di gedung Parlemen, Senayan, Jumat (8/6).
Sebagai partai pemerintah, dia mengatakan, pihaknya memang punya konsekuensi logis yang dihadapi.
"Isu yang menerpa Partai Demokrat memang isu besar tapi tak perlu dihadapi pesimis," lanjut anggota Komisi I tersebut.
Yang membuat elektabilitas partai turun, kata Nurhayati, bukan hanya kasus-kasus hukum yang menjerat partai pemenang Pemilu tersebut. Meskipun, menurut dia, sejumlah kasus hukum yang dituduhkan belum terbukti.
Dia mengatakan, yang paling penting agar masyarakat tahu partai itu melalui kinerja dan penjelasan para kader kepada konstituennya di daerah.
"Ini kasus Hambalang mencuat saya tidak terkejut, kenapa? karena ini menimpa Partai Demokrat dan suatu dinamika politik tapi bagaimana kader partai turun ke daerah pemilihan menjelaskan yang terjadi," tutupnya.
Hal tersebut disampaikan Nurhayati menyusul survei Indobarometer yang menempatkan partai ini pada urutan keempat sebagai partai pilihan pemuda. Sementara tiga partai teratas yakni, Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra.
Katanya, kader partai akan bekerja lebih keras dan disiplin dalam dua tahun jelang Pemilu mendatang.
"Sikap kami sebagai Partai Demokrat, survei ini harus tidak kami abaikan dan kita sikapi bijaksana, kami tahu ada survei yang Demokrat turun tapi ini bukan end of the world dan bukan akhir segalanya," kata Nurhayati di gedung Parlemen, Senayan, Jumat (8/6).
Sebagai partai pemerintah, dia mengatakan, pihaknya memang punya konsekuensi logis yang dihadapi.
"Isu yang menerpa Partai Demokrat memang isu besar tapi tak perlu dihadapi pesimis," lanjut anggota Komisi I tersebut.
Yang membuat elektabilitas partai turun, kata Nurhayati, bukan hanya kasus-kasus hukum yang menjerat partai pemenang Pemilu tersebut. Meskipun, menurut dia, sejumlah kasus hukum yang dituduhkan belum terbukti.
Dia mengatakan, yang paling penting agar masyarakat tahu partai itu melalui kinerja dan penjelasan para kader kepada konstituennya di daerah.
"Ini kasus Hambalang mencuat saya tidak terkejut, kenapa? karena ini menimpa Partai Demokrat dan suatu dinamika politik tapi bagaimana kader partai turun ke daerah pemilihan menjelaskan yang terjadi," tutupnya.
Hal tersebut disampaikan Nurhayati menyusul survei Indobarometer yang menempatkan partai ini pada urutan keempat sebagai partai pilihan pemuda. Sementara tiga partai teratas yakni, Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra.
Survei LSI, Tingkat Elektabilitas Jokowi Naik
Minggu, 27 Mei 2012 | 15:21
Cagub DKI Jakarta Joko Widodo. (sumber: Antara)
Tingkat elektabilitas pasangan calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra, Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama, cenderung semakin meningkat.
Jika pada Maret 2012 Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mendapatkan tingkat elektabilitas pada pasangan ini diposisi 17 persen, maka pada survei terbarunya, yang dirilis hari ini, hari ini, LSI mendapatkan tingkat elektabilitas Jokowi-Ahok naik sekitar tiga persen, atau menjadi 20,9 persen.
"Memang pada survei kali ini ada tren baru, dimana dari enam calon hanya Jokowi yang memiliki tren naik dari 17 menjadi 20 persen," ujar Direktur Eksekutif LSI, Toto Izul Fatah, di kantor LSI di Rawamangun, Jakarta Timur, hari ini.
Tren kenaikan elektabilitas yang kini dimiliki oleh Jokowi-Ahok ini cukup terbilang signifikan. Sebab, menurut Toto, hanya pasangan inilah yang memiliki tren naik, sementara lima calon gubernur lainnya cenderung memiliki tingkat elektabilitas yang menurun, termasuk Fauzi Bowo yang semula berada di tingkat 49 persen namun kini menjadi 43 persen.
"Dia (Jokowi) adalah calon yang patut dan layak diperhitungkan, namun yang masih terunggul juga tetap harus diwaspadai. Kalau tren ini dikemas dengan aneka program massive maka akan mengancam posisi yang berada di 43 persen tersebut," kata Toto.
Menurut Toto, adanya tren kenaikan ini salah satu faktornya adalah adanya dinamika Pemilukada DKI yang sudah mulai bergerak.
"Ini bisa dinilai dengan kemasan upgrading yang cerdas, khususnya di Jokowi," ujarnya dalam rilis survei yang dilakukan pada 440 responden dengan metode multistage random sampling ini.
Dengan tren kenaikan tersebut, LSI juga memprediksikan bahwa Pemilukada 2012 mendatang akan berlangsung dengan dua putaran, dengan dua pasangan yang akan berlaga adalah Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dan Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama.
Responden dari survei yang dilakukan pada 15 Mei hingga 22 Mei 2012 tersebut juga menjawab seandainya pemilukada dilakukan hari ini dengan dua pasangan calon yang akan maju, maka sebanyak 49 persen masih akan memberikan suara kepada pasangan Foke-Nara, dan 27,8 persen untuk Jokowi-Ahok serta 23,2 persen masih merahasiakan atau belum memutuskan siapa yang akan dipilih.
Jokowi dan Faisal Dinilai Lebih "Merakyat"
Sabtu, 09 Juni 2012 | 14:44
Calon Gubernur Independen DKI Jakarta Faisal Basriberbicara mengenai Jakarta saat diskusi Pilkada di Jakarta. FOTO: ANTARA
Dua pasangan calon Gubernur Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama dan Faisal Basri-Biem Benyamin memperoleh simpati dari sejumlah warga menengah bawah yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jakarta karena dinilai lebih dekat ke rakyat dibandingkan kandidat-kandidat lain.
"Pada dasarnya para warga ingin memilih gubernur yang tidak neko-neko, yang dapat berdialog secara dekat dengan mereka secara bebas, bukan yang menjurus memaksa memilih," kata Adi Prakoso, pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Jakarta, Sabtu (9/6).
Adi bersama PBHI Jakarta yang memberi bantuan pendidikan politik bagi warga dari 10 kelurahan di lima wilayah Jakarta yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jakarta mengaku warga kini sudah semakin cerdas membaca peta politik Jakarta.
"Kami hanya memberikan pendidikan kesadaran politik, untuk masalah kandidat, kami sangat membebaskan mereka mau memilih siapa," ujarnya.
Pasangan calon Gubernur dari jalur independen Faisal Basri-Biem Benyamin oleh para warga dianggap mudah diakses untuk berdialog dan dapat menerima warga tanpa pilih-pilih, katanya.
"Apalagi mereka punya janji tidak akan melakukan penggusuran terhadap rumah kumuh, melainkan merehabilitasinya, mereka senang itu," tambah Adi.
Pasangan calon Gubernur yang diusung Partai Gerindra dan PDIP, Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama dinilai dapat melindungi hak-hak warga kecil seperti Pedagang Kaki Lima (PKL).
"Image pasangan ini kan dekat dengan wong cilik, para PKL," tandasnya.
Disalip Partai Baru, PAN Santai Saja
Jumat, 16 Maret 2012 | 12:12
Viva Yoga Mauladi (tengah) (sumber: Antara)
Dinamika turun naiknya popularitas partai menjelang Pemilu 2014 dinilai wajar.
Demikian Viva Yoga Mauladi, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN mengomentari hasil survei Lembaga Survei Indonesia pekan lalu yang menempatkan Nasdem pada urutan keempat setelah Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Demokrat.
"Hasil survei yang berbeda secara sosiologis adalah cerminan dari dinamika masyarakat dan pemilih cenderung berubah-ubah dalam menentukan pilihannya," kata Viva, Jumat (16/3).
Namun hasil survei, menurut dia, tidak bisa mentah-mentah diterima sebagai fakta. Pasalnya, independensi lembaga-lembaga survei patut dipertanyakan.
"Kredibilitas lembaga survei sangat ditentukan oleh independensi pemilik lembaga survei, apakah berdasarkan pesanan kepentingan atau betul-betul murni untuk tujuan akademis," kata dia.
"Karena lembaga survei dalam melaksanakan surveinya membutuhkan dana besar. Tentu dengan melakukan survei itu menjadi sumber pendapatan bagi lembaga survei," lanjut Wakil Ketua Fraksi PAN itu.
Namun, urai dia, jika memang popularitas PAN menurun dan mendapat tingkat elektabilitas kecil dari masyarakat, partainya akan bekerja lebih maksimal.
PAN, kata dia, akan solid bekerja untuk pemenangan Pemilu 2014.
"Justru bila suara PAN menurun atau persentasenya mengecil, itu adalah menjadi sumber spirit untuk bekerja lebih maksimal lagi," tutupnya.
Marzuki Alie Ogah Komentari Ical yang Menghina Sukarno
Rabu, 30 Mei 2012 | 17:31
Ketua DPR Marzuki Alie. FOTO: ANTARA
Menurut politikus Partai Demokrat itu, hal tersebut tidak patut dikomentari.
"Enggak perlu ditanggapi hal-hal tersebut," kata Marzuki Alie melalui pesan elektronik kepada wartawan, Rabu (30/5).
Sebelumnya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), sayap organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai Ketua Umum Partai Golkar itu harus meminta maaf karena mengaitkan Sukarno pada minatnya akan perempuan cantik.
Hal tersebut menurut organisasi-organisasi ini tidak layak diungkapkan mengingat jasa Soekarno besar kepada negara.
"Kalau semua saya komentari enggak baik juga. Ada yang patut dan ada yang tidak patut," lanjut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.
Sebelumnya, Aburizal dalam acara sayap partainya, Masyarakat Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mengatakan dia tidak akan seperti Sukarno yang memimpin dengan mendahulukan para perempuan cantik.
Dia mencontohkan jika ada acara, Sukarno meminta perempuan cantik yang ada di barisan depan, namun Ical mengatakan akan memilih perempuan-perempuan yang tidak cantik.
Ampija Dukung Foke-Nara Satu Putaran
Sabtu, 09 Juni 2012 | 15:03
Pasangan incumbent
yang didukung Partai Demokrat, Fauzi Bowo (dua kiri) dan Nachrowi Ramli
(kiri) bersama sejumlah mantan Jenderal menghadiri pengukuhan dukungan
dari Komunitas Purnawirawan Polri-TNI di Jakarta, Minggu (6/5) (sumber:
Antara)
Organisasi Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemilih Jakarta (Ampija) mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagu) Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara). Deklarasi dukungan tersebut diserahkan langsung ke Foke-Nara Center, Jalan Diponegoro No. 61A, Jakarta Pusat, Sabtu (9/6). Ampija langsung ditemui cawagub Nara didamping Ketua Tim pemenangan Foke-Nara Makmun Arif.
Ketua Umum Ampija, Selamat Jaya, mengatakan latar belakang terbentuk Ampija karena semua orang yang memiliki KTP DKI Jakarta berhak memilih, apapun suku, agama dan etnisnya. Maka, seluruh anggota Ampija mendukung pemenangan Foke dan Nara dalam satu putaran.
Selamat membacakan pernyataan dukungan bahwa Ampija bertekad mendukung dan berjuang secara maksimal, sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk pememangan pasangan Foke-nara dalam Pemilukada 11 Juli 2012.
"Adapun lahirnya tekad kami memberikan dukungan tersebut berlatar belakang atas kenyataan bahwa Jakarta adalah kota megapolitan yang terdiri dari keanekaragaman suku, agama dan budaya," kata Selamat.
Tidak hanya itu, Jakarta dijadikan barometer politik di Indonesia. Sebagai ibu kota negara Indonesia, Jakarta mempunyai problem yang sangat kompleks, maka dalam penanganannya memerlukan pemimpin yang berpengalaman, berdedikasi yang tinggi serta amanah dalam menjalankan tugas.
"Maka dalam hal ini, tidak ada pilihan lain kecuali Jakarya harus dipimpin oleh pasangan Foke-Nara," tegasnya.
Berdasarkan kenyataan, kepeduluan Foke-Nara terhadap nasiib dan masa depan generasi muda sangat tinggi. DKI Jakarta semakin kondusif serta laju pembangunan, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup semakin baik.
"Insya Allah, kami sanggup mendukung pemenangan pasangan Foke dan Bara dengan sekali putaran," tuturnya.
Menanggapi deklarasi dukungan Ampija tersebut, cawagub DKI Nachrowi Ramli, mengatakan langkah Ampija ke Diponegoro merupakan tindakan yang tepat.
"Orang yang sadar dan peduli terhadap Jakarta agar lebih baik ke depan, harus datang ke Diponegoro 61A," kata Nara.
Ditegaskannya, dia bersama Foke sudah menerima kebulatan tekad Ampija. Dan mengucapkan terimak kasih atas dukungannya untuk memenangkan mereka berdua dalam satu putaran.
"Kami ingin Jakarta lebih maju, nyaman dan sejahtera, tidak kalah dengan kota besar lain. Kalau satu putaran, mari kita bekerja bersama, berjuang bersama, dengan satu hati dan satu pola pikir," ungkapnya.
Calon Gubernur DKI Ancam Mejahijaukan Kisruh DPT
Jumat, 08 Juni 2012 | 19:18
Hendardji Soepandji (sumber: Antara)
Sejumlah pasangan calon Gubernur DKI Jakarta mempermasalahkan kekisruhan daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta hingga sampai ke persidangan.
"Kita akan terus perjuangkan, kalau KPUD masih bersikeras dengan sikapnya tersebut ya kita akan bawa hingga ke ranah hukum," kata calon Gubernur dari jalur independen Hendardji Soepandji, Jumat (8/6).
Hendardji menegaskan kekisruhan ini sudah pasti akan merugikan, tidak hanya bagi dirinya, namun juga hak pilih warga Jakarta yang otomatis akan turut dirugikan atas kekisruhan ini.
"Harus diperjuangkan terus," ujarnya.
Hendardji belum memutuskan ingin memboikot Pemilukada yang dijadwalkan pada 11 Juli mendatang dengan alasan memberikan kepada KPU DKI terlebih dahulu untuk menyelesaikan kisruh ini.
Di sisi lain, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Didik J. Rachbini belum memutuskan apakah memboikot pencoblosan mendatang.
"Saya belum dapat memutuskan kalau soal itu," kata Didik.
Didik menilai kisruh DPT ini disebabkan ketidakbecusan penyelenggara Pemilukada. Sejak ditetapkan DPT oleh KPU DKI pada 2 Juni lalu, tim sukses Hidayat-Didik menemukan 44.000 DPT ganda.
Atas hal tersebut, Didik menegaskan sudah sepantasnya KPU DKI melakukan penyisiran ulang kembali dan memperbaiki kekeliriuan yang terdapat dalam DPT tersebut.
Sikap serupa juga diutarakan oleh calon gubernur dari jalur independen Faisal Basri. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah mengungkap siapa aktor dibalik kisruhnya DPT ini.
"Kita harus cari siapa yang harus bertanggungjawab selain KPUD. KPUD itu kan sifatnya hanya melakukan verifikasi atas DP4 yang diberikan oleh Dukcapil. Siapa yang berada diatas Dukcapil kalau bukan Gubernur," katanya.
Sejak kekisruhan atas penetapan DPT menyerbak, lima pasangan calon gubernur secara tegas melakukan penolakan terhadap hal tersebut. Lima pasangan yang diwakili oleh tim suksesnya antara lain adalah pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama, Alex Noerdin-Nono Sampono, Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini, Faisal Basri-Biem Benyamin dan Hendardji Soepandji-Riza Patria.
Diantara kelimanya, calon Wakil Gubernur yang diusung Partai Gerindra dan PDIP secara terang-terangan telah mengaku akan memboikot jalannya Pemilukada apabila KPU DKI tidak juga mengubah keputusannya untuk memperbaiki DPT tersebut.
Pilkada Tak Bisa Berjalan Bila Diboikot 5 Pasang Cagub
Jumat, 08 Juni 2012 | 12:57
Demo penolakan ditetapkanya DPT Pilkada DKI Jakarta. (sumber: Antara)
Ancaman boikot lima pasangan calon Gubernur DKI Jakarta apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, tidak segera memperbaiki kisruh Datar Pemilih Tetap (DPT) sejatinya dapat memengaruhi tahapan pencoblosan, atau bahkan dapat menggagalkan jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).
"Ya Pilkada tidak mungkin bisa berjalan apabila hanya ada satu calon," ujar Gun Gun Heryanto, salah seorang Dosen Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah, saat dihubungi, Jumat (8/6).
Seperti diketahui, lima pasangan calon Gubernur DKI Jakarta: Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Alex Noerdin-Nono Sampono, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, Faisal Basri-Biem Benyamin dan Hendardji Soepandji, meminta KPU DKI untuk segera memperbaiki kisruh DPT yang dinilai masih jauh dari sempurna.
Bahkan, dua tim sukses dari HNW-DJR serta Jokowi-Ahok, telah melakukan penyisiran internal terhadap DPT yang telah ditetapkan KPU DKI 2 Juni lalu, dan menemukan masih terdapat DPT ganda didalamnya.
Gun Gun menyatakan, apabila para lima kandidat ini konsisten akan memboikot Pilkada, karena benar-benar memiliki bukti yang sah, maka bukan hanya memperjuangkan keadilan namun juga dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Ada satu pendidikan politik di sini, dimana masyarakat bukan hanya belajar pada saat penyelenggaraan pemilu yang sukses akan tetapi pada saat gagal juga," kata Gun Gun yang juga seorang analis pilkada.
Bagi publik, lanjut dia, ini merupakan polemik yang sebenarnya tidak bersentuhan langsung dengan pengetahuan mereka.
"Maka apabila memang komitmen untuk memboikot, mereka juga harus membuktikan dengan data otentiknya, jangan jadi konflik elit saja," ungkap Gun Gun.
Namun demikian, selama Gun Gun meneliti jalannya Pilkada di beberapa daerah di Indonesia, dirinya belum pernah menemukan gagalnya Pilkada akibat kisruh DPT, meski DPT selalu menjadi salah satu permasalahan yang tidak pernah absen dari ajang demokrasi ini.
"Secara umum semua Pilkada yang DPTnya ditolak tetap melaju. Itu dia karena kontestasi elektoral kita yang tidak sehat," katanya.
Dijelaskan Gun Gun, meski KPU telah menetapkan DPT dan para pihak yang merasa dirugikan menolak akan hal tersebut, pada akhirnya tahapan akan tetap berlanjut.
"Oleh karena itu para challenger ini harus benar-benar berani, karena Jakarta menjadi prototype daerah lain dan di Jakarta margin voters juga besar. Mereka harus bisa melakukan semacam pressure kepada KPU untuk bertanggungjawab," tuturnya.
Senin, 11 Juni 2012 | 16:25
Ilustrasi kampanye pilkada (sumber: SP)
Pelaksanaan proses pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI 2012 tinggal satu bulan lagi. Tetapi, antusiasme warga Jakarta dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan itu masih sepi.
Buktinya, hingga kini, warga tak terlihat antusias terhadap janji atau program yang dilontarkan seluruh kandidat. Sungguh pasif.
Hal tersebut tentu sangat ironis, mengingat enam kandidat calon pemimpin Jakarta kian berlomba mengumbar program kampanye.
Demikian hasil Pusat Kajian Politik Fisip Universitas Indonesia (Puskapol UI) yang dilakukan pada 24 Mei hingga 4 Juni 2012. Survei dilakukan dengan tatap muka untuk mengetahui aspirasi warga Jakarta seputar tahapan Pemilukada dan masalah-masalah Kota Jakarta. Responden yang disurvei sebanyak 594 orang di limat wilayah DKI Jakarta.
"Warga DKI Jakarta yang sadar akan berat dan kompleksnya masalah kotanya, masih terlalu pasif dan rendah untuk mendorong pemilukada. Padahal hari pemungutan suara tinggal satu bulan lagi," kata Direktur Puskapol UI, Sri Budi Eko Wardani dalam acara Hasil Survey Aspirasi Warga tentang Pemilukada DKI Jakarta 2012 dan Masalah Kota Jakarta di Hotel Akmani, Jakarta, Senin (11/6).
Peneliti Puskapol UI, Dirga Ardiansyah, menyatakan kompetisi antarpasangan calon tampaknya masih ketat. Sebagian warga 46 persen melihat ada pasangan calon yang memiliki kemampuan mengatasi berbagai permasalahan di Jakarta. Sebagian kecil, 8 persen dengan tegas menyatakan tidak ada pasangan calon yang mampu atasi masalah Jakarta.
Tetapi sebagian besar lainnya, 42,7 persen menjawab ‘tidak tahu' atau belum memutuskan apakah pasangan calon yang berlaga sekarang ini mampu atau tidak mengatasi masalah Jakarta.
"Hal ini bisa ditafsirkan bahwa 46 peren warga sudah menentukan pilihan, tetapi sebagian besar lainnya masih belum menentukan pilihan yaitu 42,7 persen. Masa kampanye yang dimulai 24 Juni bisa jadi menjadi ajang bagi warga Jakarta untuk melihat kapabilitas calon mengatasi masalah kota Jakarta," ungkap Dirga.
Terhadap janji dan program yang ditawarkan oleh pasangan cagub dan cawagub, reponden cenderung tidak percaya pada janji atau program kampanye pasangan calon akan menghasilkan keadaan Jakarta lebih baik sebanyak 61 persen dan responden yang yakin hanya 26 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan warga merasa apatis dengan janji atau program kampanye pasangan calon. Padahal program calon merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan pilihan agar menghasilkan keadaan yang lebih baik. Sehingga muncul situasi kontradiksi bagi warga, yaitu pesimis jumlah calon banyak meski melihat variasi jalur pencalonan, tetapi tidak yakin dengan program pasangan calon bisa membawa keadaan terbaik bagi kota Jakarta.
Hal itu terlihat dari responden yang yakin jumlah peserta pemilukada yang banyak akan menghasilkan keadaan lebih bagi bagi warga Jakarta hanya 39 persen, sedangkan yang tidak yakin lebih mendominasi yaitu 43,7 persen dan tidak tahu sebanyak 17,3 persen.
"Makin banyak alternatif pilihan justru memunculkan keraguan akan terciptanya hasil yang membawa kebaikan bagi kota Jakarta," kata peneliti Puskapol UI Dirga Ardiansyah.
Begitu juga saat ditanya apakah optimis dengan pemilihan gubernur dan wakil gubern ur akan menghasilkan pemimpin yang mampu megnatasi berbagai permasalahan Jakarta, sebanyak 49 persen responden menyatakan tidak yakin. Hanya 40,4 responden yang yakin dan tidak tahu sebanyak 10,6 persen.
Perempuan sebagai alma mater Oleh : Direktur Survei Dan Real Quick Count {IPI} Indeks Politica Indonesia Dan Latin Institute {LI} A. Sri Wulandani T.
Dewasa ini, fenomena remaja yang terjebak pada arus modernisasi membuat mereka kehilangan makna diri yang sesungguhnya. Tampilan yang ada hanyalah artifisial-artifisial belaka. Faktor eksternal lebih dipercaya daripada faktor internal dirinya. Sistem dan trend modernisasi lebih dimaklumkan daripada keyakinan-keyakinan dari orangtuanya.
Modernisasi sebagai efek globalisasi telah membawa nilai-nilainya sendiri dan masuk ke Indonesia. Melalui media, trend modernisasi menghegemoni gaya hidup masyarakat. Mengaburkan batasan keinginan dan kebutuhan.Dan yang paling terkena imbas dan pengaruhnya adalah anak-anak kita. Bagaimanapun juga, lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap watak dan karakter manusia, terkecuali telah ada pendidikan dasar dini yang ditanamkan kepada para remaja kita di keluarganya yang dilakukan oleh orangtua, khususnya ibu.
Kaburnya batas nilai yang baik dan buruk telah merapuhkan pegangan kebenaran seorang remaja yang mana merupakan seorang manusia yang sementara bertumbuh. Kriminalitas, budaya bebas, dan kemalasan merupakan efek dari pudarnya pemahaman hakikat nilai yang luhur, dimana nilai-nilai luhur tersebut dipegang erat oleh orangtua kita. Sebagai masyarakat timur, kita memiliki adat da nilai yang kuat yang mengedepankan budaya malu dan tanggungjawab serta nilai
luhur lainnya.
Apakah ini karena rapuhnya metode pendidikan orangtua atau karena pengaruh sistem yang terlalu dominan atau karena kerjasama antara keduanya? Tentunya sebagai perempuan yang menjadi pilar negara, harus jeli melihat ini dan menjadi pelopor menuju perubahan. Revolusi paling signifikan yang dapat dilakukan oleh perempuan dalam mencetak kulaitas manusia adalah menjadi seorang ibu.
Revolusi peran perempuan menjadi seorang ibu adalah hal yang paling indah sekaligus merupakan anugerah bagi perempuan, karena di samping secara biologis perempuan telah melahirkan seorang anak, perempuan juga mengemban amanah yang sangat mulia yaitu mendidik seorang manusia. Keutamaan perempuan adalah karena manusia telah dididiknya sejak dalam kandungan atau di dalam rahim, yang mana.rahim adalah keistimewaan perempuan yang diberikan oleh Allah SWT.
Sebagai seorang ibu, perempuan memiliki kesempatan emas untuk membentuk seorang manusia sebaik-baiknya. Secara biologis, psikis, dan spiritual, perempuan memiliki peran besar membentuk seorang manusia. Ibu memiliki peran yang paling besar sejak seorang anak dalam rahim hingga terlahir ke dunia. Inilah peran dan fungsi seorang ibu sebagai alma mater.
Alma mater, dari bahasa Yunani Kuno, mengandung arti ibu yang memberikan ilmu. Selama ini alma mater lebih dilekatkan pada simbol-simbol institusi pendidikan tinggi, semisal universitas dan sekolah-sekolah tinggi lainnya. Pemaknaan yang lebih luas memberikan kita pemahaman bahwa alma mater tidak hanya sesempit simbol-simbol institusi pendidikan tinggi semata.
Ibu sebagai alma mater memberikan kita pemahaman bahwa alma mater sejati adalah seorang ibu. Ketika di dalam kandungan, segala hal yang dilakukan ibu, tentu akan berpengaruh terhadap bayinya, apalagi ketika seorang anak telah lahir. Pendidikan sejak dini terhadap anak dilakukan ibu dengan cara komunikasi. Melalui komunikasi yang baik, anak akan terbentuk menjadi pribadi yang sehat.
Sejak dalam kandungan, apalagi ketika anak telah lahir, anak wajib dibiasakan mendengarkan kata-kata dan kalimat-kalimat yang baik, karena segala pernyataan yang diucapkan oleh ibu akan tertanam kuat di memori anak. Ketika masih bayi, mungkin kita berpikir anak belum mengetahui apa-apa, ini adalah pemahaman yang keliru, karena sesungguhnya bayi telah menyimpan segala hal yang dibiasakan ibunya.
Seorang anak yang telah tumbuh, hingga beranjak remaja, akan mudah meneladani hal-hal yang ditunjukkan oleh orangtuanya daripada hal-hal yang diucapkan oleh orangtuanya. Ini berarti orangtua, terlebih kepada ibu yang memiliki banyak waktu luang bersama anaknya, harus melakukan apa yang diucapkan dan mengucapkan apa yang dilakukan. Tidak mendidik anak dengan kebohongan.
Mendidik anak dengan prinsip dan nilai-nilai kebenaran akan membentuk seorang anak yang beretika dan berbudi pekerti. Ini juga akan mengajarkan anak secara tidak langsung akan tanggung jawab sebagai konsekuensi kedisiplinan dalam menganut nilai yang telah ditanamkan ibunya. Beranjak dewasa anak akan terbentuk menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter tangguh di segala zaman.
Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Untuk itu, peran ibu sangat besar di samping peran guru di sekolahnya. Ibu adalah guru di rumah bagi anak dan guru adalah ibu di sekolah bagi anak. Sehingga tujuan dari pendidikan sebenarnya sinergis yaitu membangun kualitas manusia. Untuk itu sistem pendidikan humanis adalah sebuah keniscayaan, baik di rumah maupun di sekolah-sekolah formal.
Dalam Buku Sekolahnya Manusia, karya Munif Chatib, dikatakan bahwa kecerdasan seseorang tidak mungkin dibatasi oleh indikator-indikator yang ada dalam achievement test (tes formal). Sebab setelah diteliti, ternyata kecerdasan seseorang itu selalu berkembang (dinamis), tidak statis. Tes yang dilakukan untuk menilai kecerdasan seseorang, praktis hanya menilai kecerdasan pada saat itu, tidak untuk satu bulan lagi, apalagi sepuluh tahun lagi. Menurut Dr. Howard Gardner, kecerdasan dapat dilihat dari kebiasaan seseorang. Padahal kebiasaan adalah perilaku yang diulang-ulang.
Kebiasaan atau perilaku yang diulang-ulang yang dilakukan seorang anak tentunya diadopsinya dari orangtua dan lingkungannya. Oleh karena itu, ibu dan orangtua pada umumnya wajib mendidik anak dengan kebiasaan-kebiasaan baik dan sehat bagi mental anak. Sebab anak yang tumbuh dengan didikan yang baik akan memiliki keyakinan bahwa hidup ini indah dan membuatnya semangat untuk hidup,sedangkan anak yang dididik dengan dididikan yang tidak baik akan tumbuh dengan keyakinan yang buruk bahwa hidup ini hanyalah rintangan yang begitu berat.
Dengan didikan yang baik dari ibu, maka dimanapun anak berada akan mampu menyaring apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk. Serta menjadi pribadi yang cerdas. Sesungguhnya pribadi yang cerdas bukanlah pribadi yang membuat otaknya seperti ensiklopedia, tempat hafalan segala sesuatunya. Tetapi, pribadi yang cerdas adalah pribadi yang mampu membawa otaknya ke hal-hal yang baik. Bahwa kecakapan sikap mental adalah 90% kecerdasan. Betapa sikap itu penting, yaitu bagaimana menyikapi apa-apa yang ada di luar diri denga baik
Pendidikan adalah sesuatu yang sederhana tapi signifikan.
Pengamat: Cuma Foke dan Alex yang ke Putaran Kedua
Sabtu, 19 Mei 2012 | 23:33
Fauzi Bowo (sumber: SP)
Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Tjipta Lesmana mengatakan bahwa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) DKI akan berlangsung sebanyak dua putaran. Itu disebabkan banyaknya kandidat yang dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta.
Meski begitu, menurut Tjipta, hanya pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) dan Alex Noerdin-Nono Sampono yang bakal melenggang ke putaran kedua tersebut. Karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia selalu kotor, tidak pernah bersih.
Sehingga, dipastikan pasangan independen seperti Faisal Basri-Biem Benyamin dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria akan lewat. Pun dengan pasangan dari jalur partai politik yaitu Jokowi-Ahok dan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, juga tidak akan lolos pada putaran kedua.
"Pemilukada DKI tidak mungkin satu putaran, pasti putaran. Finalnya adalah gajah lawan gajah, yaitu Foke lawan Alex Noerdin," tukasnya disaat mengikuti Dialog Publik yang diadakan Forum Masyarakat Katolik Indonesia-Keuskupan Agung Jakarta di Gereja Katedral, Jakarta, Sabtu (19/5).
"Keempat kandidat ini pasti lewatlah, karena mereka sama sekali kurang duitnya. Sedangkan Foke dan Alex memiliki duit yang besar, dan dalam pilkada duit merupakan faktor sentral untuk menang. Selain keduanya sama-sama berpengalaman, tetapi juga sama-sama kotor," tegasnya.
Alasan lain mengapa pasangan Alex-Nono yang akan lolos di putaran kedua, Tjipta menegaskan dukungan partai Golkar itu sangat kuat dengan kader-kadernya yang cukup banyak. Selain itu, nama Nono Sampono sangat baik sekali karena dia berasal dari Marinir.
"Dan marinir itu sangat dicintai oleh warga Jakarta," ungkapnya.
Namun, jika pelaksanaan pemilukada berjalan dengan bersih, dia memprediksi yang akan keluar sebagai pemenang dalam pemilukada DKI 2012 adalah pasangan Jokowi-Ahok.
Calon Incumbent Harus Cuti Saat Kampanye
Minggu, 10 Juni 2012 | 17:51
Ilustrasi kampanye pilkada (sumber: SP)
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta menegaskan bahwa calon gubernur incumbent harus mengambil cuti sebagai pejabat daerah saat melakulan kampanye pada 24 Juni hingga 7 Juli mendatang.
Untuk diketahui, Pemilukada DKI 2012 diramaikan oleh tiga calon incumbent, yaitu Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI Jakarta, Alex Noerdin sebagai Gubernur Sumatera Selatan dan Joko Widodo sebagai Walikota Surakarta (Solo).
"Ketiga calon gubernur DKI Jakarta yang masih menjabat sebagai kepala daerah hanya boleh melakukan kampanye jika mereka mengambil cuti. Sebab, cuti itu hak setiap pegawai. Memang tidak apa-apa kalau tidak cuti, tapi tidak boleh kampanye," kata Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah, usai diskusi Mengurai Sengkarut DPT Pemilukada DKI Jakarta, Jakarta, Minggu, (10/6)
Menurutnya, saat mengambil cuti kerja, ketiga calon incumbent itu harus rehat dan melepaskan atribut sebagai pejabat negara saat berkampanye. Ketiganya tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara seperti mobil dinas, anggaran dinas, serta baju dinas dan atribut negara lainnya.
"Karena itu, ketiganya harus cuti. Karena kalau tidak cuti rawan terjadi pemanfaatan fasilitas negara. Ini semua sudah diatur dalam UU No.32 tahun 2004. Yaitu saat kampanye, calon incumbent tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara," ujarnya.
Satu-satunya fasilitas negara yang diizinkan tetap dimanfaatkan saat kampanye adalah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian. Keduanya merupakan aparat pengamanan yang bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan saat kampanye berlangsung selama 14 hari.
Kendati demikian, Ramdansyah mengatakan, cuti memang tak mesti diambil selama dua minggu penuh masa kampanye, dari 24 Juni hingga 7 juli 2012. Umumnya cuti bisa diambil saat rapat umum atau kampanye terbuka.
Ketua Pokja Pendataan Pemilih KPU Provinsi DKI Jakarta, Aminullah, menyatakan calon incumbent harus sudah mengantongi izin cuti sebelum kampanye dilakukan. "Kalau bisa, ketiga calon incumbent sudah bisa mengantongi izin cuti sebelum masa kampanye. Sehingga mereka bisa melakukan kampanue fengan tenang," kata Aminullah.
Gubernur DKI jakarta Fauzi Bowo, mengatakan belum mengajukan cuti kerja sebagai Gubernur DKI Jakarta, guna menghadapi masa kampanye Pemilukada DKI. "Saya belum menyampaikan izin cuti kerja. Nanti lah saya beritahukan," kata Fauzi.
Berdasarkan aturan, seorang gubernur mengajukan izin cuti kepada Presiden melalu Kementerian Dalam Negeri.
Sebelumnya, Para pesaing Fauzi Bowo dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012 meminta calon incumbent itu segera mengajukan cuti. Mereka menilai cuti oleh kepala daerah yang menjabat perlu dilakukan agar pilkada berjalan dengan adil. Sebab jika Fauzi tak mengambil cuti, maka kepala daerah lain pun akan meniru langkahnya.
Ketika Kaisar Memerintah Dengan Belas Kasih
Tahun
pertama masa Zhenguan, Kaisar Tang Taizong memberitahu kepala personil
kerajaan, “Kehidupan perempuan di lingkungan istana sangat
memprihatinkan. Pada akhir Dinasti Sui, istana kerajaan terlalu banyak
merekrut tenaga kerja perempuan. Banyak dari mereka tinggal di kota
lingkar luar istana, dimana kaisar jarang berkunjung; hal mana hanya
menghamburkan uang dan tenaga. Saya tidak menyukai situasi ini. Yang
mereka lakukan hanya membersihkan rumah. Apa lagi yang dapat mereka
lakukan? Biarkan mereka pulang ke rumah dan menikah. Kita dapat
menghemat uang dan orang-orang akan lebih bahagia serta memiliki
kehidupan pribadinya.”Setelah itu, istana kerajaan mengirim pulang lebih dari 3.000 perempuan.
Tahun kedua masa Zhenguan, Tiongkok Tengah mengalami masa kekeringan diikuti dengan kelaparan yang parah.
Kaisar Tang Taizong mengatakan kepada menteri-menterinya, “Cuaca yang ekstrim adalah akibat dari kekurangan De (kebajikan, budi pekerti) pada diri saya, saya memerintah tidak berdasarkan kebajikan. Karenanya kita sedang dihukum. Kesalahan apa yang rakyat telah lakukan sehingga harus menerima penderitaan ini? Saya mendengar rakyat telah menjual putra putrinya demi uang. Saya merasa sangat sedih!”
Kaisar kemudian mengirim menteri Du Yan untuk melakukan penyelidikan di daerah yang dilanda kekeringan. Menteri Du Yan membeli kembali anak-anak tersebut dengan uang pribadi Kaisar dan mengembalikannya kepada orang tua masing-masing.
Pada tahun ketujuh pemerintahan Zhenguan, Gubernur Wilayah Xiangzhou, Zhang Gongjin meninggal dunia. Kaisar sangat sedih dan ia melayat beberapa kali untuk menyatakan perasaannya.
Beberapa pejabat mengirim catatan kepada Kaisar: “Buku Huai mengenai Yin-Yang mengatakan seseorang seharusnya tidak menangis pada saat perkabungan karena membawa ketidakberuntungan.”
Kaisar Taizong menjawab, “Hubungan saya dengan para menteri seperti ayah dan anak. Saya merasa sedih dari dalam hati. Bagaimana tidak menangis?” Setelah itu, Kaisar mulai menangis kembali.
Di tahun ke-19 era Zhenguan, Kaisar Taizong sendiri memimpin tentaranya untuk mengalahkan Korea. Ketika beristirahat di Ding Zhou, beberapa tentaranya berhenti. Kaisar Taizong bertemu dengan tentara tersebut di Gerbang Utara. Satu diantaranya sakit dan tidak dapat mengikuti pasukan. Kaisar Taizong mengundangnya beristirahat di sisi tempat tidurnya dan menanyakan dimana ia terluka. Kaisar juga meminta tabib di Ding Zhou untuk mengobati tentara yang sakit tersebut. Karena belas kasihnya, semua jenderal dan tentaranya bersedia mengikutinya berperang.
Dalam perjalanan pulang, Taizong memerintahkan tentaranya untuk memberikan upacara penghormatan kepada tulang-tulang tentara yang mati, dimana mereka mengorbankan hewan kerbau, domba dan babi. Kaisar sendiri datang ke upacara dan menangis. Semua personil militernya tersentuh hingga turut menangis.
Setelah upacara, para orang tua dari tentara yang gugur tersebut berkata, “Kaisar menangis pada penguburan putra kita. Sekarang mereka dapat beristirahat dengan tenang.”
Ketika tentara Kaisar Taizong menyerang kota Baiyan di timur Provinsi Liaoning, Jenderal Li Simo terluka kena panah. Kaisar sendiri menghisap luka Jenderal Li untuk membuang darah matinya keluar. Semua tentaranya sangatlah terkesan. BY SUWADI IDRIS AMIR.
