Jangan Pakai Istilah Black Campaign di Pemilukada
Minggu, 17 Juni 2012 | 15:21
Ilustrasi kampanye kotor (sumber: Antara)
Sosiolog Universitas Indonesia Prof Tamrin Amal Tamagola berpendapat bahwa penggunaan istilah black campaign (kampanye hitam) mendiskreditkan makna hitam dalam konteks kebangsaan Indonesia.
"Jangan lagi memakai istilah black campaign karena seolah-olah semua yang berwarna hitam itu buruk. Saya pribadi tersinggung karena sebagai orang yang berasal dari Indonesia Timur berkulit hitam," katanya usai menjadi pembicara dalam diskusi "Black Campaign dalam Pilkada DKI Jakarta 2012" di Cikini 25, Jakarta Pusat, Minggu.
Oleh karena itu, Tamrin menyarankan menggunakan istilah dirty campaign (kampanye kotor) yang dirasa lebih sesuai untuk menyebut bentuk kampanye yang dilakukan satu pihak untuk menjelekkan pihak lain.
Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI itu, istilah kampanye hitam berasal dari Amerika Serikat yang tidak tepat digunakan di Indonesia.
"Jangan mentang-mentang istilah dari Amerika lalu digunakan begitu saja tanpa melihat konteks Indonesia," ujarnya.
Terkait kampanye kotor dalam Pilkada DKI yang secara resmi akan dimulai pada 24 Juni nanti, Tamrin mengatakan semua pihak dari penyelenggara hingga masyarakat harus membedakan kampanye yang menyangkut ruang publik dan privat masing-masing kandidat.
Ia menjelaskan kampanye yang membuka penyimpangan-penyimpangan seorang kandidat terkait kepentingan publik tidak dapat digolongkan sebagai kampanye kotor.
"Misalnya membuka penyimpangan pajak yang dilakukan salah satu kandidat atau korupsi yang merugikan negara, bukanlah suatu dirty campaign. Sebaliknya, hal-hal seperti itu harus dibuka seluas-luasnya kepada publik," ucapnya.
Tamrin mengingatkan agar kampanye tersebut harus didasarkan pada fakta dan sebisa mungkin menyertakan bukti-bukti konkret. Sedangkan, kampanye yang menyerang ranah pribadi seseorang dan bersifat moral, primordial, suku, serta agama termasuk dalam kampanye kotor.
"Jika membuka ranah pribadi seperti jumlah istri, perceraian, suku, agama yang dianut dan hal-hal bersifat primordial lainnya, baru bisa disebut 'dirty campaign'," kata Tamrin.
Jokowi Belum Laporkan Cuti Kampanye
Minggu, 17 Juni 2012 | 14:00
Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, saat makan malam bersama wartawan di Jakarta. FOTO: ANTARA
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta menyatakan dari tiga calon incumbent yang mengikuti Pemilukada DKI 2012, baru dua yang melaporkan cuti untuk masa kampanye. Keduanya adalah Alex Noerdin dan Fauzi Bowo. Sedangkan Joko Widodo belum melaporkan izin cutinya kepada Panwaslu.
Berdasarkan catatan Panwaslu DKI, calon incumbent Alex Noerdin telah mengajukan cuti kerja pada seluruh masa kampanye. Yaitu cuti mulai tanggal 24 Juni hingga masa kampanye berakhir pada 7 Juli 2012.
Sedangkan calon incumbent Fauzi Bowo hanya mengajukan cuti kerja selama 4 hari mengikuti jadwal kampanyenya. Yaitu pada tanggal 24 dan 30 Juni serta 3 dan 6 Juli 2012.
"Ya Foke mengajukan cuti selama 4 hari pada masa kampanye. Sedangkan Jokowi, sampai sekarang kami belum menerima pelaporan cuti kerja untuk kampanye dari Jokowi," kata anggota Panwaslu DKI Jufri dalam acara Diskusi Media mingguan dengan tema “Black Campaign dalam Pilkada DKI Jakarta” yang diselenggarakan Perludem dan KIPP Jakarta di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Minggu (17/6).
Dia mengharapkan, surat izin cuti kerja Jokowi segera dilaporkan Jokowi kepada Panwaslu, mengingat pelaksanaan kampanye tinggal seminggu lagi. Sebab, bila tidak ada izin kerja, Jokowi tidak diizinkan untuk melakukan kampanye karena masih terikat dengan jabatannya sebagai pejabat negara.
"Berdasarkan peraturan pemilu, seorang pejabat negara harus cuti saat melakukan kampanye. Kalau tidak, berarti melanggar hukum," tegasnya.
Menanggapi hal itu, juru bicara tim sukses Jokowi-Ahok, Maringan Pangaribuan mengatakan sebenarnya Jokowi sudah mengajukan permohonan izin cuti kerja selama kampanye pemilukada DKI kepada Gubernur Jawa Tengah. Namun hingga kini, surat izin cuti kerja Jokowi belum ditandatangani gubernur.
"Karena harus tertulis, jadi Jokowi harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernurnya. Sampai sekarang izin itu belum keluar," kata Maringan.
Dia memprediksi surat izin cuti kerja Jokowi sudah dikeluarkan dalam pekan ini. Kemudian lamgsung diteruskan kepada Panwaslu DKI Jakarta. Terkait berapa lama Jokowi akan cuti, Maringan enggan menyebutkannya.
"Nanti saja kalau surat izin cuti sudah resmi ditandatangani gubernur, pasti akan ddiberitahukan kepada publik," tuturnya.
Faisal-Biem Dukung DPT Dibawa ke Jalur Hukum
Sabtu, 16 Juni 2012 | 22:57
Faisal Basri - Biem Benyamin mendapat urutan pertama menjalani tes kesehatan, Senin (9/4) (sumber: Antara)
Tim sukses pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta Faisal Basri-Biem Benyamin menyatakan akan mendukung kandidat lain yang hendak mengajukan tindakan hukum atas masalah Daftar Pemilih Tetap atau DPT.
"Kami akan mendukung kandidat lain yang akan membawa masalah DPT ini ke ranah hukum," kata Wakil Manajer Kampanye Faisal Basri-Biem Benyamin, Sukiarso, di Jakarta, Sabtu (16/6).
Sukiarso mengatakan pihaknya sendiri tidak dapat memprotes persoalan DPT yang ditetapkan KPU DKI Jakarta karena kekurangan data fisik.
"Jika maju lewat jalur hukum, harus ada data pembanding. Kekurangan kami di situ, kami tidak punya data," katanya.
Sukiarso menjelaskan ketiadaan data tersebut karena pihaknya tidak menyimpan bukti fisik dari KTP yang dinyatakan tidak sah pada saat melakukan verifikasi dukungan di tahap pendaftaran bakal calon pada Maret lalu.
"Banyak KTP yang gugur karena dobel, tetapi kami tidak menyangka akan terjadi kekacauan DPT seperti sekarang sehingga tidak menyimpan bukti fisik tersebut," katanya.
Tim Faisal-Biem juga menilai akar masalah ini adalah validitas data penduduk yang diberikan pemerintah kepada KPU.
"DPT yang sekarang ini kan berasal dari data yang diberikan pemerintah, mulai dari Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) DKI Jakarta, jadi ini ada di bawah otoritas Foke," katanya.
Oleh karena itu, tim Faisal-Biem juga meminta pihak pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo sebagai gubernur incumbent untuk bertanggung jawab.
Sejauh ini, Sukiarso mengetahui tim Djoko Widodo-Basuki Tjahaja telah melakukan verifikasi independen dan menemukan bukti-bukti yang kuat.
"Kami akan mendukung jika mereka atau kandidat lain maju lewat jalur hukum. Ke depan, bagi kami akan lebih produktif jika peluang-peluang kecurangan diperketat," katanya.
Jumat, 15 Juni 2012 | 19:07
Calon Wakil
Gubernur Pemilukada DKI Jakarta, Biem Benyamin saat melakukan
Verifikasi harta kekayaan oleh Team verifikasi Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) di Kantor Bens Radio, Jakarta. FOTO: ANTARA
Dalam tahapan kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, yang akan dimulai pada 24 Juni hingga 7 Juli 2012, seluruh enam kandidat dijadwalkan akan melakukan pemaparan visi dan misi pada hari pertama kampanye sebanyak dua kali.
Sudah disepakati dalam rapat finalisasi antara KPU DKI dengan tim sukses pasangan calon, pada Minggu (24/6) pagi hari pada pukul 11.00 seluruh kandidat akan memaparkan visi dan misi secara formal didepan DPRD DKI Jakarta.
Sementara pada hari yang sama, pada pukul 19.00 seluruh kandidat akan memaparkan visi dan misi secara informal di depan publik melalui siaran langsung oleh televisi.
Untuk debat kandidat informal, setiap tim sukses pasangan calon Gubernur DKI Jakarta diminta untuk dapat memaparkan visi misinya tidak lebih dari satu menit 30 detik.
"Setelah memaparkan visi dan misi, kandidat tersebut akan diuji visi dan misinya langsung oleh tiga panelis. Dimana, tiap panelis memiliki waktu dua menit untuk menguji. Jadi total waktu per kandidat adalah 7.30 menit," kata Ketua Pokja Kampanye KPU DKI, Suhartono, hari ini.
Usai memaparkan visi dan misi, tiap kandidat akan diundi untuk memilih satu dari tiga tema debat yang telah ditentukan dan diberikan satu menit 30 detik untuk pemaparan penyelesaian masalah.
Tiga cluster tema yang telah ditetapkan adalah tata kota, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan penegakkan hukum.
"Usai pemaparan akan ada contra fire, dimana kandidat tersebut akan diberikan pertanyaan oleh kandidat lain dan harus dijawab dalam waktu dua menit saja," lanjut Suhartono.
Sehingga untuk bagian pemaparan penyelesaian masalah akan menghabiskan waktu 11 menit 30 detik untuk tiap kandidat. Dan total waktu dari debat kandidat ini adalah 1 jam 54 menit dengan sudah diperhitungkan iklan.
Debat kandidat ini direncanakan akan dilaksanakan di Hotel Gran Melia Ballroom, Jakarta pada pukul 19.00 WIB dan disiarkan langsung oleh stasiun TVOne dengan dipandu oleh Alvito Deanova.
"Untuk pertimbangan televisinya itu karena lelang yang telah dimenangkan oleh PT AHA Komunika dimana itu diluar kuasa KPU DKI, karena yang melaksanakan ini adalah pihak pemerintah," tutur Suhartono.
KPU DKI Simpan Nama Panelis Debat Publik
Jumat, 15 Juni 2012 | 18:24
Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Hendardji Supandji, Basuki Tjahaya
Purnama , Hidayat Nur wahid , Faisal Basrimemaparkan visi dan misi
mereka saat debat Cagub/Cawagub DKI Jakarta di Aula Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia , Salemba, Jakarta. FOTO: ANTARA
Untuk menjaga netralitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta memutuskan tidak memberitahukan nama-nama panelis dalam debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 24 Juni mendatang.
"Nanti kalau kami buka sekarang, dikhawatirkan masing-masing calon jadi punya asumsi. Jadi serahkan saja pada KPU Provinsi," kata Suhartono, saat rapat finalisasi teknik kampanye, di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jl. Budi Kemuliaan, Jakarta, Jumat (15/6).
Meski begitu, Suhartono mengaku bahwa pihaknya sudah menentukan para panelis dalam debat kandidat yang akan dilakukan secara informal di Hotel Gran Melia Ballroom itu.
"Nanti kalau kami berikan nama-nama panelisnya di depan forum, calon ini tidak setuju dengan si A. Kemudian calon lain tidak setuju dengan si B. Makin lama makin sempit, pakarnya habis," ujar Suhartono, dalam rapat yang dihadiri seluruh tim sukses (Timses) pasangan calon Gubernur DKI Jakarta ini.
"Kami sudah tahu mana yang sesuai. Dan kami tetap akan memegang asas netralitas itu," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, enam tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir dalam rapat menolak keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta.
Mereka meminta KPU Provinsi DKI Jakarta menyerahkan daftar panelis untuk kemudian dikaji dan disepakati bersama.
"Kita kan tidak mau, misalnya salah satu panelisnya adalah Pak Sutiyoso, padahal dia sudah secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan," ujar M. Ali Anafia, tim sukses pasangan Hendardji-Riza Patria.
Mendapat desakan tersebut, Suhartono mengambil jalan tengah untuk membicarakan kembali terkait masalah panelis ini.
"Kalau begitu, nanti akan dibicarakan lagi. Selama netral, saya rasa tidak ada masalah. Nanti akan dijadwalkan kembali," kata Suhartono.
KPUD Tetapkan 3 Tema Debat Publik Cagub DKI
Jumat, 15 Juni 2012 | 17:49
Calon Gubernurdan
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Hendardji Supandji , Basuki Tjahaya
Purnama , Hidayat Nur wahid , Faisal Basri dan Biem Benyamin
menunjukkan simbol nomor urut seusai debat Cagub/Cawagub DKI Jakarta di
Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia , Salemba, Jakarta. FOTO:
ANTARA
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta dengan disetujui oleh seluruh tim sukses pasangan calon gubernur telah menentukan tiga tema utama dalam pembahasan debat publik, yang dijadwalkan digelar pada 24 Juni mendatang.
"Tiga tema debat publik adalah tata kota; ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan penegakkan hukum," ujar Ketua Pokja Kampanye KPU DKI, Suhartono, dalam rapat finalisasi teknik kampanye, di Gedung KPU DKI, Jl. Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Jumat (15/6).
Tiga tema tersebut, kata Suhartono, diambil dengan mempertimbangkan hasil survei oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, beberapa saat lalu mengenai masalah prioritas di Jakarta, yang diinginkan warga untuk segera diselesaikan.
"Dalam survei lima masalah prioritas adalah kemacetan, disusul kesejahteraan rakyat, banjir, lapangan pekerjaan dan pendidikan. Sementara ditingkat kecamatan adalah keamanan, banjir, lingkungan dan kemacetan," jelas Suhartono.
Secara mendetail, Suhartono menjelaskan dalam tema tata kota, materi yang termasuk adalah seperti tata ruang, transportasi, lingkungan. Sementara untuk tema kedua menyangkut daya beli masyarakat dan pengangguran, serta kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan seni budaya. Pada tema ketiga akan menyangkut kepada tata kelola pemerintahan (reformasi birokrasi), politik, keamanan, penegakan Hukum dan pelayanan publik.
Menanggapi pemilihan tiga tema ini, pada dasarnya seluruh tim sukses pasangan calon menyetujui keputusan ini. "Prinsipnya sudah mewakili, kalaupun ada penambahan pemaparan bisa ditambahkan nanti," ujar tim sukses Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini.
"Ya nanti dielaborasikan oleh kandidat saja," tandas Suhartono.
Cagub Wajib Laporkan Dana Kampanye Dalam Tiga Tahap
Jumat, 15 Juni 2012 | 17:42
Calon gubernur DKI Jakarta (sumber: Antara)
Seluruh kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diwajibkan melaporkan dana kampanye dalam tiga tahap. Pelaporan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat finalisasi teknik kampanye yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta bersama seluruh tim sukses pasangan calon yang mengacu kepada Keputusan KPU No. 13-15/KPts/KPU-Prov-10/2011, di Gedung KPU DKI, Jl. Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Jumat (15/6).
Hasil rapat menentukan bahwa seluruh pasangan calon wajib melaporkan penerimaan dana kampanye pada H-1 kampanye, atau pada 23 Juni. Dan, H+1 kampanye atau pada 8 Juli, serta laporan penggunaan dana kampanye pada tiga hari usai pemilihan, atau pada tanggal 14 Juli.
"Setiap penerimaan harus dicatat dan dilaporkan. Baik penerimaan termin satu dan kedua," ujar Ketua Pokja Kampanye KPU DKI, Suhartono, Jumat (15/6).
Suhartono menjelaskan bahwa pelaporan penerimaan dana kampanye didapatkan sejak penetapan calon atau pada 10 Mei lalu, hingga sampai pada hari pemungutan suara atau pada 11 Juli.
Selanjutnya KPU DKI akan meneruskan laporan dana kampanye ke masyarakat sehari setelah pelaporan dilakukan oleh pasangan calon.
Kemudian 15 hari setelah pelaporan penggunaan dana kampanye, KPU Provinsi DKI Jakarta akan menyerahkan laporan itu ke auditor keuangan.
Untuk diketahui, batas maksimum sumbangan dana kampanye sebesar Rp 50 juta untuk sumbangan perorangan. Sumbangan maksimal dari badan hukum dan badan usaha sebesar Rp 350 juta.
Badan hukum dan badan usaha milik negara dilarang memberikan sumbangan untuk kampanye.
5.979 Atribut Kampanye Diturunkan
Jumat, 15 Juni 2012 | 15:43
Spanduk kampanye Gubernur DKI Jakarta (sumber: Jakarta Globe)
Banyaknya atribut kampanye yang dipasang di sembarang tempat dinilai sudah mengganggu nilai estika dan kerapian kota Jakarta. Tidak hanya itu, pemasangan atribut dinilai tidak tepat, karena belum memasuki masa kampanye.
Melihat hal itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panswaslu) DKI Jakarta bersama tim sukses enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI menggelar penertiban alat peraga dan atribut kampanye diseluruh DKI jakarta.
Penertiban dilakukan pada Kamis (14/6), pukul 20.00 hingga Jumat (15/6) dini hari, pukul 02.00. Hasil penertiban tersebut ada sebanyak 5.979 atribut kampanye berupa spanduk telah diturunkan di lima wilayah, minus Kabupaten Kepulauan Seribu. Dengan rincian sebanyak 180 alat peraga pemilukada ditertibkan di Jakarta Utara.
Sementara, di Jakarta Pusat ada sebanyak 231 alat peraga pemilukada, Jakarta Barat 264 alat peraga pemilukada, Jakarta Selatan tercatat paling banyak yang ditertibkan yaitu 4.679 alat peraga dan Jakarta Timur ada sebanyak 685 alat peraga.
"Kami melihat alat peraga di lima wilayah kotamadya DKI Jakarta sudah terlampau banyak. Bahkan ada yang dipasang sembarangan sehingga menutupi rambu lalu lintas, atau menutupi jalan. Ini membuat Kota Jakarta semakin tidak indah dan rapi," kata Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah, Jakarta, Jumat (15/6).
Selain itu, atribut atau alat peraga pemilukada ditertibkan untuk menyambut masa kampanye yang akan dilakukan mulai tanggal 24 Juni hingga 7 Juli 2012. Sehingga, warga Jakarta mempunyai waktu mengenal keenam pasang kandidat melalui pengenalan program kerja serta visi misi pada saat kampanye. Diharapkan dengan ditertibkannya alat peraga tersebut, tidak ada lagi spanduk, stiker, baliho, bendera partai dan atribut kampanye lainnya di jalan atau kawasan pemukiman warga.
Kasie Penertiban Satpol PP DKI Jakarta, Darwis Silitonga membenarkan sudah ada sebayak 5.979 alat peraga yang ditertibkan. Ribuan alat peraga tersebut akan disimpan di gudang penyimpanan barang milik Pemprov DKI di Cakung. Menurutnya, untuk penertiban tersebut diturunkan petugas Satpol PP tingkat Provinsi sebanyak 150 orang, tingkat kotamadya sebanyak 30 orang per kotamadya dan 25 orang per kecamatan.
"Sebenarnya lebih banyak lagi alat peraga yang kita tertibkan. Jumlah tersebut tidak termasuk alat peraga berupa stiker yang ditempel di tiang listrik, tembok, pohon dan dinding fasilitas umum lainya. Jumlah stiker yang kami kelupas sampai habis mencapai puluhan ribu," kata Darwis.
Dari pantauannya dilapangan saat penertiban, seluruh pasangan cagub dan cawagub menempel stiker di tembok, jembatan penyeberangan, pohon dan tembok gedung. Waktu yang paling lama adalah mengelupas puluhan ribu stiker tersebut. Karena terlalu banyak, cukup banyak stiker para kandidat yang tidak tertangani untuk dikelupas.
Akhirnya, papar Darwis, diambil keputusan setiap Satpol PP Kotamadya dan Kecamatan langsung turun ke wilayahnya masing-masing untuk menertibkan stiker yang masih tertinggal. Sebab, sebelum masa kampanye, Kota Jakarta harus bersih dari seluruh bentuk alat peraga atau atribut kampanye.
"Yah kalau bisa mereka memasang atribut atau alat peraga kampanye pada saat masa kampanye. Lalu sesudah itu, kami harapkan mereka mau sukarela untuk menurunkannya," imbaunya.
20 Juni, Polda Gelar Deklarasi Kampanye Damai
Jumat, 15 Juni 2012 | 15:35
Warga hadir dalam sebuah kampanye pemilukada di daerah. (sumber: Antarafoto)
Polda Metro Jaya akan menggelar Deklarasi Damai menjelang Pemilukada DKI Jakarta 2012, pada Rabu (20/6) mendatang. Selang sehari, tepatnya pada Kamis (21/6), Polda juga akan menggelar apel bersama.
Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Kombes Agung Budi mengatakan bahwa aksi itu dilakukan agar situasi Jakarta tetap kondusif jelang Pemilukada.
"Sebelum pelaksanaan kampanye, kami akan mengundang enam pasang calon pada 20 Juni untuk melakukan deklarasi damai bersama di Polda Metro Jaya. Kemudian besoknya, 21 Juni akan digelar Apel bersama Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Satpol PP DKI dan instansi lainnya untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama kampanye dan pemilukada," kata Agung usai acara tatap muka bersama tokoh agama dan pengurus FKUB di Balaikota DKI, Jakarta, Jumat (15/6).
Agung mengungkapkan, walaupun keamanan wilayah ibu kota masih kondusif, namun pihaknya tetap akan melakukan pengamanan secara rutin. Itu dilakukan untuk mengantisipasi peristiwa yang dapat menganggu keamanan dan ketertiban ibu kota.
Polda akan menyiagakan sekitar 10 ribu aparat kepolisian yang akan disebar pada titik-titik konsentrasi massa saat kampanye. Sistem pengamanan akan dilakukan secara terbuka dan tertutup.
"Sejauh ini titik-titik rawan terjadinya gesekan massa saat masa kampanye belum bisa diidentifikasi. Hal ini mengingat pelaksanaan kampane belum dimulai. Tapi polisi akan melakukan penjagaan ekstra ketat di lokasi-lokasi yang dijadikan tempat kampanye nanti,” tegasnya.
Ditemui terpisah, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke) mengaku mendukung digelarnya Deklarasi Kampanye Damai. Dengan begitu, ujarnya, seluruh pasangan calon akan bersama-sama mengusung kampanye yang tidak akan mengganggu keamanan dan ketertiban Kota Jakarta, yang selama ini sudah terpelihara baik.
Foke meminta pada para lurah dan camat, sebagai ujung tombak pemerintahan untuk terus meningkatkan komunikasinya secara intensif dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat agar lingkungan tetap kondusif. Tak hanya itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta juga harus kerja keras, melakukan komunikasi dengan para organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya.
"Saya berharap seluruh umat beragama terus menjalin silaturahmi satu sama lain. Terutama saat masa kampanye dan masa tenang, peran FKUB dan majelis-majelis serta dewan gereja ini sangat dibutuhkan untuk mengingatkan pada seluruh khalayak agar tetap mematuhi rambu-rambu yang ada," kata Foke.
Utamanya saat masa tenang, agar seluruh lembaga keagamaan, tokoh masyarakat dan tokoh agama membantu menghimbau agar membantu menciptakan suasana tenang. Dia menghimbau warga atau seluruh umat beragama agar terus bekerja keras menjaga lingkungannya masing-masing, sehingga pelaksanaan Pemilukada berjalan aman, lancar tanpa gangguan apapun.
Cagub dan Cawagub Berkomitmen Bersih Korupsi
Jumat, 15 Juni 2012 | 03:28
Calon gubernur DKI Jakarta (sumber: Antara)
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta berkomitmen menciptakan aparat pemerintahan bersih dan bebas korupsi, dengan menandatangani komitmen integritas dan LHKPN di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqodas di Jakarta, Kamis, mengatakan, bahwa lembaga antikorupsi mengajak seluruh calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) itu, untuk bebas dari politik uang.
Menurut dia, pencegahan sebagai kewenangan yang KPK jabarkan dalam rencana strategi, yakni membangun pemilihan umum (pemilu), dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bermartabat.
"Wilayah ini adalah wilayah yang relevan dengan pengembangan program kerja KPK," ujar Busyro.
Untuk itu, lanjut dia, KPK mengajak cagub dan cawagub mengikuti proses pemenangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012, dengan niat mentalitas independen, transparan, dan jujur ketika berhadapan para pengusaha maupun kader partai.
Kelima pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012--2017 menandatangani komitmen bersih korupsi di KPK, antara lain Faisal Basri dan Bin Benyamin, Alex Noerdin dan Nono Sampono, Hidayat Nurwahid dan Didik J. Rachbini, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja, dan terakhir Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli.
Kelima pasangan datang dengan cara berbeda-beda ke KPK guna memaparkan laporan kekayaan selain menandatangani komitmen aparat bersih korupsi.
KPUD Tetapkan 3 Tema Debat Publik Cagub DKI
Jumat, 15 Juni 2012 | 17:49
Calon Gubernurdan
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Hendardji Supandji , Basuki Tjahaya
Purnama , Hidayat Nur wahid , Faisal Basri dan Biem Benyamin
menunjukkan simbol nomor urut seusai debat Cagub/Cawagub DKI Jakarta di
Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia , Salemba, Jakarta. FOTO:
ANTARA
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta dengan disetujui oleh seluruh tim sukses pasangan calon gubernur telah menentukan tiga tema utama dalam pembahasan debat publik, yang dijadwalkan digelar pada 24 Juni mendatang.
"Tiga tema debat publik adalah tata kota; ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan penegakkan hukum," ujar Ketua Pokja Kampanye KPU DKI, Suhartono, dalam rapat finalisasi teknik kampanye, di Gedung KPU DKI, Jl. Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Jumat (15/6).
Tiga tema tersebut, kata Suhartono, diambil dengan mempertimbangkan hasil survei oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, beberapa saat lalu mengenai masalah prioritas di Jakarta, yang diinginkan warga untuk segera diselesaikan.
"Dalam survei lima masalah prioritas adalah kemacetan, disusul kesejahteraan rakyat, banjir, lapangan pekerjaan dan pendidikan. Sementara ditingkat kecamatan adalah keamanan, banjir, lingkungan dan kemacetan," jelas Suhartono.
Secara mendetail, Suhartono menjelaskan dalam tema tata kota, materi yang termasuk adalah seperti tata ruang, transportasi, lingkungan. Sementara untuk tema kedua menyangkut daya beli masyarakat dan pengangguran, serta kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan seni budaya. Pada tema ketiga akan menyangkut kepada tata kelola pemerintahan (reformasi birokrasi), politik, keamanan, penegakan Hukum dan pelayanan publik.
Menanggapi pemilihan tiga tema ini, pada dasarnya seluruh tim sukses pasangan calon menyetujui keputusan ini. "Prinsipnya sudah mewakili, kalaupun ada penambahan pemaparan bisa ditambahkan nanti," ujar tim sukses Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini.
"Ya nanti dielaborasikan oleh kandidat saja," tandas Suhartono.
Komitmen Integritas Harus Ada di Timses Cagub
Kamis, 14 Juni 2012 | 21:17
Massa melakukan
unjuk rasa mengenai Daftar Pemilih Sementara fiktif dan manipulatif
dalam Pilkada DKI Jakarta di kantor KPUD DKI Jakarta. FOTO: ANTARA
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyatakan penandatanganan komitmen integritas dan deklarasi LKHPN di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh sebatas komitmen.
Kunci ada tidaknya politik uang juga, menurut JPPR, juga harus datang dari tim suksesnya, karena sekuat apapun keinginan pemilih apabila pasangan calon dan tim sukses tidak melakukannya maka praktik buruk ini bisa dicegah.
"Tetapi sejak awal harus dipatuhi oleh pasangan calon untuk tidak melakukan korupsi dan tidak berbuat curang bahkan sejak mereka menjadi terdaftar pasangan calon," kata Masykurudin Hafidz, Manajer Pemantauan JPPR, melalui rilis yang diterima BRN hari ini, (14/6).
Refleksi KPK sendiri menyatakan, dimana korupsi kepala daerah titik awalnya adalah di pencalonan, maka integritas untuk tidak berbuat kejahatan juga harus pada awal pencalonan.
Komitmen pertama bahwa pasangan calon anti korupsi, kata Masykurudin, adalah dengan tidak melakukan politik uang dalam kampanyenya.
"Politik uang adalah ukuran paling buruk dalam mempengaruhi pemilih," pungkas Masykurudin.
Satpol PP Memulai Penertiban Alat Kampanye
Kamis, 14 Juni 2012 | 20:05
Spanduk sosialisasi Pilkada DKI Jakarta. FOTO: ANTARA
Mulai malam ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta akan menertibkan alat peraga kampanye milik pasangan calon Gubernur DKI Jakarta yang dipasang sebelum waktunya.
Penertiban tersebut dilakukan agar untuk menjaga agar ibu kota tidak semrawut dan kotor dengan beragam atribut seperti poster yang kerap menempel di dinding bahkan sejumlah pohon.
Meski belum memasuki masa kampanye, namun berbagai atribut kampanye seperti spanduk, stiker, dan baliho para calon gubernur dan calon wakil gubernur sudah bermunculan di setiap sudut ibu kota. Kondisi ini tentu saja merusak keindahan kota Jakarta.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta, Effendi Anas, mengatakan, penertiban atribut kampanye akan dilakukan nanti malam sekitar pukul 21.00 WIB diawali dengan apel di Balaikota, Jakarta.
"Kita juga akan melibatkan tim sukses masing-masing pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI, dan Panwaslu DKI Jakarta," ujar Effendi Anas, Kamis (14/6).
Sebanyak 150 personel Satpol PP tingkat provinsi dan 30 personel di masing-masing kecamatan akan dikerahkan dalam penertiban atribut kampanye tersebut.
"Atribut kampanye yang berhasil ditertibkan akan disimpan di gudang penyimpanan barang milik Pemprov DKI di Cakung," tambah Anas.
Sementara mengenai lokasi penertiban, kata Anas, akan ditentukan oleh Panwaslu.
Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah, membenarkan jika nanti malam akan dilakukan penertiban atribut kampanye di wilayah ibu kota.
"Ya, nanti malam akan ditertibkan. Pemasangan atribut kampanye melanggar ketentuan karena belum memasuki masa kampanye," tutur Ramdansyah.
Jokowi Sudah Ijin Gubernur Untuk Ikut Kampanye
Kamis, 14 Juni 2012 | 19:49
Calon Gubernur DKI
Jakarta, Jokowi didampingi Direktur LHKPN, Cahya Harefa Hardianto,
memberikan klarifikasi harta kekayaannya oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi di Lodjigandrung, Solo, Jateng. FOTO: ANTARA
Salsa satu Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, dirinya sudah meminta ijin kepada Gubernur Jawa Tengah untuk meninggalkan tugasnya sebagai Walikota Solo.
Hal itu disampaikan Jokowi, dalam konferensi pers terkait penandatanganan pakta integritas Pilkada bersih yang dilakukan
di kantor KPK, hari ini (12/6).
"Dua bulan lalu ijin dan cuti sudah saya sampaikan kepada Gubernur. Hal ini dikarenakan, Walikota itu ijinnya ke Gubernur," kata Jokowi.
Jokowi, hingga kini diketahui masih menjabat sebagai Walikota Surakarta.
Jokowi Lebih Kaya daripada Alex Noerdin
Kamis, 14 Juni 2012 | 17:21
Calon gubernur DKI Jakarta (sumber: Antara)
Fauzi Bowo adalah calon gubernur (Cagub) terkaya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta periode 2012-2017.
Dalam penandatangan pakta integritas Pemilukada Bersih dan pengumuman harta kekayaan Cagub dan calon wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, harta Foke sebutan Fauzi berjumlah Rp 59,3 miliar.
"Per 14 Maret 2012, total kekayaan saya Rp59,3 miliar," kata Foke saat membacakan hartanya di KPK, Kamis (12/6).
Harta Foke meningkat hingga Rp 12 miliar dalam dua tahun. Pada pelaporan per 26 Juli 2010, harta Foke Rp 46,9 miliar.
Cagub DKI terkaya selanjutnya adalah Hendardji Supandji dengan total kekayaan Rp 32,1 miliar.
Joko Widodo, Cagub yang diusung PDIP menjadi Cagub ketiga terkaya yaitu Rp 27,2 miliar. Cagub dari Partai Golkar, Alex Noordin mempunyai total harta senilai Rp 19,6 miliar.
Hidayat Nurwahid mempunyai harta sebanyak Rp 12,1 miliar. Cagub dari jalur independen, yaitu Faisal Basri Batubara menjadi Cagub termiskin dari lainnya yaitu Rp 4,1 miliar.
Dari jajaran calon wakil gubernur (cawagub), Biem Tiani Benjamin menjadi Cawagub terkaya dengan total harta senilai Rp 33 miliar.
SBY Izinkan Alex Kampanye
Kamis, 14 Juni 2012 | 17:06
Bakal calon
Gubernur DKI Jakarta Alex Noerdin menyapa pendukungnya saat konsolidasi
relawan Noerdin-Nono Sampono di Istora Senayan. FOTO: ANTARA
Calon Gubernur DKI Jakarta, Alex Noordin, sudah meminta izin untuk kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta periode 2012-2017.
Hal itu dikatakan Alex dalam konferensi pers terkait penandatanganan pakta integritas Pilkada Bersih yang dilakukan di Kantor KPK, Kamis (14/6).
"Saat daftar jadi calon gubernur, saya udah minta izin kepada Bapak Presiden SBY melalui Menteri Dalam Negeri dan kemudian cuti ini sudah diajukan untuk kampanye dari 24 Juni-7 Juli," kata Alex.
Alex yang hingga kini Gubernur Sumatera Selatan berpasangan dengan Nono Sampono yang berasal dari TNI Angkatan Laut.
Calon DKI 1: Persija Mesti Punya Stadion Sekelas Stamford Bridge
Kamis, 14 Juni 2012 | 09:05
Calon Gubernur Independen DKI Jakarta Faisal Basriberbicara mengenai Jakarta saat diskusi Pilkada di Jakarta. FOTO: ANTARA
Seharusnya Persatuan Sepakbola Jakarta (Persija) punya stadion sekelas Emirates milik Arsenal atau Stamford Bridge milik Chelsea di Inggris. Namun keinginan memiliki stadion bertaraf internasional sulit terwujud dalam waktu dekat. Sebab harga pembebasan tanah di Jakarta sangat mahal.
“Selama ini, Persija tidak memilik lapangan yang layak untuk bermain,” sebut calon gubernur DKI Jakarta Faisal Basri kepada Beritasatu.com, Kamis (14/6).
Calon gubernur DKI dari unsur perseorangan yang berpasangan dengan Biem ini menilai, sebagai klub sepakbola kebanggaan warga Jakarta sangat ironis Persija tidak memiliki stadion. Disebutkan, dulu Persija memiliki stadion di Menteng yang sekarang sudah dijadikan taman. Di Jakarta Timur ada Gelora Ciracas tapi bukan untuk Persija.
“Kita akan pikirin untuk membangun stadion yang membanggakan untuk kemajuan sepakbola di Jakarta," janji Faisal
Faisal berharap stadion yang dibangun bisa diberdayakan agar bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, stadion itu bisa menghasilkan uang untuk membiayai diri sendiri seperti yang dilakukan oleh klub sepak bola di mana-mana.
SMAN 12, Juara I Lomba Cerdas Cermat Pemilukada DKI
Kamis, 14 Juni 2012 | 04:15
Ilustrasi (sumber: EPA)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menempuh berbagai cara untuk menyosialisasikan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI 2012.
Salah cara yang dilakukan adalah melakukan Lomba Cerdas Cermat Pemilukada DKI 2012 tingkat SMA, SMK dan MA.
Final Lomba Cerdas Cermat Pemilukada DKI 2012 digelar di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, Rabu (13/6). Hasilnya, SMAN 12, Jakarta Timur berhasil meraih juara pertama dan berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp10 juta.
Ada sebanyak enam sekolah yang masuk putaran final Cerdas Cermat ini. Yakni SMAN 12, SMA AL Azhar, Madrasah Aliyah Negeri Pengembangan Kesejahteraan Umat (PKU), SMAN 32, SMAN 57, dan SMAN 30.
Sedangkan dewan juri yang memimpin cerdas cermat adalah anggota KPU RI, Juri Ardiantoro, Mantan Anggota KPU RI, Endang Sulastri, dan Tulus Winardi , mantan ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran PKn SMA.
Cerdas Cermat berlangsung dalam tiga babak, yakni babak pertanyaan per kelompok, babak pertanyaan dioper, dan babak rebutan.
Beberapa pertanyaan yang tidak bisa terjawab antara lain tanggal habisnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta 2007-2012, dan waktu minimal pelaksanaan Pemilukada sebelum masa jabatan selesai.
Sedangkan pertanyaan lainnya cenderung terjawab oleh para siswa, mulai dari nama anggota KPU, fungsi Panwaslu, petugas TPS, hingga larangan-larangan dalam kampanye.
Hadiah yang diterima para pemenang adalah uang tunai dan piala yakni Rp 10 juta untuk Juara I, Rp 7 juta untuk Juara II, Rp 5 juta untuk Juara III. Sedangkan Juara Harapan I Rp 3 juta, Harapan II Rp 2 juta, dan Harapan III Rp 1 juta.
“Kami gembira banyak siswa SMA yang merupakan pemilih pemula ini sudah cukup mengetahui informasi seputar Pemilukada DKI 2012. Terbukti dari banyak pertanyaan terkait Pemilukada dapat terjawab dengan baik,” kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Dahliah Umar.
Lomba Cerdas Cermat Pemilukada DKI ini, lanjutnya, merupakan salah satu langkah sosialisasi di tingkat pemilih pemula.
Jumlah pemilih pemula mencapai 30 persen dari total pemilih, yakni pemilih berusia 17- 22 tahun. Diharapkan pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun di tingkat SMA bisa mendapatkan pendidikan politik dan termotivasi untuk memberikan suaranya pada 11 Juli nanti.
Ternyata lomba ini banyak diminati, terlihat dari seleksi awal yang melibatkan sekitar 200 sekolah.
Jumlah tersebut diperkecil menjadi Sembilan sekolah mewakili satu wilayah, dan diadakan lomba seleksi tingkat wilayah untuk mengambil satu juara.
Sehingga ada enam sekolah yang mewakili enam wilayah di DKI Jakarta. “Seleksi ini berlangsung sebulan. Dan akhirnya keluar pemenang juara pertama adalah SMAN 12,” ujarnya.
Guru pembimbing tim SMAN 12, Rizanur, menerangkan bangga dengan prestasi yang diraih oleh siswanya ini, padahal waktu untuk persiapan lomba tersebut terbilang cukup mepet. Bahkan, para siswa diharus membaca dan melihat tayangan berita terkait pemilukada di media elektronik.
“Ternyata upaya keras mereka terbayar sudah, dengan menjadi juara pertama,” kata Rizanur.
Posko Bersama Pemilukada DKI Diresmikan
Kamis, 14 Juni 2012 | 04:10
Ratusan warga
antre pembagian dana sebagai tim sukses pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Alex Noerdin-Nono Sampono di Sekretariat
pasangan tersebut di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (12/6).
Pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono menargetkan 3.000 relawan yang
nantinya akan menjadi jaringan tim sukses dari tingkat paling bawah
yakni dari RT hingga ke tingkat Kotamadya bahkan Tempat Pemungutan Suara
(TPS) (sumber: Antara)
Untuk mengakomodir kebutuhan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) selama tahapan Pemilukada DKI 2012 berlangsung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta meresmikan Posko Bersama Pemilukada DKI 2012.
Peresmian Posko Bersama yang berada di Ruang Pola Lantai 2 Blok G Balaikota DKI Jakarta, dilakukan pada Rabu (13/6) malam, disaksikan para pejabat KPU Provinsi DKI Jakarta, Panwaslu DKI Jakarta dan perwakilan tim sukses keenam pasangan kandidat.
Posko Bersama Pemilukada DKI 2012, efektif mulai bergerak dan bekerja hari ini hingga proses pemilukada berakhir, dengan dilantiknya gubernur dan wagub terpilih.
Selama beroperasi, setiap pasangan calon mengirimkan maksimal 5 orang perwakilannya.
Begitu juga dengan instansi terkait yang turut membantu pelaksanaan proses pemillukada.
Seperti Dinas Perhubungan DKI, Polda Metro Jaya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan DKI, KPU Provinsi DKI, Panwaslu DKI dan intansi terkait lainnya.
Masing-masing instansi juga mengirimkan perwakilannya sebanyak lima orang per hari untuk mengakomodir kebutuhan keenam pasangan calon.
Ketua Bakesbangpol DKI Jakarta, Zainal Mustapa, menerangkan pihaknya hanya memfasilitasi seluruh kebutuhan enam pasangan kandidat sehingga seluruh pelaksanaan pemilukada dapat berjalan dengan aman, tertib dan sinkron.
“Sehingga ketika ada masalah atau kendala yang dialami masing-masing pasangan calon saat kampanye atau tahapan lainnya, maka bisa diselesaikan di Posko Bersama ini, melalui musyawarah. Mereka bisa langsung ke instansi yang terkait untuk mencari solusinya, tidak perlu lagi ke kantor instansi yang jauh,” kata Zainal sebelum peresmian Posko Bersama Pemilukada DKI di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu(13/6).
Seperti saat kampanye dimulai pada 24 Juni hingga 7 Juli mendatang, perwakilan pasangan calon bisa langsung berkoordinasi, dengan Dishub dan Polda Metro Jaya untuk mengamankan lalu lintas yang akan dilalui.
“Posko ini beroperasi 24 jam untuk memberikan kemudahan bagi seluruh kandidat. Kami bukannya ingin intervensi. Tapi hanya membuka akses pelayanan sebaik mungkin bagi seluruh kandidat. Karena Bakesbangpol adalah rumah bagi seluruh kandidat, kami bukan musuh. Sehingga seluruh akses yang kami punyai boleh digunakan sebebas-bebasnya oleh pasangan calon,” jelasnya.
Diungkapkannya biaya operasional Posko Bersama ini diambil dari anggaran Pemilukada, dalam pos anggaran Bakesbangpol DKI.
Besaran biaya operasional posko dari hari pertama hingga selesainya pemilukada mencapai Rp1 miliar.
Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah, menyambut baik didirikannya Posko Bersama Pemilukada DKI 2012 oleh Pemprov DKI.
Keberadaan posko ini akan mempermudah semua pihak untuk berkoordinasi dan bekerja sama untuk menciptakan pemilukada yang adil, jujur, transparan dan tertib,
“Sehingga bila terjadi pelanggaran, pasangan calon tinggal melaporkannya kepada Panwaslu yang selalu hadir dalam posko tersebut. Mempermudah kami untuk segera menindaklanjutinya,” kata Ramdansyah.
PPNUI Batal Dukung Alex, Pindah ke Foke
Rabu, 13 Juni 2012 | 19:09
Poster Calon Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. FOTO: JAKARTA GLOBE
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) menarik dukungannya dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Alex Noerdin-Nono Sampono, ke Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.
Ketua DPW PPNUI DKI Jakarta
Zawawi Suat menjelaskan, sejauh ini, pihaknya tidak pernah secara resmi
menyatakan dukungannya kepada Alex Noerdin-Nono Sampono. Dukungan
terhadap pasangan tersebut dinyatakan sebagai dukungan pribadi beberapa
anggota PPNUI saja.
"DPW dan DPP PPNUI tidak pernah mengeluarkan sikap menyatakan dukungan kepada salah satu kandidat secara resmi. Karena kami tidak pernah mengeluarkan surat resmi menyatakan dukungan kepada Alex-Nono. Dukungan itu diberikan atas dasar pribadi, bukan berdasarkan keputusan partai," kata Zawawi dalam jumpa pers terkait penarikan dukungan PPNUI dari pasangan Alex-Nono kepada Foke-Nara di Hotel Mega Pro, Jakarta, Rabu (13/6).
Pernyataan dukungan sepihak itu, lanjut Zawawi, sudah diberitakan di media massa dengan memakai legalitas partai. Karena itu, PPNUI harus melakukan tindakan menarik dukungan tersebut dengan memakai legalitas partai juga.
"Maka ini merupakan keputusan resmi PPNUI baik pusat maupun wilayah, bahwa PPNUI mendukung sepenuhnya pasangan Foke-Nara sebagai cagub dan cawagub dalam Pemilukada DKI 2012," ujarnya.
Untuk itu, Zawawi menegaskan bahwa PPNUI siap menyukseskan pemenangan Foke-Nara dalam Pemilukada DKI 2012 dalam satu putaran. "Kami siap memenangkan Foke-Nara dalam satu putaran. Karena kami menilai Foke telah berpengalaman dan teruji dalam membangun Kota Jakarta," tegasnya.
Sekretaris Jenderal PPNUI DKI Jakarta, Andi William membenarkan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan dukungan kepada Alex Noerdin-Nono Sampono.
"Suara kami bulat mendukung pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli," ujarnya.
Bahkan, lantaran dukungan sepihak tersebut, ungkap Andi, PPNUI sempat mengalami konflik internal. Akibat adanya dua ketua umum, yaitu dirinya dan Yusuf Humaidi.
Kemudian, Sekjen di bawah Ketua Umum Yusuf Humaidi menetapkan dukungan pada pasangan Alex Noerdin - Nono Sampono. Namun, penetapan itu tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Belakangan, kedua ketua umum melakukan ishlah dengan putusan Ketua Umum dijabat oleh Yusuf Humaidi dan Sekretaris Jenderal Andi William.
Dengan adanya islah tersebut, dukungan untuk Alex Noerdin dan Nono Sampono dianggap tidak sah. Karena, surat Kementerian Hukum dan HAM menyatakan islah, baru kemudian digelar muktamar dan pleno.
Saat ini, kata dia, PPNUI telah mengirimkan surat penarikan dukungan pada Alex Noerdin dan Nono Sampono kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dan Panwaslu DKI.
Mantan anggota DPRD Sumatera Selatan yang menjadi anggota PPNUI, KGS Syamsul Wijaya menyatakan Alex Noerdin belum pantas memimpin Kota Jakarta, karena selama ini dia belum pernah tinggal di Jakarta sehingga tidak mengetahui seluk beluk Jakarta beserta permasalahannya.
"Lha waktu dia kampanye gubernur selama dua periode, Alex selalu bilang jangan coba-coba pimpin Sumsel kalau belum pernah tinggal di Sumsel. Ya, sekarang saya balikan lagi kata-katanya. Jangan coba-coba pimpin DKI kalau belum pernah tinggal di DKI," paparnya.
Ditemui di Cava Cafe, anggota tim sukses Alex Noerdin-Nono Sampono, Jimmy Rondonu mengatakan dirinya baru mendengar penarikan dukungan dari media.
Kabar tersebut ditanggapi enteng, karena itu merupakan keputusan tingkat level pimpinan saja. Sebab, di lapangan justru akar rumput PPNUI banyak yang menjadi relawan Noesa 1, klaimnya, sembari menambahkan hingga saat ini, sudah ada 297 relawan Noesa 1 dan Noesa 2.
"Saya baru dengan kabar penarikan dukungan tersebut. Tapi kami rasa itu hanya terjadi di level pimpinan, karena di level grass root, banyak sekali kader PPNUI yang menjadi relawan Noesa," ungkapnya.
Klarifikasi Kekayaan, Harta Ahok Naik Rp164 Juta
Rabu, 13 Juni 2012 | 17:30
Bakal calon
gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahja Purnama
alias Ahok (kanan). FOTO: Safir Makki/JAKARTA GLOBE
Tim verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik calon Wakil Gubernur yang diusung PDIP dan Partai Gerindra, Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Tim yang terdiri dari tiga orang itu, tiba di kediaman Ahok di Jalan Muara Karang Utara VIII No. P.28, Pluit, Penjaringa, Jakarta Utara. Rabu (13/6) pagi.
Setelah melalui tiga jam pemeriksaan, harta kekayaan pasangan dari Joko Widodo (Jokowi) tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp164 juta.
"Waktu terakhir lapor ke KPK pada 22 Maret 2012 lalu, harta saya sebesar Rp12.285.886.890. Hari ini, setelah diklarifikasi menjadi Rp12.450.328.337," ujar Ahok yang mengenakan kemeja kotak-kotak, ciri khasnya.
Menurut Ahok, salah satu penyebab kenaikan harta kekayaannya disebabkan istrinya, Veronica, ternyata menyimpan sejumlah mata uang asing dengan nilai mencapai Rp50 juta.
"Istri saya itu nyimpen dolar-dolar, dan mata uang asing. Saya nggak tahu dia menyimpan itu. Saya juga kaget. Equivalent tambahan karena itu sekitar Rp50 juta," ujar Ahok.
Di kediaman miliknya memang tidak terlalu terlihat terdapat barang-barang mewah, hanya ada satu piano hitam yang sering dimainkan oleh istri Ahok.
"Harta tidak bergerak Rp8 milyar setelah diklarifikasi ternyata Rp9,2 milyar," terang Ahok.
Ahok juga diketahui hanya memiliki sebuah mobil jenis Nissan X -Trail berwarna abu-abu tua dengan nomor polisi B 1127 PKW.
"Saya sih tidak takut diperiksa KPK, harta saya gak banyak kok, cuma rumah sama mobil saja satu," ujarnya.
Bahkan, lanjut Ahok, untuk kepentingan kampanyenya, dirinya hanya menggunakan mobil Kijang sewaan yang disediakan tim suksesnya.
"Saya ga punya modal apa-apa selain niat yang tulus kok."
Usai rangkaian verifikasi dan klarifikasi ini, seluruh cagub dan cawagub ini dijadwalkan akan memaparkan hasil kekayaannya di depan publik yang akan digelar di Gedung KPK pada Kamis (14/6) esok.
Untuk diketahui, pemeriksaan terhadap Ahok merupakan pengecekaan terakhir yang dilakukan KPK, terhadap para calon Gubernur dan Wakil Gubernur, jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta.
KPK, telah melakukan pemeriksaan sejak Selasa (5/6) pekan lalu, terhadap Cagub Joko Widodo, Cagub Hendardji Soepandji dan Cawagub Nono Sampono.
Cagub Lupa Izin Kampanye Akan Kena Sanksi
Rabu, 13 Juni 2012 | 16:34
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Rikwanto (sumber: Istimewa)
Peserta kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta, wajib melaporkan kegiatannya ke polisi minimal tujuh hari sebelum kampanye 24 Juni-7 Juli 2012. Tujuannya agar polisi mengetahui tingkat kerawanan dan berapa jumlah personel yang diturunkan untuk mengamankan.
"Tadi kami mengundang enam tim sukses pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta dan menyampaikan sosialisasi terkait Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Apabila mereka akan kampanye paling tidak H-7 sudah memberikan laporan. Kalau cakupannya nasional, lapor ke Polda Metro Jaya. Namun, kalau daerah cukup Polres. Tujuannya untuk mengetahui berapa jumlah personel pengamanannya," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi, Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya, Rabu (13/6).
Dikatakan Rikwanto, isi pemberitahuan atau laporan itu, seperti mau kampanye di mana, ke mana saja rute kampanyenya, menggunakan alat apa, juru kampanyenya siapa, dan berapa jumlahnya.
"Nanti dari sana akan diketahui berapa tingkat kerawanannya. Nah, nanti disesuaikan dengan pengamanannya, karena beda-beda setiap tempat. Apakah ada hiburannya atau tidak? dekat tidak dengan kantong-kantong massa pendukung lain tidak? Jumlah personel yang akan diturunkan berbeda-beda. Intinya, untuk kelancaran dan keamanan jalannya kampanye itu," tambahnya.
Rikwanto menegaskan, jika ada yang tak melapor itu merupakan pelanggaran dan akan ada sanksinya. "Kalau tak melapor itu pelanggaran. Ada sanksinya. Yang memberikan sanksi Panwaslu dan KPU. Polisi akan laporkan ke Panwaslu dan akan diproses. Semuanya itu ada wasitnya. Pada saat kampanye atau minggu tenang, Panwaslu wasitnya," terangnya.
Sementara itu, mengenai jumlah personel yang akan diturunkan, Rikwanto menyebutkan, sebanyak 40.356 personel gabungan siap mengamankan Pilkada, termasuk masa kampanye.
"Jumlah tenaga total 40.356 personel. Dari Pemerintah Provinsi 30.444 personel, 10 personel Mabes Polri, sisanya 9902 personel dari Polda Metro Jaya dan Polres. Semuanya sudah disiapkan," tandasnya.
Persiapan Kampanye, Jokowi Ajukan Cuti
Rabu, 13 Juni 2012 | 15:20
Joko Widodo, calon Gubernur DKI Jakarta dari PDI-Perjuangan. (sumber: Jakarta Globe)
Wali Kota Surakarta, Joko Widodo atau Jokowi mengaku telah mengajukan cuti kepada Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo pada Senin (11/6), untuk mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.
"Saya sudah mengajukan surat permohonan cuti di luar tanggungan negara kepada Pak Bibit Waluyo, sesuai aturan yang telah ditetapkan, dan sekarang kami menunggu persetujuan cuti tersebut," kata Wali Kota Surakarta Joko Widodo kepada wartawan di Solo, Rabu (13/6).
Menyinggung pelaksanaan kampanye, ia mengatakan, akan mengoptimalkan tatap muka langsung karena cara ini lebih efektif dibandingkan mengumpulkan massa di lapangan dan biayanya juga lebih murah.
"Dalam kampanye nanti saya akan lebih banyak melakukan tatap muka langsung dengan warga, karena ini lebih efektif dan bisa menyerap kemauan rakyat dan bisa digunakan sebagai bekal kalau dipercaya memimpin DKI Jakarta," kata Jokowi yang berpasangan dengan Ahok yang sekarang berada pada urutan nomor tiga Pilkada DKI Jakarta.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surakarta Etty Retnowati mengatakan, izin tersebut disampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jawa Tengah. Surat tembusan juga sudah disampaikan ke DPRD Surakarta.
Sebelumnya, pengajuan cuti sempat tertunda karena Gubernur mensyaratkan lampiran detail jadwal kampanye tiap hari.
"Sebenarnya berkas sudah lengkap. Tetapi ternyata harus ada jadwal rinci dari KPU Jakarta. Begitu jadwal keluar, izin bisa segera kami diajukan," katanya.
Ia mengatakan, Jokowi mengajukan cuti kampanye selama 12 hari, mulai 24 Juni sampai 7 Juli. Meski diakui, dalam 12 hari itu, ada tiga hari kosong kampanye untuk Jokowi dan pasangannya, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang diusung oleh PDI Perjuangan. Namun, pihaknya tetap mengajukan penuh.
"Agar memudahkan, kami ajukan penuh 12 hari. Nanti dari Gubernur yang akan menentukan seperti apa. Kalaupun tidak bisa lewat mekanisme cuti, masih bisa diajukan lewat mekanisme izin. Diperkirakan jawaban surat tersebut sudah tiba pada 20 Juni nanti," katanya.
Ia mengatakan dalam pengajuan cuti tersebut Wali Kota juga harus melampirkan surat pelimpahan tugas kedinasan pada Wakil Wali Kota. Meskipun, mekanisme koordinasi tetap dilaksanakan agar kondisi di Solo tetap terpantau. Selama cuti, semua hak dan fasilitasnya sebagai kepala daerah otomatis dicopot, di antaranya gaji, kendaraan dinas, ajudan, dan tunjangan operasional.
