Ilham-Aziz Godok Kontrak Politik dengan Kades

MAKASSAR, UPEKS—Ilham Arief Sirajuddin (IAS) bersama pasangannya Abd Aziz Qahhar Mudzakkar menyampaikan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan melalui pemberdayaan kepala desa.
Ketua Tim Media IA, Syamsu Rizal menjelaskan, bahwa Tim IA sementara menggodok rumusan kontrak politik yang akan dijadikan sebagai salah satu program unggulan saat Ilham-Aziz menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2013 nanti.
Tim IA telah melansir, enam program unggulan yang terkait dengan pemberdayaan dan penguatan peran strategis kepala desa. Diantaranya, distribusi dana operasional dan stimulan pembangunan desa, minimal Rp100 miliar. Penguatan dan pemberdayaan pemerintahan desa, Pemberian biaya operasional kepala desa minimal sesuai standar UMP. Memberikan dana purna bakti. Memberikan asuransi tunjangan kesehatan kepala desa serta membangun mekanisme akses komunikasi langsung antara Gubernur dan wakil gubernur dengan kepala desa. “Saat ini, tim pakar sementara merampungkan program ini,” tandasnya.
Ilham, saat menghadiri rapat Koordinasi III Tim Pengendalian Inflasi daerah di Jakarta, pekan lalu, menyebutkan, seorang
kades tentu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang desanya, sehingga sangat pantas untuk diberikan kewenangan dan otoritas yang lebih untuk mengelola amanah masyarakat yang diberikan kepadanya,”ujar Ilham, saat menghadiri rapat Koordinasi III Tim Pengendalian Inflasi daerah di Jakarta pekan lalu.
Dia menyebut bahwa IA berkomitmen untuk membangun Sulsel dari Desa.
“Untuk itu kami Aco dan ustadz Aziz siap untuk menandatangani Kontrak Politik dengan Kepala desa se-Sulsel untuk bersama memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pemberdayaan dan penguatan peran kepala desa”ungkapnya.
Kepala desa memiliki tugas ganda, selain tugas struktural pemerintahan dan pembangunan, Kades juga memiliki tugas kultural, terutama sebagai penjaga gerbang kemuliaan nilai-nilai lokal, sebagai orang Sulsel yang memiliki nilai-nilai dan norma social yang agung. “Kades memiliki peran strategis, makanya layak untuk diback-up kebijakan yang bisa menunjang para kades untuk menjalankan peran dan fungsi strategisnya yang lebih optimal,” jelasnya.