Sabtu, 23 Juni 2012 | 11:50
Sejauh ini, para caleg selalu mendapatkan kucuran dana dari perusahaan atau pihak tertentu yang mendukungnya.
JAKARTA - LATIN POST NEWS: Pembiayaan calon legislatif (caleg) oleh partai politik (parpol) dinilai tak akan menyelesaikan masalah politik uang. Pasalnya, dengan sistem tersebut, parpol hanya akan menjadi perantara pendanaan.
Untuk diketahui, sejauh ini, para caleg selalu mendapatkan kucuran dana dari perusahaan atau pihak tertentu yang mendukungnya.
"Kalau didanai parpol, maka parpol akan menjadi seperti EO para pengusaha," kata Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan dalam diskusi soal caleg didanai partai di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (23/6).
Hingga kini, ujar Ade, ongkos politik untuk para caleg tetap mahal. Itu disebabkan tak ada hubungan yang dibangun antara konstituen dan para caleg. Sehingga, untuk mengeruk dukungan, mereka harus 'bermain uang'.
"Ada problem mendasar antara caleg dengan konstituen, karena mereka tak punya hubungan ideologis, partai dan caleg tak punya hubungan langsung," lanjutnya.
Lebih lanjut Ade menambahkan bahwa pendanaan melalui partai hanya sekadar merapikan sistem distribusi uang kepada para caleg yang didapatkan dari para pengusaha dan pihak-pihak tertentu. Sehingga, tak ada jaminan caleg tidak cari dari sumber lain.
"Ada sanksi atau tidak kalau caleg yang didanai 'selingkuh' dengan perusahaan lain mesti diperjelas," kata dia lagi.
Untuk diketahui, sistem pendanaa caleg oleh parpol, pertama kali dilontarkan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem). Partai buatan Surya Paloh tersebut berencana mendanai para caloegnya. NasDem juga sesumbar mampu mempublikasikan darimana kucuran dana untuk caleg itu berasal.
Sekjen Partai NasDem, Ahmad Rofiq yakin jika partainya dapat mempertanggungjawabkan sumber dana yang akan diberikan pada caleg mereka. Menurutnya, dengan sistem tersebut, para calon berkompeten minus dana dapat menjangkau Senayan dengan cara itu. Selain itu, NasDem juga khawatir para caleg tak akan loyal, jika mencari dana sendiri.
"Nasdem ingin menghasilkan caleg yang tak berhutang dengan diri atau orang lain, jadi Rp5 miliar sampai Rp10 miliar kami berikan, maka mereka bisa bekerja untuk rakyat," kata Ahmad Rofiq dalam kesempatan yang sama.
Ia melanjutkan, NasDem tidak akan menitipkan uang tunai pada para caleg. Namun dengan memberikan alat, antara lain properti kampanye mulai dari spanduk, stiker, selebaran dan lainnya. Selain itu mengatur pembiayaan pertemuan dan konsolidasi dengan para konstituen. NasDem, lanjutnya, akan menyiapkan manajer bagi para caleg yang didanai.
Tak tanggung-tanggung dengan perkiraan Rp5 miliar sampai Rp10 miliar per orang, Rofiq tak membantah Partai NasDem sudah siap dengan dana hingga Rp3 triliun untuk membiayai para calon anggota parlemennya nanti.
"Para caleg bukan kami berikan dana segar, yang kami berikan alat misal kaos, stiker, pembiayaan konsolidasi dengan massa dan manajer kampanye," tutupnya.''(din/jar)
JAKARTA - LATIN POST NEWS: Pembiayaan calon legislatif (caleg) oleh partai politik (parpol) dinilai tak akan menyelesaikan masalah politik uang. Pasalnya, dengan sistem tersebut, parpol hanya akan menjadi perantara pendanaan.
Untuk diketahui, sejauh ini, para caleg selalu mendapatkan kucuran dana dari perusahaan atau pihak tertentu yang mendukungnya.
"Kalau didanai parpol, maka parpol akan menjadi seperti EO para pengusaha," kata Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan dalam diskusi soal caleg didanai partai di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (23/6).
Hingga kini, ujar Ade, ongkos politik untuk para caleg tetap mahal. Itu disebabkan tak ada hubungan yang dibangun antara konstituen dan para caleg. Sehingga, untuk mengeruk dukungan, mereka harus 'bermain uang'.
"Ada problem mendasar antara caleg dengan konstituen, karena mereka tak punya hubungan ideologis, partai dan caleg tak punya hubungan langsung," lanjutnya.
Lebih lanjut Ade menambahkan bahwa pendanaan melalui partai hanya sekadar merapikan sistem distribusi uang kepada para caleg yang didapatkan dari para pengusaha dan pihak-pihak tertentu. Sehingga, tak ada jaminan caleg tidak cari dari sumber lain.
"Ada sanksi atau tidak kalau caleg yang didanai 'selingkuh' dengan perusahaan lain mesti diperjelas," kata dia lagi.
Untuk diketahui, sistem pendanaa caleg oleh parpol, pertama kali dilontarkan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem). Partai buatan Surya Paloh tersebut berencana mendanai para caloegnya. NasDem juga sesumbar mampu mempublikasikan darimana kucuran dana untuk caleg itu berasal.
Sekjen Partai NasDem, Ahmad Rofiq yakin jika partainya dapat mempertanggungjawabkan sumber dana yang akan diberikan pada caleg mereka. Menurutnya, dengan sistem tersebut, para calon berkompeten minus dana dapat menjangkau Senayan dengan cara itu. Selain itu, NasDem juga khawatir para caleg tak akan loyal, jika mencari dana sendiri.
"Nasdem ingin menghasilkan caleg yang tak berhutang dengan diri atau orang lain, jadi Rp5 miliar sampai Rp10 miliar kami berikan, maka mereka bisa bekerja untuk rakyat," kata Ahmad Rofiq dalam kesempatan yang sama.
Ia melanjutkan, NasDem tidak akan menitipkan uang tunai pada para caleg. Namun dengan memberikan alat, antara lain properti kampanye mulai dari spanduk, stiker, selebaran dan lainnya. Selain itu mengatur pembiayaan pertemuan dan konsolidasi dengan para konstituen. NasDem, lanjutnya, akan menyiapkan manajer bagi para caleg yang didanai.
Tak tanggung-tanggung dengan perkiraan Rp5 miliar sampai Rp10 miliar per orang, Rofiq tak membantah Partai NasDem sudah siap dengan dana hingga Rp3 triliun untuk membiayai para calon anggota parlemennya nanti.
"Para caleg bukan kami berikan dana segar, yang kami berikan alat misal kaos, stiker, pembiayaan konsolidasi dengan massa dan manajer kampanye," tutupnya.''(din/jar)
Inilah Sisi Positif Partai Danai Calegnya
Sabtu, 23 Juni 2012 | 11:57
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti (kanan).
Wacana partai politik mendanai calon legislatifnya (caleg), dinilai memiliki sejumlah sisi positif.
Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti memaparkan setidaknya ada lima keuntungan atas praktek tersebut.
Yang pertama membuat keungan partai politik lebih mudah diaudit karena dikeluarkan melalui satu pintu. Selama ini kata Ray, audit hanya sebatas partai politik, tidak kepada para calegnya.
"Keuangan partai politik akan lebih terlihat dengan satu pintu, maka partai enggak boleh bohong," kata Ray dalam diskusi politik di kawasan Cikini, Jakarta, hari ini.
Kedua, seleksi kandidat caleg lebih berkualitas karena partai politik tidak mungkin bersedia mendanai elektabilitas rendah dan yang bermasalah hukum.
"Selama ini kandidat berkualitas minim duit tidak bisa duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR," kata dia.
Ketiga, caleg yang lolos akan lebih fokus bekerja. Saat menjadi anggota legislatif, caleg yang didanai partai dinilai tidak harus sibuk memikirkan uangnya kembali pada pemilihan legislatif selanjutnya.
Keempat, bisa mengefektifkan pembatasan dana kampanye. Sebab, sumber pengeluaran berasal dari partai bisa dideteksi dengan mudah.
Terakhir, caleg tak hanya dikontrol oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tapi juga partai politik. "Ide pembatasan dana kampanye akan efektif kalau sumber pengeluaran jelas dan mendidik parpol yang bertanggungjawab pada para kader," kata dia lagi.
Ray menambahkan, persoalan politik uang menjadi masalah dalam sistem yang membuat korupsi merajalela. Persoalan politik uang tak lepas dari faktor calon legislatif yang harus membiayai kegiatan sendiri.
Oleh karena itu, pendanaan caleg ini dianggap Ray merupakan alternatif yang layak dicoba.
"Mereka (para caleg) harus dapatkan uang untuk kepentingan keluarga, keuangan partai politik karena banyak tradisi partai didanai caleg dan harus mendanai aktivitas politiknya," kata dia.
Saat ini penghasilan bersih para anggota Dewan kata Ray berkisar Rp50 juta- Rp60 juta sebulan. Dana tersebut diperkirakan hanya cukup membiayai kebutuhan keluarga dan sebagian kecil aktivitas politik.''(din/jar)
