Golkar Sulsel Lepas Tangan, Salahkan DPP'' DPP Terbit SK Untuk A. Fashar.

RAKYAT SULSEL – DPD I Partai Golkar lepas tangan terkait keputusan tentang Cabup Golkar di Pilkada Takalar dan Bone. “Itu adalah keputusan DPP di Jakarta, karena memang DPP itu yang punya kewenangan DPP. Kita semua tahu bahwa itu kewenangan DPP. Jangan lagi ada kader yang berpikir lain, bahwa semua itu ditentukan oleh seseorang saja, apalagi kalau yang dimaksud itu adalah Ketua DPD I Golkar Sulsel (Syahrul Yasin Limpo). Hal itu hanya menurunkan soliditas dan solidaritas. Saya berharap apa yang menjadi keputusan partai, wajar kalau ditaati untuk kepentingan rakyat,” bela Arfandy Idris, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel menanggapi kabar bahwa Golkar Sulsel tak mengawal rekomendasi Cagub di tingkat DPP.
Sesuai juklak partai, lanjut Arfandy, semua penentuan calon bupati/walikota ditetapkan oleh DPP, yakni oleh tim Pilkada pusat. Posisi DPD Sulsel hanya sebagai peserta rapat yang mengikuti ekspose hasil survei yang dilakukan oleh tim Pilkada DPP.
Masing-masing DPD Kab/kota telah menegtahui mekanisme itu, bahwa DPP lah yang harus menetapkan satu, tidak mungkin dua. Tetapi kalau kita mau bersama, bersatu, saya kira itulah harapan kita semua. Putusan itu tentu dianggap berpihak dan tidak berpihak.
Yang pasti setiap orang berbeda cara pandangnya, pada konteks penentuan calon bupati di partai golkar dengan pendekatan survei, yang pelaksananya  adalah DPP menunjuk lembaga survei yang memiliki reputasi dan integrtas dalam melakukan survei. Hasil inilah yang diekspose dihadapan tim Pilkada pusat yang terdiri Ketua Umum Aburizal Bakrie, Theo L Sambuaga, Fadel muhammad, Muladi, Idrus Marham, Korwil PP sulawesi Nurdin Halid, Darul Siska, dan Mahyuddin (Korda DPD Golkar Sulsel).


Terpisah, terkait terpendingnya keputusan Cagub Bone, DPP Partai Golkar, akan segera menyerahkan surat keputusan penetapan Andi Fahsar Padjalangi sebagai Calon bupati Bone dari Partai Golkar.     Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Fadel Muhammad, kemarin, mengungkapkan, pihaknya sudah menggelar rapat terkait penerbitan SK calon bupati Bone untuk Fahsar.
“Ya, sudah kita rapatkan, dan suratnya akan segera kita terbitkan,” ujar Fadel saat ditanya mengenai penetapan Fahsar.
Sebelumnya, DPP masih menunda penerbitan SK penetapan Fahsar sebagai calon bupati Bone dari Partai Golkar. Padahal, Selasa, 22 Mei lalu, dari tiga kabupaten kota yang dibahas bersamaan, DPP sudah menetapkan calon bupati di Takalar, yakni Burhanuddin Baharuddin, dan calon Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso.
Penundaan untuk Bone itu sebut Fadel, diambil DPP untuk memberikan kesempatan islah atau kompromi. Pasalnya, keduanya adalah kader Golkar dan sama-sama dari rumpun keluarga yang sama. Namun, niat baik DPP Partai Golkar tersebut, rupanya tidak bersambut. Soalnya, DPD II Partai Golkar Bone, menyiapkan perlawanan jika DPP menetapkan Fahsar sebagai cabup Bone dari Partai Golkar.
DPP sendiri, menyilakan Golkar Bone untuk melakukan perlawanan. Termasuk melampirkan semua bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang mereka miliki. “Ajukan saja, silakan,” ujar Fadel.
Sementara itu, fungsionaris DPP Partai Golkar yang juga kerabat Fahsar, Andi Rio Idris Padjalangi mengatakan, keputusan DPP Partai Golkar sudah final. Dirinya juga sempat melihat adanya berita acara, dan surat keputusan penetapan Fahsar. Rio juga menjamin kebenaran informasi tersebut, agar tidak menimbulkan polemik di antara konstituen Partai Golkar di Bone.
“Mari kita menjaga suasana demokrasi, dengan tetap berpegang teguh pada mekanisme dan juklak pilkada DPP. Mari kita satukan langkah dan saling bergandengan tangan untuk kejayaan Bone dan Partai Golkar,” imbau Rio.
Direktur Eksekutif IPI dan Direktur Pemenangan Pilkada {LI} Latin institute, Suwadi Idris Amir berpendapat, dampak dari keputusan DPP atas Bone dan Takalar tidak akan berpengaruh secara signifikan potensi suara Cagub Golkar, Syahrul Yasin Limpo di Pilgub nanti. “Saya pikir tidak akan mengganggu SYL dalam kapasitas calon gubernur, karena masyarakat Sulawesi Selatan melihat kinerja dan program calon gubernur bukan melihat siapa yang diusung Golkar di daerah,” terangnya.